kobarnews.id
Senin, 23 November 2026
  • News
  • Nasional
  • Internasional
  • Daerah
  • Lifestyle
  • Hukum
  • Budaya
  • Ekbis
  • Barjas
  • Infrastruktur
  • Inspirasi
  • Kesehatan
  • Kobar Mania
  • Olahraga
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Politik
  • Sosial
  • Tekno
  • Viral
  • Pandeglang
  • Kabupaten Pandeglang
  • Banten
  • Lebak
  • Kabupaten Lebak
  • Rangkasbitung
  • Wisata Pandeglang
  • Pemkab Lebak
kobarnews.idkobarnews.id
Font ResizerAa
  • News
  • Viral
  • Hukum
  • Pemerintahan
  • Barjas
  • Budaya
  • Daerah
  • Ekbis
  • Infrastruktur
  • Inspirasi
  • Internasional
  • Kesehatan
  • Kobar Mania
  • Lifestyle
  • Nasional
  • Olahraga
  • Pendidikan
  • Politik
  • Sosial
  • Tekno
Search
  • Kanal
    • News
    • Daerah
    • Viral
    • Hukum
    • Ekbis
    • Nasional
    • Kesehatan
    • Internasional
    • Barjas
    • Inspirasi
    • Budaya
    • Kobar Mania
    • Lifestyle
    • Politik
    • Infrastruktur
    • Olahraga
    • Pendidikan
    • Sosial
    • Pemerintahan
    • Tekno
Punya akun? Masuk
Follow US
© 2026 Kobarnews.id. Designed with ❤︎⁠ by dezainin.com
DaerahNewsPemerintahanViral

Wagub Banten Minta BPKP Perkuat Pengawasan Anggaran Jelang APBD 2027

Oleh:
Redaksi
Oleh:Redaksi
Editor
Follow:
- Editor
21 September 2026
Bagikan
2 menit baca
Wagub Banten Dimyati Natakusumah di acara pengukuhan Kepala BPKP Banten yang baru.
Bagikan

Kobarnews.id, SERANG – Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah mendorong Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan anggaran dan program pemerintah daerah. Dia berharap BPKP memberikan masukan sebelum APBD 2027 ditetapkan.

Hal itu disampaikan Dimyati saat menghadiri pelantikan Kepala BPKP Banten yang baru Buyung Wiromo Samudro. Dia didampingi Kepala Biro Umum Setda Provinsi Banten Dr. H. Ali Hanafiah, SE, MH kepada wartawan, Senin (21/9/2026) di Serang.

Dimyati mengatakan pengawasan tidak semestinya hanya dilakukan setelah anggaran digunakan. Menurutnya, pengawasan perlu dilakukan sejak tahap perencanaan agar program pemerintah daerah berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Kalau memang secara spesifik bisa dilihat, tetapi secara makro juga harus bisa melihat. Ketika kita bisa melihat uang yang disimpan itu berapa, sebetulnya seperti dilakukan BPK,” kata Dimyati.

- Advertisement -
Ad image

Dia berharap BPKP dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah sebelum pembahasan dan penetapan APBD 2027. Dengan begitu, potensi persoalan dalam pelaksanaan program maupun pengelolaan keuangan dapat diantisipasi sejak awal.

Baca Juga:

Kapolri Jenderal Suyudi Minta Peninggalan Sejarah dan Wisata Religi di Banten Dirawat, Salah Satunya Batu Qur’an di Pandeglang 
Kebakaran Pabrik Cikande, 50 Karyawan Belum Diketahui Nasibnya
Golkar Lebak Salurkan Bantuan Peralatan Dapur untuk Korban Kebakaran Baduy
Lukisan Badak Ujung Kulon Meneteskan Air Mata, Simbol Penolakan Relokasi ke Alas Purwo

Menurut Dimyati, pengawasan secara makro juga diperlukan untuk melihat secara menyeluruh aliran dan pemanfaatan anggaran. Hal itu termasuk memastikan seberapa besar anggaran yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Jangan sampai dipikir tidak diawasi. Kacamata pengawasan harus besar, sehingga kita bisa melihat secara makro maupun spesifik,” ujarnya.

Selain pengawasan anggaran, Dimyati menyoroti pemerataan manfaat dari aktivitas ekonomi di daerah. Dia mencontohkan daerah yang memiliki industri, perhotelan, dan aktivitas ekonomi lainnya harus mendapatkan manfaat yang seimbang dari potensi ekonomi yang dimiliki.

Baca Juga:

Kebakaran Pabrik di Cikande Padam, 3 Kantong Jenazah Dievakuasi
Festival Cagar Budaya 2026 Digelar di Pandeglang, Dorong Pelestarian Warisan Banten
Kota Tangerang Borong Dua Emas Hoki Outdoor Porprov VII, Ali Hanafiah Bidik Prestasi di PON 2028
Andra Soni Apresiasi JHL Group dan Banksasuci, 80 Meter Waste Trap Dipasang di Cisadane

Dimyati menyebut kondisi fiskal sejumlah daerah di Banten juga perlu menjadi perhatian. Kabupaten Pandeglang dan Lebak, kata dia, merupakan daerah dengan kemampuan fiskal yang masih perlu diperkuat.

- Advertisement -
Ad image

“Daerah seperti Pandeglang dan Lebak yang kondisi fiskalnya masih rendah harus menjadi perhatian pemerintah pusat maupun provinsi,” ujarnya.

Karena itu, dia menilai kebijakan pembangunan dan penganggaran perlu mempertimbangkan kondisi serta potensi masing-masing kabupaten dan kota.

Dimyati berharap pengawasan BPKP dapat dilakukan secara menyeluruh, baik terhadap program maupun pengelolaan keuangan daerah. Tujuannya agar anggaran yang dialokasikan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat (Red/Danu).

- Advertisement -
Ad image
Bagikan berita ini
Facebook Whatsapp Whatsapp Copy Link
Sebelumnya Ngopi Pinggir Jalan Usai dari Cilograng, Amir Hamzah Tuai Perhatian Warga di Bayah
Selanjutnya Cegah OTT Pejabat, Dimyati Minta BPKP Kawal Pemprov Banten
- Advertisement -
Ad image
TERKINI

Andra Soni Kebut Pembangunan 36 Rumah Warga Baduy Korban Kebakaran

Gubernur Andra Soni Siapkan 36 Rumah dan Lumbung Padi untuk Warga Baduy, Pembangunan Mulai Desember

Live Music dan Menu Favorit Jadi Magnet, Cafe TEMPAT NGOPI Serang Diserbu Ratusan Pengunjung

150 Peserta Ikuti Lebak Outdoor Festival 2026, Perkuat Kesiapsiagaan SAR

Warga Ujung Kulon Tolak Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo, Soroti Isu Tambang

- Advertisement -
Ad image
- Advertisement -
Ad image
Berita Terkait
Budaya Daerah

Ade Yuliasih hingga Taufik Ruki Kompak Tolak Relokasi Badak Jawa dari Banten

Daerah Hukum

Gate Parkir Motor di Mall of Serang Macet, Pejalan Kaki Terancam Terserempet

Daerah Hukum

Hari Ketiga Pencarian, Dua Warga Baduy Korban Hanyut di Sungai Cisimeut Ditemukan

Daerah Hukum

Kunjungan Kapolri ke Polda Banten Berjalan Tertib, Pembatasan Peserta karena Kapasitas Aula

Daerah Nasional

Kepala SPTN Wilayah I Panaitan: Kawasan Panaitan, Peucang dan Handeuleum Aman untuk Dikunjungi Wisatawan

  • Trending Topics:
  • Daerah
  • Viral
  • News
  • Pemerintahan
  • Hukum
  • Nasional
  • Inspirasi
  • Pendidikan
  • Budaya
  • Ekbis
  • Politik
kobarnews.id
Kobarnews.id mengangkat berbagai isu, mulai dari politik, pemerintahan, hukum, sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, budaya, hingga peristiwa dan perkembangan masyarakat di daerah.
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Kontak & Iklan
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Syarat & Ketentuan

2016 © Kobarnews.id. Designed with ❤︎⁠ by dezainin.com