Kobarnews.id, PANDEGLANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pandeglang menyoroti belum tuntasnya pengisian sejumlah jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang.
Untuk meminta penjelasan terkait persoalan tersebut, DPRD berencana memanggil Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pandeglang, Didin Pahrudin.
Wakil Ketua III DPRD Pandeglang, M.M. Fuhaira Amin, mengatakan, kekosongan jabatan masih terjadi pada sejumlah tingkatan, mulai dari eselon IV, eselon III, hingga eselon II.
Jabatan yang belum terisi pejabat definitif tersebut meliputi kepala organisasi perangkat daerah (OPD), asisten daerah (Asda), hingga staf ahli bupati.
Menurut Fuhaira, kondisi tersebut perlu segera ditangani karena berpotensi memengaruhi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.
Selain pengisian jabatan, dia juga menyoroti kedisiplinan dan kinerja aparatur sipil negara (ASN) di sejumlah OPD. Dia meminta kepala OPD melakukan evaluasi terhadap kinerja pegawai, termasuk melalui pengawasan Inspektorat.
Fuhaira mengatakan, lambannya pengisian jabatan juga dapat berdampak terhadap motivasi ASN, khususnya pegawai yang telah lama mengabdi di lingkungan pemerintahan daerah.
Dia menyebut DPRD telah menyampaikan dorongan kepada Pemkab Pandeglang untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut sejak tahun lalu. Namun, hingga kini, pengisian jabatan dinilai belum menunjukkan perkembangan yang signifikan.
“Jangan sampai birokrat ASN kelihatan mati suri. Pengisian dan promosi jabatan ini adalah bentuk apresiasi nyata pemerintah atas pengabdian mereka. Saya ikut berempati atas kegelisahan para ASN karena saya dulu pernah menjadi birokrat,” ujar Fuhaira.
BKPSDM Sampaikan Usulan kepada Baperjakat
Sementara itu, Kepala Bidang Formasi dan Mutasi BKPSDM Pandeglang, Tb Achmad Fitriana, mengatakan, pihaknya memperhatikan masukan DPRD mengenai percepatan pengisian jabatan.
Masukan tersebut, kata dia, juga disampaikan dalam sejumlah rapat dengar pendapat (hearing) bersama DPRD.
Achmad menjelaskan, setiap terdapat jabatan yang kosong, BKPSDM melakukan pendataan dan menyampaikan usulan kepada Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).
“Setiap ada kekosongan jabatan maka kami catat dan sampaikan kepada Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Namun untuk saat ini masih dalam pembahasan,” katanya. (Red/Irfan)





