kobarnews.id
Senin, 23 November 2026
  • News
  • Nasional
  • Internasional
  • Daerah
  • Lifestyle
  • Hukum
  • Budaya
  • Ekbis
  • Barjas
  • Infrastruktur
  • Inspirasi
  • Kesehatan
  • Kobar Mania
  • Olahraga
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Politik
  • Sosial
  • Tekno
  • Viral
  • Pandeglang
  • Kabupaten Pandeglang
  • Banten
  • Lebak
  • Kabupaten Lebak
  • Rangkasbitung
  • Wisata Pandeglang
  • Pemkab Lebak
kobarnews.idkobarnews.id
Font ResizerAa
  • News
  • Viral
  • Hukum
  • Pemerintahan
  • Barjas
  • Budaya
  • Daerah
  • Ekbis
  • Infrastruktur
  • Inspirasi
  • Internasional
  • Kesehatan
  • Kobar Mania
  • Lifestyle
  • Nasional
  • Olahraga
  • Pendidikan
  • Politik
  • Sosial
  • Tekno
Search
  • Kanal
    • News
    • Daerah
    • Viral
    • Hukum
    • Ekbis
    • Nasional
    • Kesehatan
    • Internasional
    • Barjas
    • Inspirasi
    • Budaya
    • Kobar Mania
    • Lifestyle
    • Politik
    • Infrastruktur
    • Olahraga
    • Pendidikan
    • Sosial
    • Pemerintahan
    • Tekno
Punya akun? Masuk
Follow US
© 2026 Kobarnews.id. Designed with ❤︎⁠ by dezainin.com
DaerahNasionalNewsPemerintahanViral

DPRD Pandeglang Dukung Penuh Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu

Oleh:
Redaksi
Oleh:Redaksi
Editor
Follow:
- Editor
21 November 2026
Bagikan
4 menit baca
Ketua Komisi I DPRD Pandeglang Syamsudin Aliandono.
Bagikan

Kobarnews.id, PANDEGLANG – Kabar baik bagi ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Pandeglang. Komisi I DPRD Kabupaten Pandeglang menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu.

Dukungan tersebut disampaikan anggota Komisi I DPRD Pandeglang, Syamsudin Aliandono. Ia bahkan menyatakan kesiapannya menerima audiensi Aliansi PPPK Paruh Waktu Tenaga Teknis Indonesia (APTI) Kabupaten Pandeglang untuk membahas aspirasi tersebut.

Tak hanya tenaga teknis, Syamsudin menegaskan dukungan DPRD juga berlaku bagi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan (nakes).

“Kita siap beraudiensi dan mendukung penuh pengangkatan PPPK Paruh Waktu Tenaga Teknis menjadi Penuh Waktu. Termasuk juga tenaga guru dan nakes,” tegas Syamsudin.

- Advertisement -
Ad image

Meski begitu, Syamsudin mengakui proses perubahan status kepegawaian tersebut masih menunggu regulasi resmi dari pemerintah pusat. Terutama petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) sebagai dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk menjalankan proses pengangkatan.

Baca Juga:

Kapolri Jenderal Suyudi Minta Peninggalan Sejarah dan Wisata Religi di Banten Dirawat, Salah Satunya Batu Qur’an di Pandeglang 
Kebakaran Pabrik Cikande, 50 Karyawan Belum Diketahui Nasibnya
Golkar Lebak Salurkan Bantuan Peralatan Dapur untuk Korban Kebakaran Baduy
Lukisan Badak Ujung Kulon Meneteskan Air Mata, Simbol Penolakan Relokasi ke Alas Purwo

Ia memastikan, begitu aturan tersebut diterbitkan, DPRD Pandeglang siap ikut mengawal proses pendataan hingga pengusulan pegawai yang memenuhi persyaratan.

“Ketika sudah turun tentu DPRD akan turut mengawal agar semuanya masuk dalam daftar pengangkatan sesuai aturan berlaku,” ujarnya.

Syamsudin berharap, pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu tidak berlarut-larut. Sebab, kebijakan tersebut menyangkut kesejahteraan pegawai yang selama ini telah mengabdikan diri untuk pelayanan masyarakat, bahkan hingga puluhan tahun.

Baca Juga:

Kebakaran Pabrik di Cikande Padam, 3 Kantong Jenazah Dievakuasi
Festival Cagar Budaya 2026 Digelar di Pandeglang, Dorong Pelestarian Warisan Banten
Kota Tangerang Borong Dua Emas Hoki Outdoor Porprov VII, Ali Hanafiah Bidik Prestasi di PON 2028
Andra Soni Apresiasi JHL Group dan Banksasuci, 80 Meter Waste Trap Dipasang di Cisadane

“Yang jelas kita sangat mendukung dan berharap secepatnya. Karena memang ini bagian upaya meningkatkan kesejahteraan mereka yang sudah mengabdi puluhan tahun,” tandasnya.

- Advertisement -
Ad image

Sebelumnya, Ketua APTI Kabupaten Pandeglang, Andri Priatna, juga memastikan pihaknya bakal segera menjadwalkan audiensi dengan DPRD Pandeglang. Langkah tersebut dilakukan untuk membawa dan mengawal hasil audiensi dengan Komisi II DPR RI ke tingkat daerah.

“Kami akan membawa dan mendiskusikan hasil audiensi dengan Komisi II DPR RI ini ke DPRD Kabupaten Pandeglang. Harapannya, aspirasi rekan-rekan PPPK Paruh Waktu, khususnya tenaga teknis, dikawal penuh hingga memperoleh kepastian hukum,” kata Andri, Rabu (18/11/2026).

Andri mengungkapkan, ada sekitar 3.184 tenaga teknis di Kabupaten Pandeglang yang nasibnya kini menunggu kepastian. Padahal, selama ini mereka menjadi bagian penting dalam menopang jalannya pelayanan publik di daerah.

- Advertisement -
Ad image

Karena itu, APTI mendesak Pemkab Pandeglang bersama DPRD agar mulai mempersiapkan langkah konkret menyambut regulasi pemerintah pusat. Jangan sampai ketika kebijakan pengangkatan diterbitkan, justru ada tenaga teknis yang tidak terakomodasi.

Andri juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak tebang pilih dalam memperjuangkan nasib PPPK Paruh Waktu. Menurutnya, perhatian pemerintah jangan hanya tertuju kepada guru dan tenaga kesehatan, sementara tenaga teknis justru terabaikan.

Baca Juga:

Budayawan Apresiasi Respons Cepat Gubernur Banten Tangani Kebakaran di Baduy
Wagub Banten Minta Sineas Angkat Kearifan Lokal Lewat Film
Hari Ketujuh Operasi Zebra Maung 2026, Satlantas Polres Lebak Gencarkan Edukasi Pengendara
Kebakaran Pabrik Permen di Cikande, 40 Pekerja Belum Diketahui Keberadaannya

Apalagi, hasil aksi dan audiensi pada 10 November 2026 disebut telah menghasilkan titik terang. Pemerintah pusat tengah menggodok Peraturan Presiden (Perpres) atau Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengakomodasi tenaga teknis, menyusul regulasi bagi formasi guru yang lebih dahulu diterbitkan.

“Jika keputusan di pusat dan DPRD sudah ada serta tinggal menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis), jangan sampai daerah justru tidak peduli pada pegawai teknis. Perhatian tidak boleh hanya terfokus pada guru dan nakes,” pungkasnya.

Kini, ribuan tenaga teknis PPPK Paruh Waktu di Pandeglang menanti realisasi dukungan tersebut. Mereka berharap perjuangan di tingkat pusat dan daerah tidak berhenti sebatas pernyataan dukungan, tetapi berujung pada kepastian status dan peningkatan kesejahteraan. (Red/Irfan)

Bagikan berita ini
Facebook Whatsapp Whatsapp Copy Link
Sebelumnya DPR Puji Pinjaman Modal UMKM Pemkab Tangerang Bunga 4 Persen, Ini Syaratnya
Selanjutnya DPC PKB Pandeglang Sampaikan Duka atas Kebakaran di Baduy, Siap Salurkan Bantuan
- Advertisement -
Ad image
TERKINI

Andra Soni Kebut Pembangunan 36 Rumah Warga Baduy Korban Kebakaran

Gubernur Andra Soni Siapkan 36 Rumah dan Lumbung Padi untuk Warga Baduy, Pembangunan Mulai Desember

Live Music dan Menu Favorit Jadi Magnet, Cafe TEMPAT NGOPI Serang Diserbu Ratusan Pengunjung

150 Peserta Ikuti Lebak Outdoor Festival 2026, Perkuat Kesiapsiagaan SAR

Warga Ujung Kulon Tolak Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo, Soroti Isu Tambang

- Advertisement -
Ad image
- Advertisement -
Ad image
Berita Terkait
Budaya Daerah

Ade Yuliasih hingga Taufik Ruki Kompak Tolak Relokasi Badak Jawa dari Banten

Daerah Hukum

Gate Parkir Motor di Mall of Serang Macet, Pejalan Kaki Terancam Terserempet

Daerah Hukum

Hari Ketiga Pencarian, Dua Warga Baduy Korban Hanyut di Sungai Cisimeut Ditemukan

Daerah Hukum

Kunjungan Kapolri ke Polda Banten Berjalan Tertib, Pembatasan Peserta karena Kapasitas Aula

Daerah Nasional

Kepala SPTN Wilayah I Panaitan: Kawasan Panaitan, Peucang dan Handeuleum Aman untuk Dikunjungi Wisatawan

  • Trending Topics:
  • Daerah
  • Viral
  • News
  • Pemerintahan
  • Hukum
  • Nasional
  • Inspirasi
  • Pendidikan
  • Budaya
  • Ekbis
  • Politik
kobarnews.id
Kobarnews.id mengangkat berbagai isu, mulai dari politik, pemerintahan, hukum, sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, budaya, hingga peristiwa dan perkembangan masyarakat di daerah.
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Kontak & Iklan
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Syarat & Ketentuan

2016 © Kobarnews.id. Designed with ❤︎⁠ by dezainin.com