Kobarnews.id, SERANG – Pemkot Serang buru-buru meluruskan informasi soal anggaran insentif Rp1,86 miliar untuk wali kota dan wakil wali kota. Angka tersebut ternyata bukan duit yang sudah masuk kantong kepala daerah.
Pemkot menegaskan, Rp1,86 miliar merupakan alokasi anggaran yang tercantum dalam APBD murni Tahun Anggaran 2026. Artinya, anggaran tersebut belum berarti telah diterima atau dicairkan wali kota dan wakil wali kota.
Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Serang, Arif Rediwinata, meminta masyarakat tidak keliru memahami angka tersebut.
“Perlu kami luruskan bahwa angka tersebut merupakan alokasi anggaran dalam APBD murni TA 2026, bukan berarti wali kota dan wakil wali kota telah menerima atau mencairkan uang sebesar Rp1,86 miliar,” kata Arif kepada wartawan, Kamis (13/8/2026) di Kota Serang.
Menurut Arif, insentif itu merupakan anggaran yang disiapkan sebagai penghargaan atas kinerja dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Pencairannya tidak otomatis dilakukan karena tetap bergantung pada pencapaian target dan ketentuan yang berlaku.
Dalam APBD murni 2026, Pemkot Serang memasang target penerimaan pajak dan retribusi daerah sebesar Rp545,135 miliar.
Dari target tersebut, dialokasikan insentif pajak Rp1,303 miliar dan insentif retribusi Rp557,717 juta. Totalnya mencapai Rp1.860.767.500 atau sekitar Rp1,86 miliar.
Yang menarik, angka insentif itu justru turun dalam Rancangan APBD Perubahan 2026.
Padahal, target penerimaan pajak dan retribusi daerah naik menjadi Rp571,451 miliar. Namun, alokasi insentif malah dipangkas menjadi Rp1.067.511.471.
Rinciannya, insentif pajak sebesar Rp822,8 juta dan insentif retribusi Rp244,711 juta.
Arif mengatakan, kenaikan target pendapatan daerah memang tidak otomatis membuat alokasi insentif ikut naik.
“Besaran insentif tidak harus menggunakan batas maksimal yang diperkenankan dalam ketentuan,” ujarnya.
Pemkot Serang menyebut penganggaran insentif pajak dan retribusi daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010. Aturan tersebut menjadi pedoman dalam menentukan besaran alokasi dan mekanisme penyaluran insentif.
Jadi, angka Rp1,86 miliar yang tercantum dalam APBD murni 2026 bukanlah uang yang sudah diterima wali kota dan wakil wali kota Serang. Itu baru alokasi anggaran. (Red)





