Kobarnews.id, PANDEGLANG – Kabar baik bagi ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Pandeglang. Komisi I DPRD Kabupaten Pandeglang menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu.
Dukungan tersebut disampaikan anggota Komisi I DPRD Pandeglang, Syamsudin Aliandono. Ia bahkan menyatakan kesiapannya menerima audiensi Aliansi PPPK Paruh Waktu Tenaga Teknis Indonesia (APTI) Kabupaten Pandeglang untuk membahas aspirasi tersebut.
Tak hanya tenaga teknis, Syamsudin menegaskan dukungan DPRD juga berlaku bagi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan (nakes).
“Kita siap beraudiensi dan mendukung penuh pengangkatan PPPK Paruh Waktu Tenaga Teknis menjadi Penuh Waktu. Termasuk juga tenaga guru dan nakes,” tegas Syamsudin.
Meski begitu, Syamsudin mengakui proses perubahan status kepegawaian tersebut masih menunggu regulasi resmi dari pemerintah pusat. Terutama petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) sebagai dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk menjalankan proses pengangkatan.
Ia memastikan, begitu aturan tersebut diterbitkan, DPRD Pandeglang siap ikut mengawal proses pendataan hingga pengusulan pegawai yang memenuhi persyaratan.
“Ketika sudah turun tentu DPRD akan turut mengawal agar semuanya masuk dalam daftar pengangkatan sesuai aturan berlaku,” ujarnya.
Syamsudin berharap, pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu tidak berlarut-larut. Sebab, kebijakan tersebut menyangkut kesejahteraan pegawai yang selama ini telah mengabdikan diri untuk pelayanan masyarakat, bahkan hingga puluhan tahun.
“Yang jelas kita sangat mendukung dan berharap secepatnya. Karena memang ini bagian upaya meningkatkan kesejahteraan mereka yang sudah mengabdi puluhan tahun,” tandasnya.
Sebelumnya, Ketua APTI Kabupaten Pandeglang, Andri Priatna, juga memastikan pihaknya bakal segera menjadwalkan audiensi dengan DPRD Pandeglang. Langkah tersebut dilakukan untuk membawa dan mengawal hasil audiensi dengan Komisi II DPR RI ke tingkat daerah.
“Kami akan membawa dan mendiskusikan hasil audiensi dengan Komisi II DPR RI ini ke DPRD Kabupaten Pandeglang. Harapannya, aspirasi rekan-rekan PPPK Paruh Waktu, khususnya tenaga teknis, dikawal penuh hingga memperoleh kepastian hukum,” kata Andri, Rabu (18/11/2026).
Andri mengungkapkan, ada sekitar 3.184 tenaga teknis di Kabupaten Pandeglang yang nasibnya kini menunggu kepastian. Padahal, selama ini mereka menjadi bagian penting dalam menopang jalannya pelayanan publik di daerah.
Karena itu, APTI mendesak Pemkab Pandeglang bersama DPRD agar mulai mempersiapkan langkah konkret menyambut regulasi pemerintah pusat. Jangan sampai ketika kebijakan pengangkatan diterbitkan, justru ada tenaga teknis yang tidak terakomodasi.
Andri juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak tebang pilih dalam memperjuangkan nasib PPPK Paruh Waktu. Menurutnya, perhatian pemerintah jangan hanya tertuju kepada guru dan tenaga kesehatan, sementara tenaga teknis justru terabaikan.
Apalagi, hasil aksi dan audiensi pada 10 November 2026 disebut telah menghasilkan titik terang. Pemerintah pusat tengah menggodok Peraturan Presiden (Perpres) atau Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengakomodasi tenaga teknis, menyusul regulasi bagi formasi guru yang lebih dahulu diterbitkan.
“Jika keputusan di pusat dan DPRD sudah ada serta tinggal menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis), jangan sampai daerah justru tidak peduli pada pegawai teknis. Perhatian tidak boleh hanya terfokus pada guru dan nakes,” pungkasnya.
Kini, ribuan tenaga teknis PPPK Paruh Waktu di Pandeglang menanti realisasi dukungan tersebut. Mereka berharap perjuangan di tingkat pusat dan daerah tidak berhenti sebatas pernyataan dukungan, tetapi berujung pada kepastian status dan peningkatan kesejahteraan. (Red/Irfan)





