Kobarnews.id, TANGERANG – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten menyerahkan 20 sertipikat tanah kepada warga Desa Sukatani, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang. Penyerahan ini dilakukan bersamaan dengan peninjauan hasil perbaikan rumah melalui Program Bedah Rumah 2026, Rabu (18/11/2026).
Kepala Kanwil BPN Provinsi Banten Harison Mocodompis bersama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Hermawan dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Fahmi meninjau langsung rumah warga penerima manfaat program tersebut.
Selain meninjau hasil perbaikan rumah, BPN Banten juga menyerahkan 20 sertipikat tanah sebagai upaya memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Dengan adanya sertipikat, warga diharapkan memiliki bukti legalitas kepemilikan tanah yang jelas dan mendapatkan perlindungan hukum.
Dalam kesempatan itu, Harison turut memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai prosedur pendaftaran tanah. Dia menjelaskan, warga perlu menyiapkan sejumlah dokumen persyaratan, seperti KTP, Kartu Keluarga (KK), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB, serta alas hak atas tanah.
Alas hak tersebut dapat berupa girik, Letter C, maupun akta hibah. Jika seluruh persyaratan telah lengkap dan sesuai ketentuan, proses penyelesaian pendaftaran tanah ditargetkan paling lama dua bulan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah rumah tidak layak huni di Provinsi Banten mencapai sekitar 800 ribu unit. Kabupaten Tangerang menjadi salah satu daerah dengan jumlah terbesar, yakni sekitar 205 ribu unit.
Angka tersebut menunjukkan masih besarnya kebutuhan masyarakat terhadap hunian yang layak. Karena itu, kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tidak hanya melalui perbaikan rumah, tetapi juga pemberian kepastian hukum atas tanah yang ditempati.
Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengimbau masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan Program Bedah Rumah. Masyarakat juga diminta mendokumentasikan proses pelaksanaan program guna mencegah kesalahan maupun potensi kecurangan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Sebagai informasi, Program Bedah Rumah 2026 menargetkan perbaikan 400 ribu unit rumah tidak layak huni di seluruh Indonesia.
Melalui kegiatan ini, BPN Banten menegaskan komitmennya untuk mendekatkan pelayanan pertanahan kepada masyarakat. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BPN diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh hunian yang layak sekaligus kepastian hukum atas tanah yang dimiliki. (Dian/Haris)




