kobarnews.id
Minggu, 22 November 2026
  • News
  • Nasional
  • Internasional
  • Daerah
  • Lifestyle
  • Hukum
  • Budaya
  • Ekbis
  • Barjas
  • Infrastruktur
  • Inspirasi
  • Kesehatan
  • Kobar Mania
  • Olahraga
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Politik
  • Sosial
  • Tekno
  • Viral
  • Pandeglang
  • Kabupaten Pandeglang
  • Banten
  • Lebak
  • Kabupaten Lebak
  • Rangkasbitung
  • Wisata Pandeglang
  • Pemkab Lebak
kobarnews.idkobarnews.id
Font ResizerAa
  • News
  • Viral
  • Hukum
  • Pemerintahan
  • Barjas
  • Budaya
  • Daerah
  • Ekbis
  • Infrastruktur
  • Inspirasi
  • Internasional
  • Kesehatan
  • Kobar Mania
  • Lifestyle
  • Nasional
  • Olahraga
  • Pendidikan
  • Politik
  • Sosial
  • Tekno
Search
  • Kanal
    • News
    • Daerah
    • Viral
    • Hukum
    • Ekbis
    • Nasional
    • Kesehatan
    • Internasional
    • Barjas
    • Inspirasi
    • Budaya
    • Kobar Mania
    • Lifestyle
    • Politik
    • Infrastruktur
    • Olahraga
    • Pendidikan
    • Sosial
    • Pemerintahan
    • Tekno
Punya akun? Masuk
Follow US
© 2026 Kobarnews.id. Designed with ❤︎⁠ by dezainin.com
BarjasDaerahInfrastrukturNewsPemerintahanViral

Bappeda Pandeglang Siapkan Strategi Atasi Kemiskinan Ekstrem di 63 Desa

Oleh:
Redaksi
Oleh:Redaksi
Editor
Follow:
- Editor
10 November 2026
Bagikan
7 menit baca
Kantor Bappeda Pandeglang di Jalan Raya Ahmad Yani.
Bagikan

Kobarnews.id, PANDEGLANG – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pandeglang menyiapkan sejumlah strategi untuk mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem. Berdasarkan data pemerintah daerah, sebanyak 63 desa dari total 326 desa dan 13 kelurahan di Kabupaten Pandeglang masuk kategori kemiskinan ekstrem.

Kepala Bappeda Pandeglang, Hasan Bisri, SE, MSi, mengatakan penanganan kemiskinan ekstrem akan dilakukan secara bertahap melalui sejumlah program. Mulai dari pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan pendapatan, perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), hingga pemenuhan akses sanitasi.

Hasan menjelaskan, penetapan kategori kemiskinan ekstrem mengacu pada sejumlah indikator. Di antaranya pendapatan masyarakat, kondisi tempat tinggal, sanitasi, perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), serta akses jalan.

“Dari data yang menjadi acuan, ada 63 desa yang masuk kategori kemiskinan ekstrem. Salah satu indikatornya adalah pendapatan per orang per hari yang tidak lebih dari Rp 10 ribu. Selain itu, dilihat juga kondisi rumah, sanitasi, PHBS, dan akses jalan,” kata Hasan kepada media di ruang kerjanya, Selasa (10/11/2026).

- Advertisement -
Ad image

 

Baca Juga:

Kebakaran Pabrik di Cikande Padam, 3 Kantong Jenazah Dievakuasi
Festival Cagar Budaya 2026 Digelar di Pandeglang, Dorong Pelestarian Warisan Banten
Kota Tangerang Borong Dua Emas Hoki Outdoor Porprov VII, Ali Hanafiah Bidik Prestasi di PON 2028
Andra Soni Apresiasi JHL Group dan Banksasuci, 80 Meter Waste Trap Dipasang di Cisadane
Kepala Bappeda Pandeglang Hasan Bisri, SE, MSi diruang kerjanya.

Dia menyebut Pemkab Pandeglang menargetkan penanganan kemiskinan ekstrem di 63 desa pada 2027. Desa-desa tersebut tersebar di 11 kecamatan.

Jumlah desa sasaran penanganan ditargetkan meningkat menjadi 26 desa pada tahap berikutnya. Namun, percepatan program tersebut bergantung pada kemampuan keuangan daerah, terutama peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

“Kalau pendapatan asli daerah kita meningkat, insyaallah dalam dua tahun bisa tuntas. Tetapi kalau kemampuan pendapatan masih terbatas, kemungkinan membutuhkan waktu sekitar tiga tahun,” ujarnya.

Baca Juga:

Budayawan Apresiasi Respons Cepat Gubernur Banten Tangani Kebakaran di Baduy
Wagub Banten Minta Sineas Angkat Kearifan Lokal Lewat Film
Hari Ketujuh Operasi Zebra Maung 2026, Satlantas Polres Lebak Gencarkan Edukasi Pengendara
Kebakaran Pabrik Permen di Cikande, 40 Pekerja Belum Diketahui Keberadaannya

Hasan mengatakan peningkatan pendapatan masyarakat menjadi salah satu fokus utama dalam upaya pengentasan kemiskinan. Menurutnya, masyarakat sebenarnya memiliki keinginan untuk berkembang, tetapi masih terkendala keterbatasan sarana dan prasarana.

- Advertisement -
Ad image

Karena itu, pemerintah daerah mendorong Dinas Pertanian memperkuat program pemberdayaan petani, termasuk pengembangan budidaya yang selama ini sudah berjalan. Keberhasilan kelompok masyarakat dalam mengembangkan usaha pertanian juga diharapkan bisa direplikasi oleh kelompok lainnya.

Selain pertanian, pemberdayaan ekonomi juga diarahkan pada sektor perkebunan, peternakan, dan perikanan. Pemkab Pandeglang berupaya mendorong pengembangan usaha masyarakat agar memiliki sumber pendapatan yang berkelanjutan.

Dari sisi perumahan, Pemkab Pandeglang akan berkolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk memperbaiki rumah tidak layak huni.

- Advertisement -
Ad image

“Untuk infrastruktur wilayah desa kategori kemiskinan ekstrem akan dilaksanakan oleh Dinas PUPR dan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, serta melibatkan desa di lokasi tersebut. Untuk pemberdayaan ekonomi akan diprogramkan oleh perangkat daerah terkait,” terang Hasan.

Sementara itu, persoalan sanitasi juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Hasan menyebut masih terdapat masyarakat yang belum memiliki fasilitas sanitasi memadai, bahkan ada yang melakukan aktivitas buang air besar di sungai maupun tempat yang tidak semestinya.

Baca Juga:

Andra Soni Kebut Pembangunan 36 Rumah Warga Baduy Korban Kebakaran
Gubernur Andra Soni Siapkan 36 Rumah dan Lumbung Padi untuk Warga Baduy, Pembangunan Mulai Desember
Live Music dan Menu Favorit Jadi Magnet, Cafe TEMPAT NGOPI Serang Diserbu Ratusan Pengunjung
150 Peserta Ikuti Lebak Outdoor Festival 2026, Perkuat Kesiapsiagaan SAR

“Penanganan kemiskinan ini tidak bisa hanya dilakukan pemerintah kabupaten. Harus ada kolaborasi dengan pemerintah provinsi, pusat, dan pemerintah desa,” jelasnya.

Dia juga menekankan pentingnya optimalisasi alokasi dana desa untuk mendukung program pengentasan kemiskinan. Pemerintah desa diharapkan turut berperan dalam pembangunan, terutama di wilayah yang menjadi sasaran penanganan kemiskinan ekstrem.

Sejumlah perangkat daerah juga akan dilibatkan dalam program pemberdayaan, di antaranya Dinas Sosial, Dinas Pertanian, serta perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa. Program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak juga diharapkan dapat disinergikan.

Digitalisasi Pajak Didorong untuk Tingkatkan PAD

Di sisi lain, Bappeda Pandeglang turut mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan.

Hasan mengatakan pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) yang dikoordinasikan dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Proses tersebut juga dilakukan melalui rekonsiliasi data pendapatan.

Pemkab Pandeglang telah menyediakan tiga aplikasi untuk mendukung digitalisasi pendapatan daerah. Sistem tersebut diharapkan mempermudah masyarakat dalam membayar pajak.

Pembayaran pajak kini dapat dilakukan melalui lembaga jasa keuangan, sistem pembayaran elektronik atau e-payment, hingga gerai ritel seperti Indomaret dan Alfamart yang tersedia di sejumlah kecamatan.

“Digitalisasi ini untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak. Mereka bisa melakukan pembayaran melalui lembaga jasa keuangan, e-payment, maupun kanal pembayaran lainnya,” ungkapnya.

Pemkab Pandeglang juga akan melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap desa maupun kecamatan yang belum menyetorkan pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sesuai ketentuan yang berlaku.

Pembangunan 2027 Fokus Infrastruktur dan Ekonomi

Hasan mengakui keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Karena itu, Bappeda harus menyusun skala prioritas berdasarkan tema pembangunan yang telah ditetapkan.

Pada 2027, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas, termasuk pembangunan jalan untuk meningkatkan konektivitas dan menunjang aktivitas ekonomi masyarakat.

Perencanaan pembangunan juga diselaraskan dengan pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD yang berasal dari masing-masing daerah pemilihan.

Hasan menjelaskan, perencanaan pembangunan daerah tidak hanya menggunakan pendekatan teknokratis yang disusun perangkat daerah. Pemerintah juga memperhatikan aspirasi masyarakat melalui pendekatan politis yang disampaikan anggota DPRD.

Kedua pendekatan tersebut kemudian dikompilasi dan diselaraskan agar program pembangunan sesuai dengan prioritas serta kebutuhan masyarakat.

“Program unggulan kepala daerah harus disinergikan dengan program perangkat daerah dan pokok-pokok pikiran DPRD. Jadi, perencanaan teknokratis dan politis kita gabungkan, kemudian disesuaikan dengan lokasi dan kebutuhan pembangunan,” paparnya.

Sejumlah program yang disinergikan meliputi pembangunan infrastruktur, bantuan traktor, pupuk, pengembangan sektor pertanian dan perikanan, hingga penguatan ekonomi kreatif.

Bappeda Dorong Transparansi Perencanaan Pembangunan

Selain menyusun program pembangunan, Bappeda Pandeglang juga mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan.

Hasan mengatakan masyarakat dapat mengakses informasi perencanaan melalui situs resmi Pemerintah Kabupaten Pandeglang, termasuk informasi mengenai rencana umum pengadaan barang dan jasa.

Sementara pada tahap pelaksanaan, perkembangan program pembangunan disampaikan melalui media sosial dan pemberitaan media online.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) juga memiliki program podcast yang menghadirkan narasumber dari berbagai dinas, badan, dan kantor. Program tersebut menjadi sarana penyampaian informasi mengenai program serta perkembangan pembangunan daerah.

Hasan mengajak masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk aktif memberikan masukan dalam proses perencanaan pembangunan.

Dia menegaskan, setiap usulan masyarakat harus didasarkan pada data dan kebutuhan spesifik agar program yang disusun benar-benar menjawab persoalan di lapangan.

“Masukan dari masyarakat dan berbagai stakeholder harus berbasis data dan kebutuhan yang spesifik. Usulan itu bisa disampaikan secara berjenjang mulai dari desa, kecamatan, dinas, hingga badan terkait. Selanjutnya akan kami kompilasi sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah,” pungkasnya. (Red)

Bagikan berita ini
Facebook Whatsapp Whatsapp Copy Link
Sebelumnya Ruang Kelas SDN 4 Cikareo Direhabilitasi, Disdik Lebak: Pastikan Hak Pendidikan Anak
Selanjutnya Gugatan Sekolah Gratis di Banten Berakhir Damai, Pemprov Janji Evaluasi Pergub 15/2025
- Advertisement -
Ad image
TERKINI

Warga Ujung Kulon Tolak Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo, Soroti Isu Tambang

Ade Yuliasih hingga Taufik Ruki Kompak Tolak Relokasi Badak Jawa dari Banten

Gate Parkir Motor di Mall of Serang Macet, Pejalan Kaki Terancam Terserempet

Hari Ketiga Pencarian, Dua Warga Baduy Korban Hanyut di Sungai Cisimeut Ditemukan

Kunjungan Kapolri ke Polda Banten Berjalan Tertib, Pembatasan Peserta karena Kapasitas Aula

- Advertisement -
Ad image
- Advertisement -
Ad image
Berita Terkait
Daerah Nasional

Kepala SPTN Wilayah I Panaitan: Kawasan Panaitan, Peucang dan Handeuleum Aman untuk Dikunjungi Wisatawan

Daerah Nasional

Kunjungan Kapolri ke Polda Banten Diwarnai Protes Wartawan Online, FKAWB: Kami Seperti Dianaktirikan!

Daerah Nasional

Jaro Oom Luruskan Isu Kebakaran Permukiman Baduy, Tegaskan Tak Terkait Penolakan Pemindahan Badak

Daerah Hukum

Diduga Langgar Kelas Jalan, Truk Sumbu 3 Melintas di Jalan Ayip Usman Serang

Daerah News

SMPN 1 Leuwidamar Gelar Gebyar Karakter CerDAS Bersama Astra

  • Trending Topics:
  • Daerah
  • Viral
  • News
  • Pemerintahan
  • Hukum
  • Nasional
  • Inspirasi
  • Pendidikan
  • Budaya
  • Ekbis
  • Politik
kobarnews.id
Kobarnews.id mengangkat berbagai isu, mulai dari politik, pemerintahan, hukum, sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, budaya, hingga peristiwa dan perkembangan masyarakat di daerah.
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Kontak & Iklan
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Syarat & Ketentuan

2016 © Kobarnews.id. Designed with ❤︎⁠ by dezainin.com