Kobarnews.id, LEBAK – Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah meminta penanggulangan kemiskinan di daerahnya tidak dilakukan secara seremonial. Program pemerintah harus berbasis data dan benar-benar menyasar keluarga yang membutuhkan.
Pesan itu disampaikan Amir saat memimpin Focus Group Discussion (FGD) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Lebak Tahun 2026 di Aula Bapperida Kabupaten Lebak, Rabu (23/9/2026).
Amir menegaskan, persoalan kemiskinan tidak bisa diselesaikan oleh satu organisasi perangkat daerah (OPD). Diperlukan kerja bersama dari tingkat kabupaten hingga desa, dengan mengandalkan data yang akurat.
“Kita harus menyelesaikan masalah keluarga miskin satu per satu. Kita mulai dari data yang benar, turun kepada keluarga yang tepat, kita temukan masalahnya, tentukan siapa yang bertanggung jawab, kemudian kita ukur hasilnya,” ujar Amir.
Menurutnya, setiap keluarga miskin memiliki persoalan yang berbeda. Karena itu, intervensi pemerintah tidak bisa disamaratakan.
Setiap keluarga, kata Amir, harus memiliki pemetaan persoalan yang jelas. Mulai dari masalah yang dihadapi, bentuk bantuan atau intervensi yang diperlukan, pihak yang bertanggung jawab, hingga hasil yang ingin dicapai.
“Jangan sampai program berjalan sendiri-sendiri. Kita harus tahu persoalannya apa, intervensinya apa, siapa yang menangani dan bagaimana hasilnya,” tegasnya.
FGD tersebut digelar secara hybrid dengan mengusung tema “Sinergi dan Akselerasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dalam Mendukung Perbaikan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Lebak.”
Baca Juga:
Sejumlah indikator pembangunan menjadi pembahasan, di antaranya tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lebak.
Kegiatan ini merupakan bagian dari Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (OPPKPKE) Tahun 2026.
Forum tersebut sekaligus menjadi momentum memperkuat koordinasi lintas sektor agar program pengentasan kemiskinan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Pemkab Lebak mendorong pola penanganan yang dimulai dari tingkat keluarga, kemudian terintegrasi hingga desa dan kabupaten. Dengan cara itu, setiap intervensi pemerintah dapat diketahui dampak dan hasilnya.
Langkah tersebut diharapkan tidak hanya membantu menekan angka kemiskinan, tetapi juga mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Amir menekankan, keberhasilan program penanggulangan kemiskinan harus dilihat dari hasil yang dirasakan masyarakat, bukan semata-mata dari banyaknya program yang dijalankan pemerintah. (Red/Dian)
