Kobarnews.id, PANDEGLANG – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pandeglang menyiapkan sejumlah strategi untuk mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem. Berdasarkan data pemerintah daerah, sebanyak 63 desa dari total 326 desa dan 13 kelurahan di Kabupaten Pandeglang masuk kategori kemiskinan ekstrem.
Kepala Bappeda Pandeglang, Hasan Bisri, SE, MSi, mengatakan penanganan kemiskinan ekstrem akan dilakukan secara bertahap melalui sejumlah program. Mulai dari pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan pendapatan, perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), hingga pemenuhan akses sanitasi.
Hasan menjelaskan, penetapan kategori kemiskinan ekstrem mengacu pada sejumlah indikator. Di antaranya pendapatan masyarakat, kondisi tempat tinggal, sanitasi, perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), serta akses jalan.
“Dari data yang menjadi acuan, ada 63 desa yang masuk kategori kemiskinan ekstrem. Salah satu indikatornya adalah pendapatan per orang per hari yang tidak lebih dari Rp 10 ribu. Selain itu, dilihat juga kondisi rumah, sanitasi, PHBS, dan akses jalan,” kata Hasan kepada media di ruang kerjanya, Selasa (10/11/2026).

Dia menyebut Pemkab Pandeglang menargetkan penanganan kemiskinan ekstrem di 63 desa pada 2027. Desa-desa tersebut tersebar di 11 kecamatan.
Jumlah desa sasaran penanganan ditargetkan meningkat menjadi 26 desa pada tahap berikutnya. Namun, percepatan program tersebut bergantung pada kemampuan keuangan daerah, terutama peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
“Kalau pendapatan asli daerah kita meningkat, insyaallah dalam dua tahun bisa tuntas. Tetapi kalau kemampuan pendapatan masih terbatas, kemungkinan membutuhkan waktu sekitar tiga tahun,” ujarnya.
Hasan mengatakan peningkatan pendapatan masyarakat menjadi salah satu fokus utama dalam upaya pengentasan kemiskinan. Menurutnya, masyarakat sebenarnya memiliki keinginan untuk berkembang, tetapi masih terkendala keterbatasan sarana dan prasarana.
Karena itu, pemerintah daerah mendorong Dinas Pertanian memperkuat program pemberdayaan petani, termasuk pengembangan budidaya yang selama ini sudah berjalan. Keberhasilan kelompok masyarakat dalam mengembangkan usaha pertanian juga diharapkan bisa direplikasi oleh kelompok lainnya.
Selain pertanian, pemberdayaan ekonomi juga diarahkan pada sektor perkebunan, peternakan, dan perikanan. Pemkab Pandeglang berupaya mendorong pengembangan usaha masyarakat agar memiliki sumber pendapatan yang berkelanjutan.
Dari sisi perumahan, Pemkab Pandeglang akan berkolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk memperbaiki rumah tidak layak huni.
“Untuk infrastruktur wilayah desa kategori kemiskinan ekstrem akan dilaksanakan oleh Dinas PUPR dan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, serta melibatkan desa di lokasi tersebut. Untuk pemberdayaan ekonomi akan diprogramkan oleh perangkat daerah terkait,” terang Hasan.
Sementara itu, persoalan sanitasi juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Hasan menyebut masih terdapat masyarakat yang belum memiliki fasilitas sanitasi memadai, bahkan ada yang melakukan aktivitas buang air besar di sungai maupun tempat yang tidak semestinya.
“Penanganan kemiskinan ini tidak bisa hanya dilakukan pemerintah kabupaten. Harus ada kolaborasi dengan pemerintah provinsi, pusat, dan pemerintah desa,” jelasnya.
Dia juga menekankan pentingnya optimalisasi alokasi dana desa untuk mendukung program pengentasan kemiskinan. Pemerintah desa diharapkan turut berperan dalam pembangunan, terutama di wilayah yang menjadi sasaran penanganan kemiskinan ekstrem.
Sejumlah perangkat daerah juga akan dilibatkan dalam program pemberdayaan, di antaranya Dinas Sosial, Dinas Pertanian, serta perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa. Program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak juga diharapkan dapat disinergikan.
Digitalisasi Pajak Didorong untuk Tingkatkan PAD
Di sisi lain, Bappeda Pandeglang turut mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan.
Hasan mengatakan pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) yang dikoordinasikan dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Proses tersebut juga dilakukan melalui rekonsiliasi data pendapatan.
Pemkab Pandeglang telah menyediakan tiga aplikasi untuk mendukung digitalisasi pendapatan daerah. Sistem tersebut diharapkan mempermudah masyarakat dalam membayar pajak.
Pembayaran pajak kini dapat dilakukan melalui lembaga jasa keuangan, sistem pembayaran elektronik atau e-payment, hingga gerai ritel seperti Indomaret dan Alfamart yang tersedia di sejumlah kecamatan.
“Digitalisasi ini untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak. Mereka bisa melakukan pembayaran melalui lembaga jasa keuangan, e-payment, maupun kanal pembayaran lainnya,” ungkapnya.
Pemkab Pandeglang juga akan melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap desa maupun kecamatan yang belum menyetorkan pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sesuai ketentuan yang berlaku.
Pembangunan 2027 Fokus Infrastruktur dan Ekonomi
Hasan mengakui keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Karena itu, Bappeda harus menyusun skala prioritas berdasarkan tema pembangunan yang telah ditetapkan.
Pada 2027, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas, termasuk pembangunan jalan untuk meningkatkan konektivitas dan menunjang aktivitas ekonomi masyarakat.
Perencanaan pembangunan juga diselaraskan dengan pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD yang berasal dari masing-masing daerah pemilihan.
Hasan menjelaskan, perencanaan pembangunan daerah tidak hanya menggunakan pendekatan teknokratis yang disusun perangkat daerah. Pemerintah juga memperhatikan aspirasi masyarakat melalui pendekatan politis yang disampaikan anggota DPRD.
Kedua pendekatan tersebut kemudian dikompilasi dan diselaraskan agar program pembangunan sesuai dengan prioritas serta kebutuhan masyarakat.
“Program unggulan kepala daerah harus disinergikan dengan program perangkat daerah dan pokok-pokok pikiran DPRD. Jadi, perencanaan teknokratis dan politis kita gabungkan, kemudian disesuaikan dengan lokasi dan kebutuhan pembangunan,” paparnya.
Sejumlah program yang disinergikan meliputi pembangunan infrastruktur, bantuan traktor, pupuk, pengembangan sektor pertanian dan perikanan, hingga penguatan ekonomi kreatif.
Bappeda Dorong Transparansi Perencanaan Pembangunan
Selain menyusun program pembangunan, Bappeda Pandeglang juga mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan.
Hasan mengatakan masyarakat dapat mengakses informasi perencanaan melalui situs resmi Pemerintah Kabupaten Pandeglang, termasuk informasi mengenai rencana umum pengadaan barang dan jasa.
Sementara pada tahap pelaksanaan, perkembangan program pembangunan disampaikan melalui media sosial dan pemberitaan media online.
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) juga memiliki program podcast yang menghadirkan narasumber dari berbagai dinas, badan, dan kantor. Program tersebut menjadi sarana penyampaian informasi mengenai program serta perkembangan pembangunan daerah.
Hasan mengajak masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk aktif memberikan masukan dalam proses perencanaan pembangunan.
Dia menegaskan, setiap usulan masyarakat harus didasarkan pada data dan kebutuhan spesifik agar program yang disusun benar-benar menjawab persoalan di lapangan.
“Masukan dari masyarakat dan berbagai stakeholder harus berbasis data dan kebutuhan yang spesifik. Usulan itu bisa disampaikan secara berjenjang mulai dari desa, kecamatan, dinas, hingga badan terkait. Selanjutnya akan kami kompilasi sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah,” pungkasnya. (Red)





