Kobarnews.id, LEBAK –Anggota DPRD Kabupaten Lebak Komisi II Fraksi PKS, Ferdi Saefullah, menilai krisis air bersih yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Lebak pada musim kemarau 2026 bukan semata-mata dipicu faktor cuaca. Menurutnya, persoalan tersebut juga mencerminkan lemahnya tata kelola sumber daya air.
Ferdi mengatakan penanganan krisis air tidak bisa terus dilakukan dengan pola tanggap darurat setiap musim kemarau. Dibutuhkan langkah jangka panjang yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
“Lebak memiliki banyak sumber air, tetapi warga masih harus mengantre untuk mendapatkan air bersih. Ini menunjukkan persoalannya ada pada tata kelola,” ujar Ferdi kepada wartawan, Jumat (1/8/2026).
Ia menilai kekeringan yang terjadi di sejumlah kecamatan merupakan persoalan struktural yang membutuhkan koordinasi lintas sektor, mulai dari Pemerintah Kabupaten Lebak, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Perumda Air Minum (PDAM), BPBD, hingga pemerintah desa.
Berdasarkan data BPBD Kabupaten Lebak, puluhan desa terdampak kekeringan pada musim kemarau tahun ini. Wilayah yang mengalami kesulitan air bersih antara lain Kecamatan Maja, Rangkasbitung, Cimarga, Cibadak, Bayah, dan Cibeber.
Baca Juga:
Ferdi menyebut kondisi tersebut sebagai sebuah paradoks. Menurutnya, infrastruktur sumber daya air telah tersedia, namun distribusi air bersih belum menjangkau seluruh masyarakat secara merata. Ia juga menyoroti alih fungsi lahan serta berkurangnya kawasan resapan air yang dinilai turut memperparah krisis.
Sebagai solusi, Ferdi mengusulkan pembentukan Forum Koordinasi Ketahanan Air Kabupaten Lebak yang melibatkan seluruh instansi terkait. Selain itu, ia mendorong pembangunan posko air di kecamatan rawan kekeringan, penyediaan sumur bor berdasarkan hasil survei hidrologi, pembangunan tandon air desa, serta pemanfaatan teknologi seperti penampungan air hujan dan pompa bertenaga surya.
“Mobil tangki hanya menjadi solusi sementara. Yang dibutuhkan masyarakat adalah sistem penyediaan air bersih yang berkelanjutan,” tegasnya.
Ferdi juga meminta Pemerintah Kabupaten Lebak segera mengambil langkah cepat untuk membantu sektor pertanian yang terdampak kekeringan.
“Petani menjadi kelompok yang paling merasakan dampaknya. Program pompanisasi harus segera dilakukan di areal persawahan yang mengalami kekeringan,” katanya.
Ia berharap musim kemarau tahun ini menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola sumber daya air, sehingga krisis serupa tidak terus berulang setiap tahun. (Dian)
