Kobarnews.id, BANTEN – Presiden Mahasiswa Universitas Setia Budhi Rangkasbitung (USBR), Muhamad Albar Nur Ar Rauf, menolak wacana pemindahan Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon, Kabupaten Pandeglang, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.
Albar menilai, Badak Jawa bukan sekadar satwa langka kebanggaan masyarakat Banten, melainkan juga bagian dari identitas ekologis dan kekayaan hayati Indonesia yang harus dilindungi. Terlebih, Taman Nasional Ujung Kulon merupakan habitat alami terakhir Badak Jawa di dunia.
Menurutnya, rencana pemindahan satwa yang terancam punah tersebut tidak boleh dilakukan tanpa kajian mendalam. Sejumlah aspek harus dipertimbangkan, mulai dari urgensi pemindahan, dasar ilmiah, risiko ekologis, transparansi kebijakan, hingga kepentingan yang melatarbelakanginya.
“Persoalan ini tidak boleh hanya dipandang sebagai persoalan konservasi semata. Pemerintah harus mampu menjelaskan mengapa pemindahan menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan, sementara penguatan perlindungan habitat asli seharusnya menjadi prioritas utama,” kata Albar dalam pernyataan sikapnya kepada media, Jumat (20/11/2026).
Selain menolak wacana pemindahan, Albar turut mengkritisi sikap Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan Pemerintah Provinsi Banten yang sebelumnya menyatakan keberatan terhadap rencana tersebut.
Dia menilai, penolakan pemerintah daerah tidak boleh sebatas pernyataan di hadapan publik. Harus ada langkah konkret, keterbukaan informasi, serta ketegasan dalam mengawal setiap kebijakan yang berpotensi memengaruhi kelestarian kawasan Ujung Kulon.
Albar juga mempertanyakan proses pengusulan, pembahasan, rekomendasi, hingga koordinasi lintas pemerintahan terkait wacana pemindahan tersebut. Termasuk, sejauh mana keterlibatan pemerintah daerah dan provinsi dalam kebijakan yang berkaitan dengan wilayah pertambangan di sekitar kawasan Ujung Kulon.
“Jangan sampai pemerintah daerah dan provinsi menyampaikan penolakan terhadap dampak akhirnya, tetapi tidak memberikan penjelasan mengenai proses kebijakan yang berlangsung sejak awal. Penolakan harus dibuktikan melalui tindakan, bukan sekadar pernyataan,” ujarnya.
Soroti Keputusan Menteri ESDM soal Wilayah Pertambangan
Dalam pernyataannya, Albar turut menyoroti Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.
Dia meminta pemerintah membuka informasi mengenai peta dan batas wilayah pertambangan, khususnya terkait posisi wilayah tersebut terhadap kawasan konservasi Taman Nasional Ujung Kulon.
Menurut Albar, masyarakat berhak mengetahui apakah terdapat keterkaitan antara wacana pemindahan Badak Jawa dengan kebijakan tata ruang pertambangan di sekitar kawasan tersebut.
Meski demikian, dia menegaskan tidak ingin membangun tuduhan tanpa bukti. Namun, pemerintah dinilai tetap harus menjawab pertanyaan publik melalui dokumen resmi, peta wilayah, kajian lingkungan, serta penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami tidak ingin membangun tuduhan tanpa bukti. Namun, jika memang tidak ada keterkaitan, pemerintah harus membuktikannya melalui dokumen dan penjelasan yang transparan,” katanya.
Dari sisi konservasi, Albar mengingatkan bahwa pemindahan Badak Jawa bukan perkara sederhana. Ada sejumlah aspek yang perlu dikaji, mulai dari kemampuan adaptasi satwa, ketersediaan pakan dan sumber air, ancaman penyakit, ruang jelajah, hingga keseimbangan ekosistem di kawasan tujuan.
Dia juga mengingatkan bahwa Taman Nasional Alas Purwo memiliki karakteristik ekosistem tersendiri. Karena itu, upaya penyelamatan Badak Jawa tidak boleh mengabaikan kelestarian lingkungan di kawasan yang direncanakan menjadi habitat baru.
Sampaikan Enam Tuntutan
Atas dasar tersebut, Albar menyampaikan enam tuntutan terkait wacana pemindahan Badak Jawa. Berikut rinciannya:
- Menolak pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo sebelum tersedia kajian ilmiah yang komprehensif dan pelibatan publik yang bermakna.
- Mendesak pemerintah pusat dan Kementerian Kehutanan membuka seluruh hasil kajian, dasar pertimbangan, serta rencana kebijakan terkait wacana translokasi Badak Jawa.
- Meminta Pemkab Pandeglang dan Pemprov Banten membuka informasi mengenai proses administrasi, rekomendasi, koordinasi, serta keterlibatan masing-masing instansi dalam kebijakan yang berkaitan dengan kawasan Ujung Kulon.
- Mendesak Menteri ESDM memberikan penjelasan terbuka mengenai Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026, khususnya peta dan batas wilayah pertambangan yang beririsan atau berdekatan dengan kawasan konservasi Ujung Kulon.
- Meminta pemerintah memperkuat perlindungan habitat asli Badak Jawa melalui pengawasan kawasan, mitigasi bencana, pemulihan ekosistem, serta pelibatan masyarakat lokal.
- Menuntut agar setiap kebijakan yang menyangkut masa depan Badak Jawa tidak diputuskan secara sepihak tanpa transparansi dan partisipasi masyarakat Banten.
Albar menegaskan Badak Jawa merupakan kekayaan alam Indonesia yang menjadi tanggung jawab bersama. Karena itu, masa depan satwa langka tersebut tidak boleh hanya ditentukan melalui pertimbangan administratif maupun kebijakan sepihak.
“Pemerintah daerah tidak cukup hanya mengatakan menolak. Pemerintah provinsi tidak cukup hanya menyampaikan keberatan. Pemerintah pusat tidak cukup hanya menjanjikan kajian. Yang dibutuhkan adalah keterbukaan, konsistensi kebijakan, dan keberanian mempertanggungjawabkan setiap keputusan,” tegasnya.
Dia pun menyerukan agar pemerintah lebih mengutamakan perlindungan habitat asli Badak Jawa dibandingkan memindahkan satwa tersebut ke kawasan lain.
“Jangan pindahkan badaknya, perkuat perlindungan habitatnya!” pungkas Albar. (Red/Dian)





