Kobarnews.id, JAKARTA – Panggung politik nasional mendadak memanas. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Kabar mengejutkan itu diungkap Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Menurutnya, Gibran bertemu langsung dengan Prabowo di Istana pada Selasa (10/11/2026).
Pertemuan keduanya berlangsung cukup lama, sekitar 2,5 jam. Salah satu hal yang dibahas adalah niatan Gibran mundur di tengah polemik putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persoalan dokumen pendidikan.
“Berkaitan dengan apakah ada pertemuan pagi hari ini antara Presiden dan Wapres, kami infokan ke seluruh masyarakat memang benar pagi hari tadi Pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana.
Prasetyo mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut Gibran menyampaikan niatannya untuk mundur.
“Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara dalam pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” ujarnya.
Namun, Prasetyo buru-buru meluruskan kabar bahwa Prabowo menolak keinginan Gibran tersebut.
Menurutnya, Prabowo justru memberikan sejumlah saran. Sementara Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Namun sekaligus juga kami luruskan, bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau Bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, dalam diskusi Presiden banyak berikan saran-saran,” jelas Prasetyo.
DITEKAN POLEMIK IJAZAH
Niat mundur Gibran muncul ketika tekanan politik terhadap dirinya semakin menguat. Sebanyak 50 anggota DPR dari enam fraksi telah mendorong penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik dokumen pendidikan sang Wapres.
Persoalan ini mencuat setelah MA dan MK mengeluarkan putusan terkait dokumen penyetaraan pendidikan SMA Gibran yang digunakan sebagai salah satu syarat pencalonan dalam Pilpres 2024.
Dalam putusannya, MA menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai persyaratan pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.
Sementara itu, putusan MK sebelumnya menyatakan tidak menemukan dokumen bukti tanda kelulusan setara SMA Gibran di Singapura dan Australia.
Putusan tersebut kini menjadi amunisi baru bagi tekanan politik di parlemen.
DPR pun merespons dengan mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang MD3.
Hak tersebut dapat digunakan untuk menyikapi dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden, termasuk apabila dinilai tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan.
GIBRAN BERSIKUKUH
Di tengah polemik yang terus bergulir, Gibran sebelumnya telah memberikan tanggapan terkait persoalan ijazahnya.
Ia menegaskan, dirinya tidak mungkin bisa melanjutkan pendidikan hingga jenjang S1 apabila tidak lulus SMA.
“Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura,” kata Gibran, Rabu (7/10).
Kini, publik menanti kelanjutan drama politik di lingkaran kekuasaan. Apakah niat pengunduran diri Gibran benar-benar akan berujung pada keputusan politik besar, atau justru menjadi babak baru dalam polemik yang masih bergulir? (Red/Aris)





