kobarnews.id
Senin, 23 November 2026
  • News
  • Nasional
  • Internasional
  • Daerah
  • Lifestyle
  • Hukum
  • Budaya
  • Ekbis
  • Barjas
  • Infrastruktur
  • Inspirasi
  • Kesehatan
  • Kobar Mania
  • Olahraga
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Politik
  • Sosial
  • Tekno
  • Viral
  • Pandeglang
  • Kabupaten Pandeglang
  • Banten
  • Lebak
  • Kabupaten Lebak
  • Rangkasbitung
  • Wisata Pandeglang
  • Pemkab Lebak
kobarnews.idkobarnews.id
Font ResizerAa
  • News
  • Viral
  • Hukum
  • Pemerintahan
  • Barjas
  • Budaya
  • Daerah
  • Ekbis
  • Infrastruktur
  • Inspirasi
  • Internasional
  • Kesehatan
  • Kobar Mania
  • Lifestyle
  • Nasional
  • Olahraga
  • Pendidikan
  • Politik
  • Sosial
  • Tekno
Search
  • Kanal
    • News
    • Daerah
    • Viral
    • Hukum
    • Ekbis
    • Nasional
    • Kesehatan
    • Internasional
    • Barjas
    • Inspirasi
    • Budaya
    • Kobar Mania
    • Lifestyle
    • Politik
    • Infrastruktur
    • Olahraga
    • Pendidikan
    • Sosial
    • Pemerintahan
    • Tekno
Punya akun? Masuk
Follow US
© 2026 Kobarnews.id. Designed with ❤︎⁠ by dezainin.com
DaerahNewsPolitikViral

APBD Pandeglang 88 Persen Bergantung Pusat, 42 Persen Habis untuk Gaji Pegawai

Oleh:
Redaksi
Oleh:Redaksi
Editor
Follow:
- Editor
4 November 2026
Bagikan
4 menit baca
Wakil Ketua II DPRD Pandeglang, Dadi Rajadi, SE dari Fraksi Nasdem.
Bagikan

Kobarnews.id, PANDEGLANG – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pandeglang, Banten, masih sangat bergantung pada transfer pemerintah pusat. Tercatat, sebanyak 88 persen APBD bersumber dari pemerintah pusat, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya menyumbang 12 persen.

Tak hanya itu, sekitar 42 persen dari total APBD Pandeglang yang mencapai Rp 2,1 triliun terserap untuk belanja pegawai. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang membuat pemerintah daerah belum maksimal memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Pandeglang, Dadi Rajadi. Dia mengatakan besarnya belanja pegawai sulit ditekan karena jumlah pegawai di lingkungan Pemkab Pandeglang cukup banyak.

Menurut Dadi, jika belanja pegawai dipaksakan turun menjadi 30 persen, dikhawatirkan akan ada pegawai yang tidak mendapatkan gaji.

- Advertisement -
Ad image

“Enggak bisa karena anggaran tersebut dibuat karena banyaknya pegawai di Kabupaten Pandeglang,” ujar Dadi Rajadi kepada, Rabu (4/11/2025).

Baca Juga:

Kebakaran Pabrik Cikande, 50 Karyawan Belum Diketahui Nasibnya
Golkar Lebak Salurkan Bantuan Peralatan Dapur untuk Korban Kebakaran Baduy
Lukisan Badak Ujung Kulon Meneteskan Air Mata, Simbol Penolakan Relokasi ke Alas Purwo
Kebakaran Pabrik di Cikande Padam, 3 Kantong Jenazah Dievakuasi

“Kalau misalnya diturunkan menjadi 30 persen, banyak yang tidak tergaji. Jadi enggak bisa karena kalau diturunkan, banyak yang tidak tergaji,” sambungnya.

Terkait jumlah pasti pegawai yang menyebabkan tingginya belanja tersebut, Dadi mempersilakan masyarakat untuk mengonfirmasi langsung kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Pandeglang.

“Kalau memang ingin menanyakan perihal berapa pegawai yang ada, tanyakan langsung saja ke BKD hingga jumlahnya segitu,” katanya.

Baca Juga:

Festival Cagar Budaya 2026 Digelar di Pandeglang, Dorong Pelestarian Warisan Banten
Kota Tangerang Borong Dua Emas Hoki Outdoor Porprov VII, Ali Hanafiah Bidik Prestasi di PON 2028
Andra Soni Apresiasi JHL Group dan Banksasuci, 80 Meter Waste Trap Dipasang di Cisadane
Budayawan Apresiasi Respons Cepat Gubernur Banten Tangani Kebakaran di Baduy

Dadi menyebut belanja pegawai di Pandeglang didominasi oleh gaji tenaga pendidik atau guru. Bahkan, anggaran untuk gaji guru disebut mencapai hampir Rp 900 miliar. Sementara sisanya dialokasikan untuk gaji PNS lainnya.

- Advertisement -
Ad image

Dia menegaskan angka tersebut baru mencakup gaji pokok dan belum termasuk berbagai tunjangan pegawai.

“Didominasi oleh guru. Anggaran buat guru itu hampir Rp 900 sekian miliar, baru sisanya PNS lain. Dan itu hanya gaji saja,” ungkapnya.

Dadi kemudian membeberkan komposisi pendapatan daerah Pandeglang. Dari total APBD sekitar Rp 2,1 triliun, PAD hanya mencapai Rp 336 miliar atau sekitar 12 persen. Sementara 88 persen lainnya berasal dari transfer pemerintah pusat.

- Advertisement -
Ad image

“Rp 2,1 triliun itu hanya transferan dari pusat, kebanyakan hanya untuk gaji. PAD Kabupaten Pandeglang itu hanya Rp 336 miliar, jadi hanya 12 persen dan sisanya 88 persen dari pusat,” jelasnya.

“Jadi APBD kita ini masih tergantung transfer dari pusat sebesar 88 persen karena kita baru mencapai PAD 12 persen,” tambah Dadi.

Baca Juga:

Wagub Banten Minta Sineas Angkat Kearifan Lokal Lewat Film
Hari Ketujuh Operasi Zebra Maung 2026, Satlantas Polres Lebak Gencarkan Edukasi Pengendara
Kebakaran Pabrik Permen di Cikande, 40 Pekerja Belum Diketahui Keberadaannya
Andra Soni Kebut Pembangunan 36 Rumah Warga Baduy Korban Kebakaran

Dia mengakui besarnya belanja pegawai dan rendahnya PAD membuat Pemkab Pandeglang belum bisa maksimal memenuhi kewajiban pelayanan dasar kepada masyarakat, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.

Menurutnya, keterbatasan anggaran tersebut salah satunya disebabkan banyaknya pegawai yang harus dibiayai setiap bulan.

“Jadi kita kan ada kewajiban pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Kita belum bisa memenuhi hal tersebut karena kendalanya adalah banyaknya pegawai di Kabupaten Pandeglang,” tuturnya.

Selain persoalan belanja pegawai, Dadi juga menyoroti kebijakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dia menilai kebijakan tersebut berpotensi semakin menambah beban APBD, sementara kemampuan keuangan daerah masih terbatas.

“Kita bingung, sudah untuk gaji pegawai saja besar, tetapi malah disuruh mengangkat PPPK. Itu menambah pekerjaan,” keluhnya.

Dadi berharap ke depan pemerintah pusat dapat menanggung sepenuhnya anggaran gaji PPPK sehingga tidak lagi membebani APBD Kabupaten Pandeglang.

Namun, dia menyebut wacana pembiayaan PPPK oleh pemerintah pusat tersebut hingga kini masih sebatas rumor dan belum ada kepastian.

“Nantinya kalau anggaran PPPK ditanggung pemerintah pusat, baru sesuai. Sebelum ditanggung pusat, anggarannya masih dari APBD. Itu juga baru rumor,” pungkasnya. (Red/Irfan)

Bagikan berita ini
Facebook Whatsapp Whatsapp Copy Link
Sebelumnya Wagub Banten Dimyati: Suami-Istri Harus Saling Memahami agar Tak Konflik
Selanjutnya Ali Hanafiah Terpilih Aklamasi Jadi Ketua ABPEDNAS Banten, Siap Kawal Pembangunan Desa
- Advertisement -
Ad image
TERKINI

Gubernur Andra Soni Siapkan 36 Rumah dan Lumbung Padi untuk Warga Baduy, Pembangunan Mulai Desember

Live Music dan Menu Favorit Jadi Magnet, Cafe TEMPAT NGOPI Serang Diserbu Ratusan Pengunjung

150 Peserta Ikuti Lebak Outdoor Festival 2026, Perkuat Kesiapsiagaan SAR

Warga Ujung Kulon Tolak Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo, Soroti Isu Tambang

Ade Yuliasih hingga Taufik Ruki Kompak Tolak Relokasi Badak Jawa dari Banten

- Advertisement -
Ad image
- Advertisement -
Ad image
Berita Terkait
Daerah Hukum

Gate Parkir Motor di Mall of Serang Macet, Pejalan Kaki Terancam Terserempet

Daerah Hukum

Hari Ketiga Pencarian, Dua Warga Baduy Korban Hanyut di Sungai Cisimeut Ditemukan

Daerah Hukum

Kunjungan Kapolri ke Polda Banten Berjalan Tertib, Pembatasan Peserta karena Kapasitas Aula

Daerah Nasional

Kepala SPTN Wilayah I Panaitan: Kawasan Panaitan, Peucang dan Handeuleum Aman untuk Dikunjungi Wisatawan

Daerah Nasional

Kunjungan Kapolri ke Polda Banten Diwarnai Protes Wartawan Online, FKAWB: Kami Seperti Dianaktirikan!

  • Trending Topics:
  • Daerah
  • Viral
  • News
  • Pemerintahan
  • Hukum
  • Nasional
  • Inspirasi
  • Pendidikan
  • Budaya
  • Ekbis
  • Politik
kobarnews.id
Kobarnews.id mengangkat berbagai isu, mulai dari politik, pemerintahan, hukum, sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, budaya, hingga peristiwa dan perkembangan masyarakat di daerah.
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Kontak & Iklan
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Syarat & Ketentuan

2016 © Kobarnews.id. Designed with ❤︎⁠ by dezainin.com