Kobarnews.id, SERANG – Dua wartawan media online, Rofiyadi dan Sahrudin, diduga menjadi korban pengeroyokan saat meliput aksi demonstrasi warga di depan Kantor Desa Kubang Puji, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Banten, Rabu (4/11/2026).
Kedua korban masing-masing merupakan Pimpinan Redaksi Penasultan.co.id dan Kepala Perwakilan Wilayah (Kaperwil) Banten media tersebut.
Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 09.00 WIB. Saat itu, keduanya datang ke lokasi untuk menjalankan tugas jurnalistik dengan meliput aksi demonstrasi warga yang berkaitan dengan dugaan persoalan pinjaman Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan dana kas masjid.
Namun, kegiatan peliputan tersebut diduga berujung kekerasan. Berdasarkan keterangan korban, sejumlah orang yang diduga memiliki keterkaitan dengan pihak pemerintah desa tiba-tiba melakukan tindakan penganiayaan.
Rofiyadi mengaku dipukul hingga terjatuh. Bahkan, dia menyebut sempat dibanting ke permukaan aspal oleh sejumlah orang tersebut.
Akibat kejadian itu, Rofiyadi dan Sahrudin mengalami luka pada bagian tangan serta sejumlah luka cakaran di tubuh. Keduanya kemudian menjalani pemeriksaan visum di RS Bhayangkara Polda Banten.
Kasus dugaan pengeroyokan tersebut juga telah dilaporkan ke Polda Banten untuk diproses sesuai ketentuan hukum.
Polisi Diminta Usut Motif Dugaan Pengeroyokan
Kasus kekerasan terhadap dua wartawan tersebut turut memunculkan dugaan adanya kaitan dengan pemberitaan sebelumnya mengenai Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Kubang Puji.
Sebelum aksi demonstrasi berlangsung, Penasultan.co.id diketahui pernah memberitakan keluhan sejumlah warga terkait dugaan biaya pengurusan PTSL yang dinilai memberatkan serta sertifikat tanah yang belum diterima.
Meski demikian, hingga kini belum diketahui secara pasti motif di balik dugaan pengeroyokan tersebut. Belum dapat dipastikan apakah insiden itu berkaitan dengan aksi demonstrasi, pemberitaan PTSL, atau persoalan lainnya.
Polda Banten diharapkan dapat mendalami seluruh kemungkinan tersebut dengan memeriksa korban dan saksi, serta menelusuri rekaman video di sekitar lokasi kejadian.
Tim Media Masih Upayakan Konfirmasi ke Kepala Desa
Pascakejadian, sejumlah pihak meminta kepolisian mengusut tuntas dugaan kekerasan terhadap kedua wartawan tersebut.
Masyarakat juga berharap proses penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa tebang pilih.
Di sisi lain, tim media masih berupaya menghubungi Kepala Desa Kubang Puji untuk meminta klarifikasi terkait peristiwa tersebut.
Konfirmasi dilakukan guna memberikan ruang kepada pihak pemerintah desa untuk menyampaikan penjelasan mengenai kejadian di depan kantor desa, termasuk menanggapi dugaan keterlibatan sejumlah orang dalam insiden tersebut.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi dari Kepala Desa Kubang Puji.
Insan Pers Diminta Kawal Proses Hukum
Peristiwa ini kembali menjadi perhatian terhadap keselamatan wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik, khususnya ketika meliput persoalan yang melibatkan kepentingan masyarakat dan pemerintah.
Rekan-rekan sesama jurnalis diharapkan turut mengawal proses hukum agar dugaan kekerasan tersebut dapat diusut secara tuntas.
Aparat penegak hukum dan instansi terkait juga diminta meningkatkan perlindungan terhadap kerja jurnalistik di lapangan, terutama saat wartawan melakukan peliputan aksi demonstrasi maupun konflik sosial.
Pelaku Terancam UU Pers dan KUHP
Secara hukum, tindakan menghalangi atau menghambat kerja jurnalistik dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Pasal 18 ayat (1) UU Pers menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dapat dipidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta.
Selain itu, apabila unsur penganiayaan terbukti, pelaku juga dapat dijerat ketentuan pidana dalam KUHP berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
Pasal 466 ayat (1) KUHP mengatur ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan bagi pelaku penganiayaan. Sementara itu, ketentuan mengenai penganiayaan berencana diatur dalam Pasal 467 KUHP dengan ancaman pidana yang lebih berat.
Kini, publik menunggu langkah Polda Banten dalam mengungkap kronologi, motif, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab atas dugaan kekerasan terhadap dua wartawan tersebut.
Sementara pihak terkait hingga saat ini belum bisa dimintai keterangan terkait kejadian tersebut. (Oyo/Danu)





