Kobarnews.id, JAKARTA – Bareskrim Polri akan menggelar perkara dugaan tindak pidana makar terhadap Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (19/11/2026). Gelar perkara dilakukan setelah penyidik meningkatkan penanganan kasus tersebut ke tahap penyidikan. Penetapan tersangka baru pun terbuka dalam perkara ini.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan gelar perkara dilakukan setelah penyidik menggeledah sejumlah lokasi yang diduga menjadi posko terkait dugaan makar. Polisi juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).
“Setelah penggeledahan beberapa posko dan kami lakukan olah TKP, selanjutnya akan digelar perkara. Hal ini sebagai bagian daripada pengumpulan bukti tindak pidana makar,” kata Susatyo kepada wartawan, Rabu (18/11/2026) malam.
Susatyo mengatakan gelar perkara akan melibatkan tim internal Bareskrim serta sejumlah ahli. Forum tersebut akan membahas dugaan keterkaitan antara penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dengan tindak pidana makar.
“Gelar perkara melibatkan tim internal, juga para saksi ahli,” ujarnya.
Dia memastikan penanganan kasus tersebut akan disampaikan secara transparan, termasuk mengenai konstruksi perkara. Hasil gelar perkara rencananya diumumkan melalui konferensi pers pada hari ini.
“Kita akan lihat nanti konstruksinya menurut para ahli, nanti kami diskusikan. Hasilnya nanti akan kami sampaikan,” sambung Susatyo.
Yusril Sebut Kaitan Penyadapan dan Makar Makin Terang
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan penyelidikan dan penyidikan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo terus berkembang. Menurutnya, penanganan perkara di Mabes Polri dilakukan secara profesional dengan berpedoman pada hukum materiel dan hukum acara yang berlaku.
Yusril menilai keterkaitan antara dugaan tindak pidana penyadapan dan makar semakin terlihat. Hal itu ditandai dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).
“Sekarang ini keterkaitan antara tindak pidana penyadapan dengan tindak pidana makar semakin nyata. Besok rencananya akan dilakukan gelar perkara untuk melihat bagaimana hubungan antara pelaku-pelaku dan keterkaitan antara kedua tindak pidana tersebut,” kata Yusril.

Dia menjelaskan gelar perkara kemungkinan tidak dilakukan di Mabes Polri. Forum tersebut diharapkan menjadi ruang bagi penyidik, ahli, dan penasihat hukum untuk menyampaikan pandangan masing-masing agar penanganan perkara berlangsung transparan.
Yusril juga mengingatkan penerbitan SPDP tidak serta-merta menandakan seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka.
“Hasil gelar perkara itu bisa saja berujung pada penambahan pasal makar terhadap tersangka yang sudah ada, atau mungkin juga menetapkan tersangka baru. Tetapi, semuanya harus didasarkan pada alat bukti yang cukup,” ujarnya.
Polisi Temukan Upaya Penghapusan Data
Terkait barang bukti, Yusril mengungkapkan penyidik menemukan adanya upaya penghapusan sebagian data dari komputer. Meski demikian, sebagian besar rekaman percakapan dari telepon seluler pihak-pihak terkait disebut telah berhasil disita.
“Memang ada upaya menghapus sebagian data dari komputer. Tetapi, sebagian besar rekaman pembicaraan dari ponsel pihak-pihak terkait sudah berhasil disita dan sekarang sedang didalami lebih lanjut,” kata Yusril.
Lebih lanjut, Yusril menjelaskan tindak pidana makar dalam kerangka KUHP Nasional mencakup sejumlah tahapan, mulai dari pemufakatan jahat, perbuatan permulaan, hingga pelaksanaan.
Karena itu, penyidik perlu mengungkap seluruh rangkaian perbuatan, termasuk tujuan dan motif di balik dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo.
Menurut Yusril, sejumlah kemungkinan masih perlu didalami. Di antaranya dugaan niat membunuh Presiden, melumpuhkan pelaksanaan tugas kepala negara, hingga memisahkan sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Dalam KUHP yang baru, makar itu tidak hanya dilihat ketika suatu perbuatan sudah selesai dilaksanakan. Ada tahapan pemufakatan jahat, perbuatan permulaan, sampai pada pelaksanaan. Karena itu, kita harus melihat seluruh rangkaian perbuatannya dan apa sesungguhnya tujuan yang hendak dicapai,” jelasnya.
Empat Tersangka Kasus Penyadapan
Untuk diketahui, Bareskrim sebelumnya telah menyidik kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto setelah menerbitkan laporan baru. Dalam perkara tersebut, polisi disebut telah menetapkan empat orang sebagai tersangka.
Keempat nama yang disebut sebagai tersangka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Di sisi lain, pengamat intelijen politik Andi Wijayanto menilai dugaan penyadapan yang dikaitkan dengan Listyo Sigit mengarah pada gerakan deep state atau negara bayangan.
Andi menyebut entitas tersebut sebagai kekuatan yang membangun jaringan kekuasaan rahasia dan beroperasi di dalam sistem pemerintahan formal.
Mantan Gubernur Lemhannas itu juga menilai aktor-aktor dari pemerintahan sebelumnya memanfaatkan akses terhadap jejaring aparatur serta infrastruktur untuk menjalankan operasi keamanan di luar kewenangan semestinya.
Sementara itu, sejumlah nama disebut masih didalami untuk mengungkap dugaan keterkaitan perkara penyadapan tersebut dengan pihak-pihak lain hingga ke Solo.
Nama Tito Karnavian sebelumnya turut beredar dalam pembicaraan mengenai perkara ini. Selain itu, menurut sumber, terdapat tiga nama lain yang disebut-sebut berkaitan, yakni dua pejabat setingkat menteri dan seorang mantan kepala badan yang berada dalam koordinasi erat dengan Polri.
Hingga kini, informasi mengenai nama-nama tersebut masih memerlukan konfirmasi dan belum dapat dipastikan keterlibatannya dalam perkara. (Red/Aris)





