Kobarnews.id, SERANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp 3.372.828,70. Angka tersebut naik 8,77% atau Rp 271.947,30 dibandingkan UMP tahun sebelumnya.
Gubernur Banten Andra Soni mengatakan penetapan UMP 2027 telah mempertimbangkan sejumlah indikator ekonomi, mulai dari pertumbuhan ekonomi daerah, inflasi, hingga kebutuhan hidup layak pekerja dan keluarganya.
Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 708 Tahun 2026 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2027.
“Alhamdulillah, hari ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten telah menetapkan Upah Minimum Provinsi atau UMP tahun 2027 sebesar Rp 3.372.828,70, naik sebesar 8,77 persen atau Rp 271.947,30,” ujar Andra Soni kepada media di Kota Serang, Jumat (20/11/2026).
Andra menjelaskan, selain pertumbuhan ekonomi dan inflasi, Pemprov Banten juga memperhatikan keberlangsungan dunia usaha dalam menentukan besaran UMP. Dengan begitu, kebijakan pengupahan diharapkan dapat berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi daerah.
Dia menegaskan peningkatan kesejahteraan pekerja menjadi salah satu bagian penting dalam pembangunan ekonomi Banten. Menurutnya, daya saing investasi tidak boleh dibangun dengan mengandalkan upah buruh murah.
“Saya ingin menegaskan bahwa daya saing investasi Banten tidak boleh dibangun dengan mengandalkan upah buruh murah, tetapi harus bertumpu pada produktivitas, kualitas sumber daya manusia, inovasi, dan hubungan industrial yang harmonis. Kita ingin menghilangkan paradigma upah murah di Banten,” tegasnya.
Andra berharap kenaikan UMP 2027 dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus tetap memberikan ruang bagi dunia usaha untuk berkembang dan bersaing.
Dia mengatakan keberhasilan pembangunan ekonomi tidak cukup hanya diukur dari besarnya investasi maupun perkembangan sektor industri. Namun, manfaat pertumbuhan ekonomi juga harus dirasakan langsung oleh pekerja dan masyarakat.
“Bagi kami, pertumbuhan ekonomi bukan hanya tentang besarnya investasi dan berkembangnya industri, tetapi juga tentang sejauh mana hasil pembangunan dapat dirasakan oleh para pekerja dan masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, Andra menyebut Pemprov Banten ingin memastikan pembangunan ekonomi berjalan secara berkeadilan. Peningkatan investasi dan daya saing industri diharapkan dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.
“Banten harus maju dengan investasi yang kuat, dunia usaha yang berdaya saing, dan pekerja yang sejahtera. Inilah komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat,” pungkasnya. (Red)





