Kobarnews.id, SERANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang mendukung inisiatif DPRD Kota Serang dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Jaringan Utilitas Terpadu. Regulasi tersebut dinilai penting untuk mewujudkan penataan jaringan utilitas yang tertib, aman, dan terintegrasi.
Dukungan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Serang, Kamis (19/11/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Serang Roni Alfanto dan dihadiri Wakil Wali Kota Serang Nur Agis Aulia.
Rapat paripurna tersebut membahas penyampaian pendapat Wali Kota terhadap Raperda usul DPRD, sekaligus penyampaian Keputusan Pimpinan DPRD tentang Hasil Penyempurnaan APBD Tahun Anggaran 2027 dan Evaluasi Hasil Gubernur.

Dalam pendapatnya, Pemkot Serang menilai penataan jaringan utilitas membutuhkan regulasi yang jelas. Sebab, selama ini penempatan kabel, pipa, dan jaringan pelayanan umum yang belum terkoordinasi kerap menimbulkan sejumlah persoalan.
Mulai dari penggalian jalan secara berulang, gangguan lalu lintas, kerusakan drainase dan trotoar, hingga risiko keselamatan serta menurunnya estetika lingkungan perkotaan.
Karena itu, diperlukan pedoman dan landasan hukum yang menjadi acuan pemerintah daerah, penyelenggara utilitas, maupun masyarakat dalam melaksanakan penataan jaringan secara terencana dan berkelanjutan.
Meski mendukung, Pemkot Serang memberikan sejumlah catatan untuk menyempurnakan materi Raperda tersebut. Salah satunya terkait sinkronisasi dan penegasan pembagian kewenangan antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta pihak terkait lainnya.
Penegasan kewenangan dinilai penting, terutama dalam pemanfaatan ruang milik jalan yang memiliki status kewenangan berbeda. Dengan begitu, potensi tumpang tindih dalam penerbitan persetujuan teknis dapat dihindari.
Selain itu, Pemkot Serang meminta agar perencanaan penyediaan sarana bersama dan target waktu pelaksanaan disesuaikan dengan kapasitas sumber daya serta kemampuan keuangan daerah.
Hal tersebut mencakup tahapan pembentukan tim koordinasi, penyusunan rencana induk, hingga pengoperasian sistem informasi jaringan utilitas.
Pemkot Serang juga menyoroti perlunya kejelasan mekanisme teknis pemanfaatan barang milik daerah. Termasuk kewajiban pemulihan kondisi infrastruktur setelah pekerjaan selesai serta tahapan relokasi jaringan utilitas yang sudah terpasang.
Langkah tersebut diperlukan agar proses penataan tidak mengganggu pelayanan publik yang selama ini berjalan.
Seluruh masukan tersebut diharapkan menjadi bahan penyempurnaan Raperda dalam pembahasan bersama Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Serang.
Melalui regulasi Jaringan Utilitas Terpadu, Pemkot Serang berharap penataan infrastruktur perkotaan semakin tertib, aman, efisien, dan berkelanjutan. Regulasi ini juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kenyamanan masyarakat Kota Serang. (Red/Danu)





