Kobarnews.id, LEBAK – Alun-alun Timur Kabupaten Lebak, Banten, bergemuruh. Lebih dari 2.000 petani dari berbagai daerah memadati lokasi untuk memperingati Hari Tani Nasional ke-66, Kamis (24/9/2026).
Bukan sekadar seremoni. Para petani datang membawa spanduk, menyuarakan aspirasi, sekaligus menyampaikan dukungan terhadap berbagai program pemerintah di sektor pertanian dan ketahanan pangan.
Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir dalam orasinya mengajak para petani tidak hanya menerima kebijakan pemerintah. Petani, kata dia, harus ikut mengawal pelaksanaannya.
“Petani harus bersatu. Kita harus terus mendukung program pangan dan seluruh program Presiden Prabowo yang menyentuh kepentingan rakyat. Hari Tani Nasional ini menjadi momentum bagi kita untuk menyuarakan aspirasi petani secara bersama-sama,” tegas Don Muzakir.
Spanduk ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto juga terlihat di tengah massa. Dukungan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah di sektor pertanian turut disuarakan.
Reforma Agraria Jadi Kado Hari Tani
Don Muzakir kemudian menyoroti pengesahan Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria oleh DPR RI pada Selasa (22/9).
Bagi Don Muzakir, pengesahan aturan tersebut menjadi momentum penting bagi petani, terlebih dilakukan hanya dua hari sebelum Hari Tani Nasional.
“UU Reforma Agraria yang telah disahkan DPR RI, ini adalah kado besar untuk petani pada peringatan Hari Tani Nasional ke-66. Terima kasih Presiden Prabowo dan semua fraksi di DPR RI yang telah menyetujui undang-undang ini,” ujar Don Muzakir.
Dia mengatakan aturan tersebut mengatur berbagai persoalan agraria. Mulai dari pengurangan ketimpangan kepemilikan tanah, penyelesaian sengketa dan konflik agraria, perlindungan hak atas tanah, hingga redistribusi tanah kepada masyarakat yang tidak memiliki tanah.
Dukungan ekonomi bagi penerima redistribusi tanah juga menjadi bagian dari aturan tersebut.
Namun, bagi Don Muzakir, pengesahan undang-undang bukanlah garis akhir. Pelaksanaannya di lapangan justru harus dikawal.
“Kita siap mengawal UU Reforma Agraria. Sengketa tanah yang masih dialami petani harus diselesaikan. Petani membutuhkan kepastian atas lahan yang mereka garap. Jangan sampai petani yang sudah bertahun-tahun menggarap tanah justru tidak memiliki kepastian hukum,” tegasnya.
Program Pertanian Harus Sampai ke Petani
Don Muzakir juga menyoroti sejumlah program pemerintah dalam mendukung swasembada pangan.
Program itu antara lain pencetakan sawah baru, pupuk bersubsidi, bantuan benih unggul, modernisasi alat dan mesin pertanian atau alsintan, pembiayaan, hingga kebijakan harga pembelian gabah.
Menurut dia, program tersebut jangan berhenti sebagai kebijakan di atas kertas. Manfaatnya harus benar-benar dirasakan petani.
“Presiden Prabowo sudah menetapkan harga gabah Rp 6.500 per kilogram. Harga pupuk subsidi juga turun 20 persen. Alsintan dibantu, infrastruktur pertanian terus dibangun. Kita harus kawal program-program ini benar-benar sampai ke petani,” kata Don Muzakir.
Dia menegaskan pembangunan pertanian tidak cukup hanya mengejar peningkatan produksi.
Petani juga membutuhkan kepastian harga, pupuk, air, alat pertanian, pembiayaan, dan infrastruktur.
“Kita ingin petani bisa berproduksi dengan tenang. Pupuk tersedia, air tersedia, alat pertanian tersedia, hasil panen memiliki kepastian harga, dan petani mendapat akses pembiayaan. Kalau semua itu berjalan, petani bisa lebih kuat dan produksi pangan nasional juga ikut meningkat,” ujarnya.
Don Muzakir juga mengingatkan petani agar tidak pasif. Jika ada persoalan di lapangan, harus segera disampaikan.
“Petani jangan hanya menjadi penerima kebijakan. Petani juga harus ikut mengawal. Kalau ada pupuk yang sulit didapat, sampaikan. Kalau harga hasil panen bermasalah, sampaikan. Kalau ada persoalan irigasi atau lahan, sampaikan. Kita ingin pemerintah mengetahui kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan,” tuturnya.
Petani Juga Minta BPJS Gratis
Aspirasi petani ternyata tak hanya soal tanah dan produksi pangan.
Jaminan kesehatan juga menjadi perhatian. Para petani meminta pemerintah memberikan akses BPJS Kesehatan gratis.
“Petani juga meminta BPJS gratis. Aspirasi ini akan kami sampaikan kepada Presiden Prabowo. Petani bukan hanya membutuhkan lahan dan produksi yang baik, tetapi juga perlindungan kesehatan bagi dirinya dan keluarganya,” kata Don Muzakir.
Pendidikan juga masuk dalam daftar aspirasi.
Don Muzakir berharap anak-anak petani mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama, termasuk untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
“Presiden juga sudah menyampaikan komitmen untuk memperluas akses pendidikan. Kita berharap anak-anak petani mendapat kesempatan yang sama untuk sekolah dan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi,” ujarnya.
Hari Tani Nasional di Lebak pun menjadi panggung bagi petani menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi.
Mulai dari sengketa dan kepastian lahan, harga hasil panen, pupuk, irigasi, alsintan, pembiayaan, kesehatan, pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur.
Don Muzakir menegaskan Tani Merdeka Indonesia akan terus mengawal program-program pemerintah yang berkaitan dengan petani.
Dia juga meminta petani tidak ragu menyampaikan persoalan yang terjadi di lapangan.
“Hari Tani Nasional bukan hanya acara seremonial. Ini momentum untuk menyampaikan suara petani. Kita bersatu, kita kawal program pemerintah, dan kita sampaikan apa yang masih menjadi persoalan di lapangan. Harapan kita, petani semakin kuat dan pertanian Indonesia semakin maju,” pungkas Don Muzakir. (Red/Hikmat)
