Kobarnews.id, JAKARTA – Deputi III Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Kurnia Ramadhan, menyoroti dugaan penyadapan ilegal yang dilakukan sejumlah perwira tinggi Polri. Menurutnya, penyadapan tersebut diduga dilakukan secara serampangan tanpa dasar hukum selama lebih dari satu tahun.
Kurnia mengatakan penyidik Bareskrim Polri saat ini masih mendalami keterangan para tersangka dan memeriksa sejumlah saksi untuk kepentingan proses penyidikan.
“Rekan-rekan di Bareskrim Polri atau penyidik sedang mendalami keterangan tersangka dan mungkin memeriksa sejumlah saksi untuk kebutuhan proses penyidikan,” kata Kurnia kepada media, Kamis (5/11/2026).
Dia menjelaskan, berdasarkan informasi yang disampaikan Bareskrim Polri, terdapat tiga dugaan tindak pidana dalam perkara tersebut. Ketiganya yakni ilegal akses, penyadapan ilegal, hingga dugaan upaya menghilangkan barang bukti.
Kurnia menyebut dugaan penyadapan ilegal itu berlangsung lebih dari satu tahun. Adapun pihak yang menjadi sasaran penyadapan tidak hanya Presiden RI, tetapi juga lembaga swadaya masyarakat (LSM), media, pengusaha, organisasi kemasyarakatan (ormas), hingga tokoh politik.
“Ketika kita melihat subjek-subjek yang dilakukan penyadapan ilegal tersebut, tidak hanya menyasar Presiden Republik Indonesia, tetapi ada lembaga swadaya masyarakat, bahkan media, pengusaha, ormas, tokoh politik, dan lain sebagainya,” ujarnya.
Dia menilai dugaan penyadapan terhadap Presiden RI menjadi persoalan serius. Sebab, dalam rentang waktu tersebut, terdapat banyak informasi penting, strategis, dan krusial yang berpotensi ikut tersadap.
Kurnia tidak menutup kemungkinan adanya upaya untuk melumpuhkan pemerintahan melalui tindakan tersebut. Dia juga mengingatkan potensi kebocoran informasi strategis kepada pihak lain yang dapat mengganggu stabilitas negara.
“Ketika informasi strategis itu mengalir ke pihak lain, akan berpotensi mengganggu stabilitas negara,” tuturnya.
Lebih lanjut, Kurnia menjelaskan bahwa dalam tindak pidana terdapat beberapa kategori pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Mulai dari pelaku langsung, pihak yang membantu melakukan tindak pidana, hingga pihak yang menyuruh melakukan tindak pidana.
Menurutnya, dugaan keterlibatan perwira tinggi Polri dalam penyadapan terhadap kepala negara sekaligus kepala pemerintahan perlu didalami secara serius, termasuk kemungkinan adanya pihak yang memerintahkan tindakan tersebut.
Kurnia juga menyinggung adanya indikasi dugaan perbuatan makar dalam perkara ini. Dia menyebut dugaan tersebut berkaitan dengan potensi penguasaan atau penyebaran informasi strategis negara yang dapat mengancam stabilitas pemerintahan.
“Kalau kita melihat konteks itu saja, ada banyak informasi strategis dan penting. Bukan tidak mungkin informasi itu mengalir ke pihak lain dan berpotensi mengganggu stabilitas negara,” pungkasnya. (Red/Aris)





