Kobarnews.id, LEBAK – Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Banten dinilai tak cukup hanya dengan memberikan bantuan modal. Pelaku usaha perlu didorong meningkatkan kemampuan bisnis, memperluas pasar, mengakses pembiayaan, hingga memanfaatkan teknologi.
Hal itu mengemuka dalam Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) Kadin Banten bertema “Ekonomi Kerakyatan untuk Banten Maju, UMKM Naik Kelas, Ekonomi Berkualitas” di Hotel Grand Keisha Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Kamis (24/9/2026).
Ketua Kadin Banten Mochammad Azzari Jayabaya mengatakan paradigma pemberdayaan UMKM perlu diubah. Menurutnya, pelaku usaha tidak seharusnya hanya ditempatkan sebagai penerima program, tetapi menjadi subjek yang mampu menentukan arah dan mengembangkan usahanya.
“UMKM tidak boleh hanya menjadi objek program. Kita harus mendorong agar UMKM menjadi subjek dalam pembangunan ekonomi,” kata Azzari.
Dia menilai persoalan UMKM lebih kompleks daripada sekadar kebutuhan tambahan modal. Saat usaha berkembang, pelaku usaha harus menghadapi persoalan produksi, pemasaran, pencatatan keuangan, kualitas produk, perubahan perilaku konsumen hingga ekspansi.
Karena itu, pemberian pembiayaan, kata Azzari, harus dibarengi peningkatan kemampuan pengelolaan usaha.
“Kalau ingin UMKM naik kelas, kita harus melihat usaha itu secara utuh. Bukan hanya modalnya, tetapi juga kemampuan orang yang menjalankannya,” ujarnya.
Tata Kelola Keuangan
Baca Juga:
Azzari menyebut tata kelola keuangan menjadi salah satu hal yang perlu diperkuat pelaku UMKM. Pelaku usaha harus mengetahui biaya produksi, pemasukan, pengeluaran hingga keuntungan yang diperoleh.
Pencatatan keuangan juga penting agar uang usaha tidak bercampur dengan kebutuhan pribadi. Dengan tata kelola yang tertib, pelaku usaha akan lebih mudah mengukur kemampuan bisnis dan mengakses pembiayaan.
“Pelaku usaha perlu memahami berapa biaya produksinya, berapa pemasukan dan pengeluarannya, serta bagaimana memisahkan uang usaha dengan kebutuhan pribadi,” katanya.
Menurut Azzari, akses pembiayaan tetap penting untuk meningkatkan kapasitas usaha. Namun, modal bukan tujuan akhir.
“Ketika usaha ingin berkembang, tentu membutuhkan pembiayaan. Tetapi akses pembiayaan itu harus diikuti kemampuan mengelola usaha agar modal benar-benar digunakan secara produktif,” ujarnya.
Digitalisasi UMKM
Selain pembiayaan, digitalisasi juga menjadi kebutuhan bagi pelaku UMKM. Teknologi telah mengubah cara pelaku usaha memasarkan produk, berkomunikasi dengan pelanggan, mengelola keuangan hingga mengatur persediaan.
Namun, Azzari mengingatkan digitalisasi tidak boleh dimaknai sebatas berjualan melalui media sosial atau platform e-commerce.
“Perkembangan teknologi membuat cara menjalankan usaha juga berubah. Karena itu, pelaku UMKM harus mampu menyesuaikan diri, baik dalam pengelolaan usaha maupun dalam pemasaran,” katanya.
Dia juga meminta pelatihan digital disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pelaku usaha. Pelatihan, kata dia, seharusnya tidak berhenti setelah kegiatan selesai, tetapi dilanjutkan dengan penerapan dan pendampingan.
“Kita tidak ingin UMKM tertinggal hanya karena tidak mengikuti perubahan teknologi,” ujarnya.
UMKM Naik Kelas
Azzari menegaskan ukuran UMKM naik kelas tidak cukup dilihat dari bertambahnya jumlah pelaku usaha. Usaha juga harus mampu meningkatkan kapasitas produksi, memperbaiki tata kelola, menjaga kualitas, memperluas pasar dan membuka lapangan pekerjaan.
“UMKM naik kelas bukan hanya berarti jumlah usahanya bertambah. Yang lebih penting adalah bagaimana usaha tersebut mampu berkembang, meningkatkan kapasitas produksi, memperbaiki pengelolaan dan memperluas pasar,” katanya.
Dia mengatakan program pemberdayaan juga tidak bisa menggunakan pola yang sama untuk seluruh UMKM. Usaha yang baru dimulai membutuhkan penguatan dasar, sementara usaha yang sudah berkembang membutuhkan dukungan seperti akses pasar, penguatan merek, peningkatan produksi atau pembiayaan ekspansi.
“UMKM yang baru memulai tentu membutuhkan penguatan dasar. Sementara yang sudah berkembang mungkin membutuhkan pasar yang lebih luas, peningkatan produksi, penguatan merek atau pembiayaan untuk ekspansi,” ujarnya.
Dalam konteks tersebut, Kadin Banten mendorong sinergi antara pemerintah dan dunia usaha. Pemerintah memiliki instrumen kebijakan dan program, sedangkan dunia usaha memahami persoalan yang dihadapi pelaku usaha di lapangan.
“Persoalan UMKM tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja,” tegas Azzari.
Rapimprov Kadin Banten di Lebak juga menjadi forum konsolidasi untuk mengevaluasi program yang telah berjalan dan menyusun agenda ke depan.
Azzari meminta program Kadin tidak berhenti pada kegiatan seremonial. Setiap kegiatan harus memiliki target, tindak lanjut dan ukuran manfaat yang jelas.
“Jangan pernah berhenti pada kegiatan seremonial. Kita harus melihat apa yang terjadi setelah kegiatan selesai, apakah ada pendampingan, apakah akses pembiayaan terbuka dan apakah kemampuan pelaku usaha benar-benar meningkat,” katanya.
Sejumlah pengurus Kadin kabupaten dan kota se-Banten hadir dalam Rapimprov tersebut, termasuk Ketua Kadin Kabupaten Lebak Robi.
Forum tersebut sekaligus menjadi ruang konsolidasi dan memperkuat komunikasi antara jajaran Kadin tingkat provinsi dan daerah.
“Kadin bukan hanya saya dan bukan hanya pengurus di tingkat provinsi. Kadin adalah rumah bersama bagi para pengusaha di Banten,” ujar Azzari.
Dia berharap hasil Rapimprov dapat diterjemahkan menjadi program konkret yang sesuai dengan kebutuhan pengusaha, khususnya UMKM di berbagai daerah.
“Kita ingin organisasi ini hadir bukan hanya ketika ada kegiatan, tetapi juga ketika pengusaha membutuhkan ruang untuk berdiskusi, meningkatkan kemampuan, mencari akses pembiayaan dan memperluas pasar,” katanya.
Menurut Azzari, penguatan UMKM Banten harus dilakukan secara berkelanjutan dengan menggabungkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, tata kelola usaha, digitalisasi, akses pasar, pendampingan dan jaringan bisnis.
“Ujung tombak ekonomi ada pada UMKM. Karena itu, penguatannya harus dilakukan secara berkelanjutan agar usaha yang dijalankan masyarakat benar-benar memiliki kesempatan untuk berkembang,” pungkasnya. (Red/Dian)
