kobarnews.id
Senin, 23 November 2026
  • News
  • Nasional
  • Internasional
  • Daerah
  • Lifestyle
  • Hukum
  • Budaya
  • Ekbis
  • Barjas
  • Infrastruktur
  • Inspirasi
  • Kesehatan
  • Kobar Mania
  • Olahraga
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Politik
  • Sosial
  • Tekno
  • Viral
  • Pandeglang
  • Kabupaten Pandeglang
  • Banten
  • Lebak
  • Kabupaten Lebak
  • Rangkasbitung
  • Wisata Pandeglang
  • Pemkab Lebak
kobarnews.idkobarnews.id
Font ResizerAa
  • News
  • Viral
  • Hukum
  • Pemerintahan
  • Barjas
  • Budaya
  • Daerah
  • Ekbis
  • Infrastruktur
  • Inspirasi
  • Internasional
  • Kesehatan
  • Kobar Mania
  • Lifestyle
  • Nasional
  • Olahraga
  • Pendidikan
  • Politik
  • Sosial
  • Tekno
Search
  • Kanal
    • News
    • Daerah
    • Viral
    • Hukum
    • Ekbis
    • Nasional
    • Kesehatan
    • Internasional
    • Barjas
    • Inspirasi
    • Budaya
    • Kobar Mania
    • Lifestyle
    • Politik
    • Infrastruktur
    • Olahraga
    • Pendidikan
    • Sosial
    • Pemerintahan
    • Tekno
Punya akun? Masuk
Follow US
© 2026 Kobarnews.id. Designed with ❤︎⁠ by dezainin.com
HukumNasionalNewsViral

Kapolri Terbitkan Perpol Baru, Jenderal Bintang 2 Bisa Adili Bintang

Oleh:
Redaksi
Oleh:Redaksi
Editor
Follow:
- Editor
20 November 2026
Bagikan
4 menit baca
Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto.
Bagikan

Kobarnews.id, JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menerbitkan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri (KKEP).

Aturan baru tersebut memungkinkan personel berpangkat jenderal bintang dua menjadi ketua maupun anggota majelis sidang etik yang memeriksa jenderal bintang empat, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Perpol setebal 10 halaman itu memuat sembilan perubahan dari aturan sebelumnya. Salah satu perubahan penting terdapat dalam Pasal 43 yang mengatur susunan keanggotaan KKEP di tingkat Markas Besar (Mabes) Polri.

Dalam aturan lama, susunan majelis pemeriksa perkara pelanggaran kode etik terhadap Perwira Pertama, Bintara, dan Tamtama telah ditentukan berdasarkan jabatan dan pangkat tertentu.

- Advertisement -
Ad image

Namun, melalui Perpol Nomor 4 Tahun 2026, susunan majelis diubah menjadi ketua, wakil ketua, dan anggota. Ketua serta wakil ketua juga merangkap sebagai anggota KKEP.

Baca Juga:

Kebakaran Pabrik Cikande, 50 Karyawan Belum Diketahui Nasibnya
Golkar Lebak Salurkan Bantuan Peralatan Dapur untuk Korban Kebakaran Baduy
Lukisan Badak Ujung Kulon Meneteskan Air Mata, Simbol Penolakan Relokasi ke Alas Purwo
Kebakaran Pabrik di Cikande Padam, 3 Kantong Jenazah Dievakuasi

Perubahan lainnya terdapat pada ketentuan mengenai pangkat anggota majelis. Dalam ayat (3) diatur bahwa anggota KKEP dapat berasal dari personel dengan pangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau paling rendah dua tingkat di bawah pangkat terduga pelanggar.

Dengan ketentuan tersebut, personel yang memiliki pangkat dua tingkat di bawah terduga pelanggar kini dapat menjadi anggota majelis sidang etik.

Ketentuan serupa juga diterapkan dalam susunan majelis KKEP tingkat banding sebagaimana diatur dalam Pasal 74.

Baca Juga:

Festival Cagar Budaya 2026 Digelar di Pandeglang, Dorong Pelestarian Warisan Banten
Kota Tangerang Borong Dua Emas Hoki Outdoor Porprov VII, Ali Hanafiah Bidik Prestasi di PON 2028
Andra Soni Apresiasi JHL Group dan Banksasuci, 80 Meter Waste Trap Dipasang di Cisadane
Budayawan Apresiasi Respons Cepat Gubernur Banten Tangani Kebakaran di Baduy

Sebelumnya, majelis banding harus diisi personel dengan pangkat lebih tinggi atau setara dengan terduga pelanggar. Kini, personel dengan pangkat maksimal dua tingkat lebih rendah juga diperbolehkan menjadi anggota majelis.

- Advertisement -
Ad image

Selain mengubah komposisi majelis, Perpol terbaru turut mengatur pelaksanaan sidang etik. Jika sebelumnya sidang KKEP wajib digelar secara langsung atau luring, kini persidangan dapat dilaksanakan secara daring.

Batas waktu penyampaian surat panggilan pemeriksaan juga berubah. Semula, surat panggilan harus disampaikan paling lambat tiga hari kerja sebelum pemeriksaan. Kini, ketentuannya menjadi tiga hari kalender sehingga hari Sabtu dan Minggu turut diperhitungkan.

Dipersiapkan untuk Sidang Etik Listyo Sigit

Kadiv Humas Polri Irjen Jhonny Edison Isir membenarkan bahwa penerbitan Perpol Nomor 4 Tahun 2026 salah satunya berkaitan dengan persiapan sidang etik terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

- Advertisement -
Ad image

“Iya, itu salah satu pertimbangan utamanya,” ujar Jhonny saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (18/11/2026).

Sebelumnya, Polri menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya.

Baca Juga:

Wagub Banten Minta Sineas Angkat Kearifan Lokal Lewat Film
Hari Ketujuh Operasi Zebra Maung 2026, Satlantas Polres Lebak Gencarkan Edukasi Pengendara
Kebakaran Pabrik Permen di Cikande, 40 Pekerja Belum Diketahui Keberadaannya
Andra Soni Kebut Pembangunan 36 Rumah Warga Baduy Korban Kebakaran

Keempatnya yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.

Sidang etik terhadap Ahrie Sonta dan Eko Hadi telah digelar. Keduanya dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Sementara itu, sidang etik terhadap Listyo dijadwalkan berlangsung pekan depan.

Sebagai mantan Kapolri yang masih berstatus anggota aktif Polri, Listyo menyandang pangkat jenderal bintang empat. Dengan berlakunya Perpol Nomor 4 Tahun 2026, majelis pemeriksa sidang etik terhadap Listyo tidak harus seluruhnya diisi personel berpangkat bintang empat atau lebih tinggi.

Personel berpangkat jenderal bintang dua kini juga dapat masuk dalam susunan majelis pemeriksa.

Salah satu nama yang berpotensi menjadi anggota majelis tersebut adalah Kadiv Propam Polri Irjen Pol Nazly Harahap. Dia diketahui juga menyandang gelar doktor ilmu hukum.

Perpol baru ini mengubah ketentuan mengenai komposisi majelis pemeriksa etik di lingkungan Polri, termasuk dalam penanganan perkara yang melibatkan perwira tinggi berpangkat jenderal bintang empat. (Red/Aris)

Bagikan berita ini
Facebook Whatsapp Whatsapp Copy Link
Sebelumnya Kapolres Lebak Terima Kunjungan PWI, Bahas Sinergi Polri dan Pers
Selanjutnya Kebakaran Landa 2 Kampung Baduy Luar Lebak, Mobil Damkar Tak Bisa Masuk
- Advertisement -
Ad image
TERKINI

Gubernur Andra Soni Siapkan 36 Rumah dan Lumbung Padi untuk Warga Baduy, Pembangunan Mulai Desember

Live Music dan Menu Favorit Jadi Magnet, Cafe TEMPAT NGOPI Serang Diserbu Ratusan Pengunjung

150 Peserta Ikuti Lebak Outdoor Festival 2026, Perkuat Kesiapsiagaan SAR

Warga Ujung Kulon Tolak Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo, Soroti Isu Tambang

Ade Yuliasih hingga Taufik Ruki Kompak Tolak Relokasi Badak Jawa dari Banten

- Advertisement -
Ad image
- Advertisement -
Ad image
Berita Terkait
Daerah Hukum

Gate Parkir Motor di Mall of Serang Macet, Pejalan Kaki Terancam Terserempet

Daerah Hukum

Hari Ketiga Pencarian, Dua Warga Baduy Korban Hanyut di Sungai Cisimeut Ditemukan

Daerah Hukum

Kunjungan Kapolri ke Polda Banten Berjalan Tertib, Pembatasan Peserta karena Kapasitas Aula

Daerah Nasional

Kepala SPTN Wilayah I Panaitan: Kawasan Panaitan, Peucang dan Handeuleum Aman untuk Dikunjungi Wisatawan

Daerah Nasional

Kunjungan Kapolri ke Polda Banten Diwarnai Protes Wartawan Online, FKAWB: Kami Seperti Dianaktirikan!

  • Trending Topics:
  • Daerah
  • Viral
  • News
  • Pemerintahan
  • Hukum
  • Nasional
  • Inspirasi
  • Pendidikan
  • Budaya
  • Ekbis
  • Politik
kobarnews.id
Kobarnews.id mengangkat berbagai isu, mulai dari politik, pemerintahan, hukum, sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, budaya, hingga peristiwa dan perkembangan masyarakat di daerah.
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Kontak & Iklan
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Syarat & Ketentuan

2016 © Kobarnews.id. Designed with ❤︎⁠ by dezainin.com