Kobarnews.id, SERANG – Dr. Ali Hanafiah, SE, SH, MH terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa dan LPMK Nasional (DPD ABPEDNAS) Provinsi Banten periode 2025-2030. Pemilihan berlangsung dalam Musyawarah Daerah Luar Biasa (MUSDALUB) di Tokyo Cafe, Kota Serang, Rabu (4/11/2026).
Ali mengatakan MUSDALUB digelar untuk menetapkan ketua sekaligus membentuk kepengurusan DPD ABPEDNAS Banten periode 2025-2030.
Dia berharap ABPEDNAS dapat berkontribusi dalam pembangunan daerah, terutama di bidang ketahanan pangan dan program Jaga Desa.
“Dengan dibentuknya DPD ABPEDNAS Provinsi Banten, diharapkan dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan di Provinsi Banten, khususnya bidang ketahanan pangan, bidang Jaga Desa, dan bidang lainnya,” kata Ali kepada wartawan usai acara tersebut.

Ali menyebut pihaknya juga akan mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya Asta Cita keenam tentang pembangunan dari desa.
Menurutnya, langkah awal yang akan dilakukan kepengurusan baru adalah memperkuat konsolidasi organisasi dan melakukan pendataan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di seluruh wilayah Banten.
“Kami akan fokus pada konsolidasi organisasi serta bagaimana BPD se-Provinsi Banten dapat terdata dengan baik. Kami juga ingin membangun peran yang relevan dan partisipatif untuk mendukung pemerintahan Prabowo Subianto,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Banten Herry Hermanus Horo meminta ABPEDNAS menjalankan organisasi sesuai aturan dan mengutamakan integritas.
Herry, yang juga menjabat Ketua Dewan Pengawas ABPEDNAS, mengingatkan agar kepentingan organisasi ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
“Dalam kapasitas saya selaku Ketua Dewan Pengawas, saya berharap ABPEDNAS senantiasa menjalankan roda organisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menjunjung tinggi integritas, serta mengedepankan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi maupun kelompok,” kata Herry.
Dia juga meminta anggota ABPEDNAS ikut mengawal penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam pengelolaan dana desa.
Menurut Herry, pengelolaan dana desa harus dilakukan secara tertib, transparan, dan bertanggung jawab.
Kejati Banten, lanjut dia, mendukung penguatan tata kelola pemerintahan desa melalui langkah edukatif dan preventif sesuai tugas dan kewenangan kejaksaan.
Pembukaan MUSDALUB tersebut turut dihadiri Senator Banten Ade Yuliasih, perwakilan sejumlah dinas di lingkungan Pemprov Banten, serta tamu undangan dari instansi vertikal.
Dengan terpilihnya Ali, kepengurusan baru ABPEDNAS Banten diharapkan dapat memperkuat peran BPD dalam mendukung pembangunan dan pengawasan pemerintahan desa. (Red/Ds)





