Kobarnews.id, SERANG – Polda Banten menggelar asistensi dan monitoring evaluasi keterbukaan informasi publik (KIP) 2026. Kegiatan tersebut digelar di Aula Rupatama Polda Banten, Selasa (8/9/2026).
Kegiatan dihadiri Karo PID Divhumas Polri Brigjen Pol Saptono Erlangga Waskitoroso, Kabagyaninfodok Biro PID Divhumas Polri Kombes Pol Komang Suartana, Plh Kabag Anev Divhumas Polri Kombes Pol Dwi Sulistyawan, Kabidhumas Polda Banten Kombes Pol Maruli Ahiles Hutapea, para Kasi Humas Polresta/Polres jajaran Polda Banten, serta pengemban PPID Satker Polda Banten.
Dalam kegiatan tersebut, Brigjen Saptono mengatakan keterbukaan informasi publik bukan hanya menjadi tanggung jawab fungsi humas. Menurutnya, seluruh fungsi di lingkungan Polri harus terlibat dalam pengelolaan informasi publik.
“Koordinasi antar fungsi, kelengkapan eviden, pemutakhiran data, ketepatan klasifikasi, serta konsistensi pelayanan informasi menjadi hal yang harus diperhatikan,” kata Saptono.
Dia menjelaskan Polri telah mencatat capaian positif dalam monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik. Pada 2024, Polri memperoleh nilai 96,46 dengan predikat informatif dan menempati peringkat kedua kategori lembaga negara dan lembaga pemerintahan nonkementerian.
Baca Juga:
Capaian tersebut kemudian meningkat pada 2025. Polri meraih nilai 98,6 dengan predikat informatif dan menempati peringkat pertama dalam kategori yang sama. Polri juga memperoleh penghargaan Arkaya Wiwarta Prajanugraha.
“Kemudian pada tahun 2025, capaian tersebut meningkat dengan nilai 98,6, predikat informatif dan peringkat pertama pada kategori yang sama serta memperoleh penghargaan Arkaya Wiwarta Prajanugraha,” ujarnya.
Saptono berharap pengelolaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Polda Banten dan Polres jajaran terus ditingkatkan. Dia menekankan pentingnya pelayanan informasi yang transparan, mudah diakses, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Baca Juga:
“Kami yakin Polda Banten mampu meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik dan meraih predikat informatif dalam monev KIP Komisi Informasi Provinsi Banten,” tuturnya. (Haris/Danu)
