kobarnews.id
Senin, 23 November 2026
  • News
  • Nasional
  • Internasional
  • Daerah
  • Lifestyle
  • Hukum
  • Budaya
  • Ekbis
  • Barjas
  • Infrastruktur
  • Inspirasi
  • Kesehatan
  • Kobar Mania
  • Olahraga
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Politik
  • Sosial
  • Tekno
  • Viral
  • Pandeglang
  • Kabupaten Pandeglang
  • Banten
  • Lebak
  • Kabupaten Lebak
  • Rangkasbitung
  • Wisata Pandeglang
  • Pemkab Lebak
kobarnews.idkobarnews.id
Font ResizerAa
  • News
  • Viral
  • Hukum
  • Pemerintahan
  • Barjas
  • Budaya
  • Daerah
  • Ekbis
  • Infrastruktur
  • Inspirasi
  • Internasional
  • Kesehatan
  • Kobar Mania
  • Lifestyle
  • Nasional
  • Olahraga
  • Pendidikan
  • Politik
  • Sosial
  • Tekno
Search
  • Kanal
    • News
    • Daerah
    • Viral
    • Hukum
    • Ekbis
    • Nasional
    • Kesehatan
    • Internasional
    • Barjas
    • Inspirasi
    • Budaya
    • Kobar Mania
    • Lifestyle
    • Politik
    • Infrastruktur
    • Olahraga
    • Pendidikan
    • Sosial
    • Pemerintahan
    • Tekno
Punya akun? Masuk
Follow US
© 2026 Kobarnews.id. Designed with ❤︎⁠ by dezainin.com
HukumInternasionalNasionalNewsPemerintahanViral

Bakom RI: Penyadapan Ilegal Diduga Sasar Presiden hingga LSM dan Media

Oleh:
Redaksi
Oleh:Redaksi
Editor
Follow:
- Editor
5 November 2026
Bagikan
3 menit baca
Deputi III Bakom RI, Kurnia Ramadhan.
Bagikan

Kobarnews.id, JAKARTA – Deputi III Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Kurnia Ramadhan, menyoroti dugaan penyadapan ilegal yang dilakukan sejumlah perwira tinggi Polri. Menurutnya, penyadapan tersebut diduga dilakukan secara serampangan tanpa dasar hukum selama lebih dari satu tahun.

Kurnia mengatakan penyidik Bareskrim Polri saat ini masih mendalami keterangan para tersangka dan memeriksa sejumlah saksi untuk kepentingan proses penyidikan.

“Rekan-rekan di Bareskrim Polri atau penyidik sedang mendalami keterangan tersangka dan mungkin memeriksa sejumlah saksi untuk kebutuhan proses penyidikan,” kata Kurnia kepada media, Kamis (5/11/2026).

Dia menjelaskan, berdasarkan informasi yang disampaikan Bareskrim Polri, terdapat tiga dugaan tindak pidana dalam perkara tersebut. Ketiganya yakni ilegal akses, penyadapan ilegal, hingga dugaan upaya menghilangkan barang bukti.

- Advertisement -
Ad image

Kurnia menyebut dugaan penyadapan ilegal itu berlangsung lebih dari satu tahun. Adapun pihak yang menjadi sasaran penyadapan tidak hanya Presiden RI, tetapi juga lembaga swadaya masyarakat (LSM), media, pengusaha, organisasi kemasyarakatan (ormas), hingga tokoh politik.

Baca Juga:

Kebakaran Pabrik Cikande, 50 Karyawan Belum Diketahui Nasibnya
Golkar Lebak Salurkan Bantuan Peralatan Dapur untuk Korban Kebakaran Baduy
Lukisan Badak Ujung Kulon Meneteskan Air Mata, Simbol Penolakan Relokasi ke Alas Purwo
Kebakaran Pabrik di Cikande Padam, 3 Kantong Jenazah Dievakuasi

“Ketika kita melihat subjek-subjek yang dilakukan penyadapan ilegal tersebut, tidak hanya menyasar Presiden Republik Indonesia, tetapi ada lembaga swadaya masyarakat, bahkan media, pengusaha, ormas, tokoh politik, dan lain sebagainya,” ujarnya.

Dia menilai dugaan penyadapan terhadap Presiden RI menjadi persoalan serius. Sebab, dalam rentang waktu tersebut, terdapat banyak informasi penting, strategis, dan krusial yang berpotensi ikut tersadap.

Kurnia tidak menutup kemungkinan adanya upaya untuk melumpuhkan pemerintahan melalui tindakan tersebut. Dia juga mengingatkan potensi kebocoran informasi strategis kepada pihak lain yang dapat mengganggu stabilitas negara.

Baca Juga:

Festival Cagar Budaya 2026 Digelar di Pandeglang, Dorong Pelestarian Warisan Banten
Kota Tangerang Borong Dua Emas Hoki Outdoor Porprov VII, Ali Hanafiah Bidik Prestasi di PON 2028
Andra Soni Apresiasi JHL Group dan Banksasuci, 80 Meter Waste Trap Dipasang di Cisadane
Budayawan Apresiasi Respons Cepat Gubernur Banten Tangani Kebakaran di Baduy

“Ketika informasi strategis itu mengalir ke pihak lain, akan berpotensi mengganggu stabilitas negara,” tuturnya.

- Advertisement -
Ad image

Lebih lanjut, Kurnia menjelaskan bahwa dalam tindak pidana terdapat beberapa kategori pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Mulai dari pelaku langsung, pihak yang membantu melakukan tindak pidana, hingga pihak yang menyuruh melakukan tindak pidana.

Menurutnya, dugaan keterlibatan perwira tinggi Polri dalam penyadapan terhadap kepala negara sekaligus kepala pemerintahan perlu didalami secara serius, termasuk kemungkinan adanya pihak yang memerintahkan tindakan tersebut.

Kurnia juga menyinggung adanya indikasi dugaan perbuatan makar dalam perkara ini. Dia menyebut dugaan tersebut berkaitan dengan potensi penguasaan atau penyebaran informasi strategis negara yang dapat mengancam stabilitas pemerintahan.

- Advertisement -
Ad image

“Kalau kita melihat konteks itu saja, ada banyak informasi strategis dan penting. Bukan tidak mungkin informasi itu mengalir ke pihak lain dan berpotensi mengganggu stabilitas negara,” pungkasnya. (Red/Aris)

Baca Juga:

Wagub Banten Minta Sineas Angkat Kearifan Lokal Lewat Film
Hari Ketujuh Operasi Zebra Maung 2026, Satlantas Polres Lebak Gencarkan Edukasi Pengendara
Kebakaran Pabrik Permen di Cikande, 40 Pekerja Belum Diketahui Keberadaannya
Andra Soni Kebut Pembangunan 36 Rumah Warga Baduy Korban Kebakaran
Bagikan berita ini
Facebook Whatsapp Whatsapp Copy Link
Sebelumnya 440 Ton Sampah di Lebak Tak Terkelola, Dibuang ke Kebun hingga TPS Liar
Selanjutnya Diduga Korsleting Listrik, Rumah Warga di Lebak Ludes Terbakar
- Advertisement -
Ad image
TERKINI

Gubernur Andra Soni Siapkan 36 Rumah dan Lumbung Padi untuk Warga Baduy, Pembangunan Mulai Desember

Live Music dan Menu Favorit Jadi Magnet, Cafe TEMPAT NGOPI Serang Diserbu Ratusan Pengunjung

150 Peserta Ikuti Lebak Outdoor Festival 2026, Perkuat Kesiapsiagaan SAR

Warga Ujung Kulon Tolak Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo, Soroti Isu Tambang

Ade Yuliasih hingga Taufik Ruki Kompak Tolak Relokasi Badak Jawa dari Banten

- Advertisement -
Ad image
- Advertisement -
Ad image
Berita Terkait
Daerah Hukum

Gate Parkir Motor di Mall of Serang Macet, Pejalan Kaki Terancam Terserempet

Daerah Hukum

Hari Ketiga Pencarian, Dua Warga Baduy Korban Hanyut di Sungai Cisimeut Ditemukan

Daerah Hukum

Kunjungan Kapolri ke Polda Banten Berjalan Tertib, Pembatasan Peserta karena Kapasitas Aula

Daerah Nasional

Kepala SPTN Wilayah I Panaitan: Kawasan Panaitan, Peucang dan Handeuleum Aman untuk Dikunjungi Wisatawan

Daerah Nasional

Kunjungan Kapolri ke Polda Banten Diwarnai Protes Wartawan Online, FKAWB: Kami Seperti Dianaktirikan!

  • Trending Topics:
  • Daerah
  • Viral
  • News
  • Pemerintahan
  • Hukum
  • Nasional
  • Inspirasi
  • Pendidikan
  • Budaya
  • Ekbis
  • Politik
kobarnews.id
Kobarnews.id mengangkat berbagai isu, mulai dari politik, pemerintahan, hukum, sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, budaya, hingga peristiwa dan perkembangan masyarakat di daerah.
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Kontak & Iklan
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Syarat & Ketentuan

2016 © Kobarnews.id. Designed with ❤︎⁠ by dezainin.com