Kobarnews.id, SERANG – Gugatan terkait pelaksanaan Program Sekolah Gratis (PSG) di Provinsi Banten akhirnya berujung damai. Penggugat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten sepakat mengakhiri sengketa melalui proses mediasi di Pengadilan Negeri (PN) Serang, Selasa (10/11/2026).
Namun, perdamaian tersebut bukan berarti persoalan Program Sekolah Gratis selesai begitu saja. Keberlanjutan program, evaluasi kebijakan, hingga pemanfaatan anggaran bantuan pendidikan masih menjadi pekerjaan penting yang harus dikawal.
Mediasi yang dipimpin hakim mediator Marta Sari Tarigan, SH., MH., itu mempertemukan penggugat Tubagus Delly Suhendar, warga Kota Serang, dengan pihak Pemprov Banten. Penggugat didampingi kuasa hukumnya, Muhammad Ridwan, SH., MM., MH.
Kuasa hukum penggugat, Muhammad Ridwan, mengatakan proses mediasi berlangsung konstruktif dan menghasilkan kesepakatan perdamaian yang diharapkan menjadi momentum perbaikan pelaksanaan Program Sekolah Gratis.

Menurutnya, gugatan tersebut sejak awal bukan semata-mata untuk memenangkan perkara. Lebih dari itu, pihaknya ingin memastikan program yang menggunakan anggaran pemerintah tersebut berjalan sesuai ketentuan hukum, dikelola secara baik, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ridwan juga mengapresiasi keterbukaan Pemprov Banten yang bersedia membicarakan berbagai persoalan terkait pelaksanaan dan penyempurnaan program.
Jangan Berhenti Saat Gubernur Berganti
Salah satu poin penting yang menjadi perhatian penggugat adalah keberlanjutan Program Sekolah Gratis. Ridwan mengingatkan agar program tersebut tidak berhenti hanya karena terjadi pergantian kepemimpinan di Provinsi Banten.
Karena itu, pelaksanaan Pergub Banten Nomor 15 Tahun 2025 tentang Program Sekolah Gratis diharapkan tetap berlanjut, bukan hanya pada masa pemerintahan gubernur saat ini, tetapi juga pada periode kepemimpinan berikutnya.
Namun, keberlanjutan program juga harus dibarengi evaluasi. Jika masih terdapat ketentuan atau pelaksanaan yang belum sesuai dengan petunjuk teknis, maksud, dan tujuan Pergub, maka perlu dilakukan pembenahan.
Ridwan juga menyoroti penggunaan dana bantuan oleh sekolah penerima. Menurutnya, bantuan Program Sekolah Gratis harus dimanfaatkan secara maksimal dan sesuai peruntukannya.
Persoalan iuran SPP turut menjadi perhatian. Ia menilai sekolah penerima bantuan semestinya tidak kembali membebankan biaya SPP kepada orang tua atau wali murid, mengingat kebutuhan tersebut telah diperhitungkan dalam rincian besaran bantuan Program Sekolah Gratis.
Jangan sampai program yang dirancang untuk meringankan beban masyarakat justru masih menyisakan persoalan biaya pendidikan bagi orang tua siswa.
Bagi penggugat, kesepakatan damai ini harus menjadi awal penguatan pelaksanaan program, bukan akhir dari pengawasan publik terhadap kebijakan pendidikan.
Ridwan menegaskan, masyarakat tetap memiliki peran penting dalam mengawasi kebijakan pemerintah, terlebih pendidikan merupakan hak masyarakat dan menyangkut masa depan generasi mendatang.
Pemprov Akui Pergub Sedang Dievaluasi
Dari pihak Pemprov Banten, Kepala Biro Hukum H. Furkon membenarkan bahwa kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan perdamaian dalam mediasi tersebut.
“Alhamdulillah, kedua belah pihak telah sepakat berdamai,” ujar Furkon kepada media, usai mediasi tersebut.
Furkon menjelaskan, substansi kesepakatan tersebut menegaskan bahwa Program Sekolah Gratis tetap dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pelaksanaannya juga harus memperhatikan persyaratan satuan pendidikan, keterbukaan informasi publik, serta ruang partisipasi masyarakat.
Dengan demikian, keberlanjutan program harus berjalan seiring dengan pemenuhan persyaratan sekolah penerima bantuan. Masyarakat juga harus memperoleh informasi yang transparan serta memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi maupun pengaduan.
Lantas, apakah kesepakatan damai tersebut mewajibkan Pemprov Banten merevisi Pergub Nomor 15 Tahun 2025?
Furkon menjelaskan, dalam kesepakatan perdamaian belum ditentukan pasal atau ketentuan tertentu yang wajib direvisi. Begitu pula mengenai kewajiban dan batas waktu khusus untuk melakukan perubahan terhadap Pergub tersebut.
Meski demikian, ia mengakui bahwa Pergub Nomor 15 Tahun 2025 saat ini sedang dalam proses evaluasi untuk penyempurnaan Program Sekolah Gratis.
“Pergub dalam proses evaluasi untuk perbaikan Program Sekolah Gratis. Itu komitmen Pak Gubernur agar program ini bisa sesuai dengan tujuan, yakni memudahkan akses pendidikan, mengurangi angka putus sekolah, dan tentunya peningkatan IPM Provinsi Banten,” jelas Furkon.
Ia menambahkan, apabila hasil evaluasi menunjukkan perlunya penyempurnaan kebijakan, Pemprov Banten akan mengkajinya melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain evaluasi Pergub, Pemprov Banten juga akan menindaklanjuti poin-poin kesepakatan perdamaian. Di antaranya memastikan program berjalan baik, meningkatkan pengawasan, memperkuat keterbukaan informasi, serta memperbaiki layanan pengaduan masyarakat.
Furkon menyebutkan, kesepakatan perdamaian tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Majelis Hakim PN Serang untuk dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian atau Acta van Dading.
Setelah dikuatkan oleh pengadilan, kesepakatan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak.
Jangan Sekadar Damai di Pengadilan
Berakhirnya gugatan melalui mediasi memang menjadi penyelesaian atas sengketa antara penggugat dan Pemprov Banten. Namun, tantangan sesungguhnya justru berada pada pelaksanaan kesepakatan setelah proses persidangan berakhir.
Masyarakat tentu berharap Program Sekolah Gratis tidak hanya bertahan sebagai kebijakan di atas kertas. Program tersebut harus benar-benar membantu orang tua, membuka akses pendidikan seluas-luasnya, dan menekan angka putus sekolah.
Evaluasi Pergub, pengawasan penggunaan anggaran, transparansi informasi, serta keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting yang tidak boleh diabaikan.
Sebab, ukuran keberhasilan Program Sekolah Gratis bukan sekadar keberlanjutan regulasi atau tercapainya perdamaian di pengadilan. Yang jauh lebih penting adalah apakah anak-anak Banten benar-benar bisa bersekolah tanpa terbebani biaya, dan apakah manfaat program tersebut dirasakan langsung oleh masyarakat. (Red/Irfan)





