Kobarnews.id, SERANG – Gubernur Banten Andra Soni bersama kepala daerah kabupaten/kota dan pimpinan DPRD se-Banten dan Jawa Barat menandatangani komitmen bersama pencegahan korupsi. Komitmen tersebut difokuskan pada perbaikan tata kelola perencanaan, penganggaran, serta pengadaan barang dan jasa.
Penandatanganan dilakukan dalam Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Kamis (29/10/2026).
Kegiatan tersebut disaksikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuansoregan Daerah BPKP RI Setya Nugraha, serta Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Ely Kusumastuti.
Hadir pula Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan, Sekda Banten Deden Apriandhi, dan Sekda Jawa Barat Herman Suryatman.
Andra Soni mengatakan komitmen tersebut menjadi langkah untuk menindaklanjuti evaluasi terhadap program pemerintahan yang telah berjalan. Menurutnya, koordinasi dengan KPK dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diperlukan untuk menyamakan persepsi sekaligus menyusun langkah perbaikan yang konkret.
Baca Juga:
“Kami bersama-sama membangun komitmen untuk menindaklanjuti berbagai evaluasi yang telah diberikan dari KPK dan Kemendagri, dengan target waktu tidak lebih dari 30 hari ke depan,” ujar Andra Soni.
Dia menegaskan keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran atau banyaknya infrastruktur yang dibangun. Kualitas tata kelola, ketepatan penggunaan anggaran, transparansi, dan manfaat program bagi masyarakat juga menjadi indikator penting.
Hal tersebut, kata Andra, sejalan dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Banten 2025-2029, yakni mewujudkan Banten Maju, Adil Merata, dan Tidak Korupsi.
Baca Juga:
Andra Soni Paparkan Capaian Ekonomi Banten
Dalam kesempatan itu, Andra turut memaparkan sejumlah indikator ekonomi dan kesejahteraan di Banten. Pada triwulan II 2026, ekonomi Banten tumbuh 5,49% secara tahunan atau year-on-year (yoy).
Sementara itu, inflasi Banten tercatat 3,14% pada September 2026, atau berada di bawah inflasi nasional. Tingkat kemiskinan pada Maret 2026 tercatat 5,38%.
Andra juga menyebut rasio gini Banten sebesar 0,312, yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran relatif rendah. Adapun tingkat pengangguran terbuka pada Mei 2026 tercatat 6,48%, sedangkan realisasi investasi pada semester I 2026 mencapai Rp 66,3 triliun.
Menurut Andra, capaian tersebut perlu didukung tata kelola pemerintahan yang terus diperbaiki. Pemprov Banten juga kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ke-10 kalinya secara berturut-turut.
Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK disebut mencapai 83,43%, melampaui target nasional.
Baca Juga:
“Capaian tersebut didukung oleh perbaikan tata kelola yang berkelanjutan. Pemprov Banten juga kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk ke-10 kalinya secara berturut-turut, dengan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan mencapai 83,43 persen, melampaui target nasional,” tegasnya.
KPK Tekankan Integritas Pejabat Daerah
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyambut baik penandatanganan komitmen bersama tersebut. Dia menilai langkah itu penting untuk memperkuat integritas penyelenggara negara, khususnya dalam pengelolaan anggaran daerah.
” Tentunya supaya seluruh program pemerintah daerah, mulai dari tahap perencanaan hingga implementasi pada APBD, dapat terlaksana dengan baik, benar, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” tutur Johanis.
Johanis menekankan penguatan integritas harus dimulai dari masing-masing pejabat dan diterapkan di seluruh organisasi pemerintahan. Dengan begitu, penggunaan anggaran diharapkan tepat sasaran dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Sementara itu, Wamendagri Akhmad Wiyagus mengatakan kolaborasi pemerintah pusat dengan KPK, BPKP, dan instansi terkait merupakan upaya memperkuat pencegahan korupsi di daerah.
“Ini merupakan klaster ketujuh dari sepuluh klaster pencegahan yang kami laksanakan. Melalui komitmen ini, pemerintah daerah diberikan waktu 30 hari untuk melaporkan hasil perbaikan tata kelolanya kepada KPK, BPKP, dan Kemendagri,” jelas Wiyagus.
Dia berharap komitmen tersebut dapat mencegah potensi pelanggaran hukum oleh penyelenggara negara. Pemerintah daerah juga diminta memperkuat upaya pencegahan di seluruh lini pemerintahan.
“Sesuai arahan Mendagri, kita ingin berfokus dan memperkuat sektor area pencegahan di semua lini pemerintahan,” pungkasnya. (Red/Fidz)
