Kobarnews.id, LEBAK – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Lebak membawa aspirasi masyarakat adat Baduy ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Mereka meminta adanya kepastian regulasi terkait status Desa Kanekes dan pengelolaan Dana Desa.
Aspirasi tersebut disampaikan dalam audiensi yang dihadiri anggota Fraksi Golkar DPRD Lebak, Delima Septia Suciyati, S.H., dan Sarkiman.
Dalam pertemuan itu, keduanya menyoroti belum sinkronnya pengakuan status Desa Kanekes antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Pasalnya, pemerintah pusat hingga kini masih mencatat Kanekes sebagai Desa Dinas atau Desa Umum. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Lebak dan Pemerintah Provinsi Banten telah mengakui Kanekes sebagai Desa Adat.
Perbedaan pengakuan tersebut dinilai perlu segera mendapatkan kepastian hukum, khususnya terkait tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan karakteristik serta tatanan kehidupan masyarakat adat Baduy.
Dalam audiensi tersebut, Fraksi Golkar juga mendapatkan informasi bahwa Kemendagri tengah menyusun perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).
Aspirasi terkait mekanisme pengelolaan keuangan Desa Adat menjadi salah satu poin yang diupayakan agar dapat diakomodasi dalam pembahasan perubahan regulasi tersebut.
Sementara itu, untuk mekanisme pertanggungjawaban keuangan desa di Kementerian Keuangan, ketentuan yang berlaku saat ini masih disamakan antara Desa Dinas dan Desa Adat.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Fraksi Golkar. Mereka menilai perlu ada regulasi yang memberikan ruang bagi kekhasan Desa Adat, tanpa mengabaikan ketentuan pertanggungjawaban keuangan negara.
“Fraksi Partai Golkar DPRD Lebak menegaskan, perjuangan aspirasi masyarakat adat Baduy bukan semata-mata persoalan administrasi pemerintahan. Lebih dari itu, diperlukan kebijakan yang mampu menghormati kearifan lokal, melindungi kekhasan adat istiadat, sekaligus memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Kanekes,” ujar Sarkiman kepada media, Rabu (11/11/2026).
Senada dengan Sarkiman, Delima Septia Suciyati berharap perubahan regulasi di tingkat pusat dapat menjadi momentum untuk mengakomodasi kebutuhan Desa Adat.
Dengan begitu, pengelolaan Dana Desa di Kanekes diharapkan dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku tanpa mengabaikan nilai-nilai adat dan sistem kehidupan masyarakat Baduy.
“Aspirasi masyarakat adat, menurut Fraksi Golkar, harus didengar dan diperjuangkan hingga menghasilkan kebijakan yang memberikan kepastian serta manfaat nyata bagi masyarakat Kanekes,” pungkas Delima. (Red/Dian)





