Kobarnews.id, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra meminta masyarakat mempercayakan penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto kepada Polri. Dia meyakini penyidik dapat mengusut perkara tersebut secara objektif dan profesional.
Yusril menyampaikan hal itu merespons penetapan tiga perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal. Dia berharap masyarakat memberikan kesempatan kepada penyidik untuk mengungkap kasus tersebut hingga tuntas.
“Pemerintah berharap seluruh rakyat menaruh kepercayaan kepada Polri yang akan secara objektif melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus ini sehingga menjadi terang benderang,” kata Yusril di kantor Kemenko Kumham Imipas, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (3/11/2026).
Yusril mengatakan proses hukum akan berlanjut setelah penyidikan di Bareskrim Polri selesai. Berkas perkara nantinya dilimpahkan kepada penuntut umum untuk diproses ke persidangan.
Dia juga meminta masyarakat ikut mengawasi jalannya penegakan hukum. Menurutnya, pengawasan publik diperlukan agar proses penanganan perkara tetap berjalan sesuai prosedur.
Tiga Perwira Tinggi Polri Jadi Tersangka
Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut.
Ketiganya adalah mantan Kapolri yang kini menjabat Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (LSP), Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (ASN), dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso (EH).
Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin menyebut ketiganya diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap sejumlah nomor telepon pada periode 2025-2026.
Nomor yang menjadi target diduga mencakup milik Presiden Prabowo, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi kemasyarakatan, LSM, hingga pengusaha.
Modus yang digunakan diduga dengan memasukkan nomor target ke server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa mengikuti prosedur yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010.
Pemerintah Evaluasi Tata Kelola Penyadapan
Selain proses hukum, pemerintah juga akan mengevaluasi tata kelola penyadapan di berbagai lembaga negara.
Evaluasi tersebut dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan mengantisipasi terulangnya kasus serupa.
“Sudah barang tentu kita akan melakukan suatu evaluasi,” ujar Yusril. (Aris)





