Kobarnews.id, SERANG – Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah mendorong Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan anggaran dan program pemerintah daerah. Dia berharap BPKP memberikan masukan sebelum APBD 2027 ditetapkan.
Hal itu disampaikan Dimyati saat menghadiri pelantikan Kepala BPKP Banten yang baru Buyung Wiromo Samudro. Dia didampingi Kepala Biro Umum Setda Provinsi Banten Dr. H. Ali Hanafiah, SE, MH kepada wartawan, Senin (21/9/2026) di Serang.
Dimyati mengatakan pengawasan tidak semestinya hanya dilakukan setelah anggaran digunakan. Menurutnya, pengawasan perlu dilakukan sejak tahap perencanaan agar program pemerintah daerah berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Kalau memang secara spesifik bisa dilihat, tetapi secara makro juga harus bisa melihat. Ketika kita bisa melihat uang yang disimpan itu berapa, sebetulnya seperti dilakukan BPK,” kata Dimyati.
Dia berharap BPKP dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah sebelum pembahasan dan penetapan APBD 2027. Dengan begitu, potensi persoalan dalam pelaksanaan program maupun pengelolaan keuangan dapat diantisipasi sejak awal.
Menurut Dimyati, pengawasan secara makro juga diperlukan untuk melihat secara menyeluruh aliran dan pemanfaatan anggaran. Hal itu termasuk memastikan seberapa besar anggaran yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Jangan sampai dipikir tidak diawasi. Kacamata pengawasan harus besar, sehingga kita bisa melihat secara makro maupun spesifik,” ujarnya.
Selain pengawasan anggaran, Dimyati menyoroti pemerataan manfaat dari aktivitas ekonomi di daerah. Dia mencontohkan daerah yang memiliki industri, perhotelan, dan aktivitas ekonomi lainnya harus mendapatkan manfaat yang seimbang dari potensi ekonomi yang dimiliki.
Dimyati menyebut kondisi fiskal sejumlah daerah di Banten juga perlu menjadi perhatian. Kabupaten Pandeglang dan Lebak, kata dia, merupakan daerah dengan kemampuan fiskal yang masih perlu diperkuat.
“Daerah seperti Pandeglang dan Lebak yang kondisi fiskalnya masih rendah harus menjadi perhatian pemerintah pusat maupun provinsi,” ujarnya.
Karena itu, dia menilai kebijakan pembangunan dan penganggaran perlu mempertimbangkan kondisi serta potensi masing-masing kabupaten dan kota.
Dimyati berharap pengawasan BPKP dapat dilakukan secara menyeluruh, baik terhadap program maupun pengelolaan keuangan daerah. Tujuannya agar anggaran yang dialokasikan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat (Red/Danu).
