Kobarnews.id, SERANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang memperketat pengawasan rumah kos yang diduga disalahgunakan menjadi tempat praktik asusila. Pemilik kos yang terbukti melanggar aturan perizinan dan tata ruang terancam sanksi tegas, mulai dari pencabutan izin hingga pembongkaran bangunan.
Penertiban dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Serang bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Unit PPA Polres Serang Kota. Razia gabungan tersebut menyasar sejumlah rumah kos pada Kamis malam (29/10/2026).
Petugas menyasar tempat kos yang diduga digunakan untuk praktik asusila, pesta minuman keras (miras), hingga penginapan terselubung dengan sistem penyewaan kamar per jam.
Dalam operasi itu, petugas mengamankan sejumlah pasangan bukan suami istri yang berada di dalam kamar kos. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan indikasi penggunaan aplikasi kencan daring MiChat untuk transaksi terlarang.
Sejumlah orang yang terjaring razia kemudian dibawa ke markas Satpol PP untuk menjalani pendataan dan pembinaan lebih lanjut.
Ketua DPRD Kota Serang Muji Rohman mendukung langkah penertiban tersebut. Dia menilai praktik penyewaan kamar kos dengan sistem hitungan jam bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah (Perda).
” Sistem sewa jam-jaman ini sangat bertentangan dengan Perda. Definisi rumah pemondokan atau tempat kos secara hukum dirancang untuk disewakan dalam rentang waktu bulanan ataupun tahunan, bukan untuk hitungan jam,” kata Muji beberapa waktu lalu.
Muji juga mengingatkan pemilik usaha kos agar tidak hanya berorientasi pada keuntungan. Menurutnya, pengusaha memiliki tanggung jawab sosial untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan norma yang berlaku di lingkungan sekitar.
Sementara itu, menindaklanjuti instruksi Wali Kota Serang Budi Rustandi, Pemkot Serang tengah menyiapkan Peraturan Wali Kota (Perwali) baru serta pembentukan Satuan Tugas (Satgas) khusus di tingkat kelurahan.
Kebijakan tersebut disiapkan untuk memperketat pengawasan terhadap administrasi dan perizinan usaha kos. Persyaratan yang menjadi perhatian antara lain kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
Pemkot Serang menegaskan akan menjatuhkan sanksi kepada pemilik kos yang terbukti melanggar ketentuan. Sanksi tersebut meliputi pembekuan izin, pencabutan izin operasional, hingga pembongkaran bangunan jika ditemukan pelanggaran tata ruang yang serius. (Red/Oyo)





