Kobarnews.id, JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menerbitkan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri (KKEP).
Aturan baru tersebut memungkinkan personel berpangkat jenderal bintang dua menjadi ketua maupun anggota majelis sidang etik yang memeriksa jenderal bintang empat, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Perpol setebal 10 halaman itu memuat sembilan perubahan dari aturan sebelumnya. Salah satu perubahan penting terdapat dalam Pasal 43 yang mengatur susunan keanggotaan KKEP di tingkat Markas Besar (Mabes) Polri.
Dalam aturan lama, susunan majelis pemeriksa perkara pelanggaran kode etik terhadap Perwira Pertama, Bintara, dan Tamtama telah ditentukan berdasarkan jabatan dan pangkat tertentu.
Namun, melalui Perpol Nomor 4 Tahun 2026, susunan majelis diubah menjadi ketua, wakil ketua, dan anggota. Ketua serta wakil ketua juga merangkap sebagai anggota KKEP.
Perubahan lainnya terdapat pada ketentuan mengenai pangkat anggota majelis. Dalam ayat (3) diatur bahwa anggota KKEP dapat berasal dari personel dengan pangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau paling rendah dua tingkat di bawah pangkat terduga pelanggar.
Dengan ketentuan tersebut, personel yang memiliki pangkat dua tingkat di bawah terduga pelanggar kini dapat menjadi anggota majelis sidang etik.
Ketentuan serupa juga diterapkan dalam susunan majelis KKEP tingkat banding sebagaimana diatur dalam Pasal 74.
Sebelumnya, majelis banding harus diisi personel dengan pangkat lebih tinggi atau setara dengan terduga pelanggar. Kini, personel dengan pangkat maksimal dua tingkat lebih rendah juga diperbolehkan menjadi anggota majelis.
Selain mengubah komposisi majelis, Perpol terbaru turut mengatur pelaksanaan sidang etik. Jika sebelumnya sidang KKEP wajib digelar secara langsung atau luring, kini persidangan dapat dilaksanakan secara daring.
Batas waktu penyampaian surat panggilan pemeriksaan juga berubah. Semula, surat panggilan harus disampaikan paling lambat tiga hari kerja sebelum pemeriksaan. Kini, ketentuannya menjadi tiga hari kalender sehingga hari Sabtu dan Minggu turut diperhitungkan.
Dipersiapkan untuk Sidang Etik Listyo Sigit
Kadiv Humas Polri Irjen Jhonny Edison Isir membenarkan bahwa penerbitan Perpol Nomor 4 Tahun 2026 salah satunya berkaitan dengan persiapan sidang etik terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
“Iya, itu salah satu pertimbangan utamanya,” ujar Jhonny saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (18/11/2026).
Sebelumnya, Polri menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya.
Keempatnya yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Sidang etik terhadap Ahrie Sonta dan Eko Hadi telah digelar. Keduanya dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
Sementara itu, sidang etik terhadap Listyo dijadwalkan berlangsung pekan depan.
Sebagai mantan Kapolri yang masih berstatus anggota aktif Polri, Listyo menyandang pangkat jenderal bintang empat. Dengan berlakunya Perpol Nomor 4 Tahun 2026, majelis pemeriksa sidang etik terhadap Listyo tidak harus seluruhnya diisi personel berpangkat bintang empat atau lebih tinggi.
Personel berpangkat jenderal bintang dua kini juga dapat masuk dalam susunan majelis pemeriksa.
Salah satu nama yang berpotensi menjadi anggota majelis tersebut adalah Kadiv Propam Polri Irjen Pol Nazly Harahap. Dia diketahui juga menyandang gelar doktor ilmu hukum.
Perpol baru ini mengubah ketentuan mengenai komposisi majelis pemeriksa etik di lingkungan Polri, termasuk dalam penanganan perkara yang melibatkan perwira tinggi berpangkat jenderal bintang empat. (Red/Aris)





