Kobarnews.id, JAKARTA – Bareskrim Polri menetapkan satu orang tersangka berinisial SU dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang dilakukan tanpa prosedur hukum. Sementara itu, tiga orang lainnya masih dalam proses penyidikan.
Hal tersebut disampaikan Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko dalam konferensi pers di Mabes Polri, Kamis (5/11/2026).
Trunoyudo mengatakan Kapolri telah membentuk tim khusus untuk mendalami informasi terkait dugaan penyadapan tersebut. Tim dibentuk sebagai bentuk respons proaktif dan keseriusan Polri dalam menangani persoalan yang menjadi perhatian publik.
“Kapolri telah mencermati, mengikuti, dan mendengarkan berbagai perkembangan terkait informasi yang menjadi perhatian publik. Sebagai bentuk respons proaktif dan keseriusan institusi, pimpinan Polri telah membentuk tim khusus untuk melakukan pendalaman,” ujar Trunoyudo.
Dia menjelaskan proses pendalaman oleh tim khusus membutuhkan waktu dan harus melalui sejumlah tahapan. Polri memastikan seluruh proses berjalan secara cermat, profesional, objektif, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Trunoyudo juga memastikan hasil kerja tim khusus nantinya akan disampaikan kepada publik secara transparan dan akuntabel sesuai perkembangan penanganan perkara.
Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri memaparkan perkembangan penyidikan kasus tersebut. Berdasarkan keterangan dalam konferensi pers, penyidik telah memeriksa 13 saksi dan lima orang ahli, termasuk ahli pidana.
Dalam perkara ini, tersangka dijerat sejumlah pasal, di antaranya Pasal 332 ayat (1) dan ayat (2) terkait akses ilegal dengan ancaman pidana maksimal enam tahun penjara.
Selain itu, penyidik juga menerapkan Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara, serta Pasal 32 ayat (1) terkait dugaan pelanggaran lainnya.
Polri menegaskan proses penyidikan masih terus berjalan. Pendalaman terhadap tiga orang lainnya juga masih dilakukan oleh penyidik.
“Kami berharap informasi perkembangan penyidikan yang disampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas, terukur, dan berdasarkan fakta mengenai langkah-langkah hukum yang telah dilakukan,” demikian disampaikan dalam konferensi pers tersebut. (Tim)





