Kobarnews.id, PANDEGLANG – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pandeglang, Banten, masih sangat bergantung pada transfer pemerintah pusat. Tercatat, sebanyak 88 persen APBD bersumber dari pemerintah pusat, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya menyumbang 12 persen.
Tak hanya itu, sekitar 42 persen dari total APBD Pandeglang yang mencapai Rp 2,1 triliun terserap untuk belanja pegawai. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang membuat pemerintah daerah belum maksimal memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Pandeglang, Dadi Rajadi. Dia mengatakan besarnya belanja pegawai sulit ditekan karena jumlah pegawai di lingkungan Pemkab Pandeglang cukup banyak.
Menurut Dadi, jika belanja pegawai dipaksakan turun menjadi 30 persen, dikhawatirkan akan ada pegawai yang tidak mendapatkan gaji.
“Enggak bisa karena anggaran tersebut dibuat karena banyaknya pegawai di Kabupaten Pandeglang,” ujar Dadi Rajadi kepada, Rabu (4/11/2025).
“Kalau misalnya diturunkan menjadi 30 persen, banyak yang tidak tergaji. Jadi enggak bisa karena kalau diturunkan, banyak yang tidak tergaji,” sambungnya.
Terkait jumlah pasti pegawai yang menyebabkan tingginya belanja tersebut, Dadi mempersilakan masyarakat untuk mengonfirmasi langsung kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Pandeglang.
“Kalau memang ingin menanyakan perihal berapa pegawai yang ada, tanyakan langsung saja ke BKD hingga jumlahnya segitu,” katanya.
Dadi menyebut belanja pegawai di Pandeglang didominasi oleh gaji tenaga pendidik atau guru. Bahkan, anggaran untuk gaji guru disebut mencapai hampir Rp 900 miliar. Sementara sisanya dialokasikan untuk gaji PNS lainnya.
Dia menegaskan angka tersebut baru mencakup gaji pokok dan belum termasuk berbagai tunjangan pegawai.
“Didominasi oleh guru. Anggaran buat guru itu hampir Rp 900 sekian miliar, baru sisanya PNS lain. Dan itu hanya gaji saja,” ungkapnya.
Dadi kemudian membeberkan komposisi pendapatan daerah Pandeglang. Dari total APBD sekitar Rp 2,1 triliun, PAD hanya mencapai Rp 336 miliar atau sekitar 12 persen. Sementara 88 persen lainnya berasal dari transfer pemerintah pusat.
“Rp 2,1 triliun itu hanya transferan dari pusat, kebanyakan hanya untuk gaji. PAD Kabupaten Pandeglang itu hanya Rp 336 miliar, jadi hanya 12 persen dan sisanya 88 persen dari pusat,” jelasnya.
“Jadi APBD kita ini masih tergantung transfer dari pusat sebesar 88 persen karena kita baru mencapai PAD 12 persen,” tambah Dadi.
Dia mengakui besarnya belanja pegawai dan rendahnya PAD membuat Pemkab Pandeglang belum bisa maksimal memenuhi kewajiban pelayanan dasar kepada masyarakat, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.
Menurutnya, keterbatasan anggaran tersebut salah satunya disebabkan banyaknya pegawai yang harus dibiayai setiap bulan.
“Jadi kita kan ada kewajiban pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Kita belum bisa memenuhi hal tersebut karena kendalanya adalah banyaknya pegawai di Kabupaten Pandeglang,” tuturnya.
Selain persoalan belanja pegawai, Dadi juga menyoroti kebijakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dia menilai kebijakan tersebut berpotensi semakin menambah beban APBD, sementara kemampuan keuangan daerah masih terbatas.
“Kita bingung, sudah untuk gaji pegawai saja besar, tetapi malah disuruh mengangkat PPPK. Itu menambah pekerjaan,” keluhnya.
Dadi berharap ke depan pemerintah pusat dapat menanggung sepenuhnya anggaran gaji PPPK sehingga tidak lagi membebani APBD Kabupaten Pandeglang.
Namun, dia menyebut wacana pembiayaan PPPK oleh pemerintah pusat tersebut hingga kini masih sebatas rumor dan belum ada kepastian.
“Nantinya kalau anggaran PPPK ditanggung pemerintah pusat, baru sesuai. Sebelum ditanggung pusat, anggarannya masih dari APBD. Itu juga baru rumor,” pungkasnya. (Red/Irfan)





