Kobarnews.id, LEBAK – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak memperkuat koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan. Hal itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Rembug Pendidikan yang dipimpin Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah di ruang kerjanya, Selasa (15/9/2026).
Rembug Pendidikan menjadi forum untuk menyatukan langkah antarperangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam mengidentifikasi persoalan pendidikan serta merumuskan solusi bersama.
Amir menegaskan persoalan pendidikan tidak bisa diselesaikan oleh satu institusi. Menurutnya, diperlukan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, perangkat daerah, lembaga statistik, serta pemangku kepentingan lainnya.
“Pendidikan merupakan tanggung jawab kita bersama. Karena itu, diperlukan koordinasi dan kolaborasi agar berbagai persoalan yang ada dapat kita identifikasi dan dicarikan solusi secara bersama-sama,” ujar Amir.
Dia mengatakan koordinasi lintas sektor diperlukan agar kebijakan pendidikan yang disusun pemerintah sesuai dengan persoalan dan kebutuhan di lapangan. Dengan begitu, program pendidikan tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi peserta didik dan masyarakat.
Amir berharap Rembug Pendidikan dapat menghasilkan bahan yang komprehensif sebagai dasar penyusunan kebijakan dan program pendidikan yang lebih tepat sasaran.
“Yang terpenting adalah bagaimana kita membangun sinergi dan bekerja bersama untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata di Kabupaten Lebak,” katanya.
Dalam rapat tersebut, keterhubungan antara data dan kebijakan juga menjadi perhatian. Kehadiran Badan Pusat Statistik (BPS) diharapkan dapat membantu pemerintah memperoleh gambaran objektif mengenai kondisi pendidikan sebagai dasar perencanaan pembangunan.
Baca Juga:
Rapat koordinasi itu dihadiri Plt Administrasi Umum Setda Lebak, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, serta perwakilan BPS.
Melalui forum tersebut, Pemkab Lebak menegaskan komitmennya menjadikan pembangunan pendidikan sebagai agenda bersama. Kebijakan pendidikan diharapkan tidak hanya terkoordinasi antarlembaga, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata dan merata. (Red/Dian)
