Kobarnews.id, PANDEGLANG – Ketua DPRD Pandeglang Tb. Agus Khotibul Umam menegaskan komitmennya untuk terus menjaga soliditas dan sinergi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam menjalankan tugas untuk kepentingan masyarakat.
Forkopimda Kabupaten Pandeglang selama ini terus membangun koordinasi dan kolaborasi antara unsur eksekutif, legislatif, serta aparat penegak hukum dan keamanan. Unsur Forkopimda tersebut di antaranya kepala daerah, kepala kejaksaan negeri, ketua pengadilan negeri, kapolres, dandim, dan ketua DPRD.
Soliditas tersebut salah satunya terlihat dalam berbagai kegiatan yang diikuti Ketua DPRD Pandeglang Tb. Agus Khotibul Umam bersama Dandim 0601 Pandeglang Letkol Inf. Afri Swandi Ritonga. Keduanya kerap menunjukkan kekompakan sebagai bagian dari jajaran pimpinan daerah.
Menurut Agus, kekompakan pimpinan dan anggota DPRD menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga stabilitas politik daerah, memperkuat fungsi pengawasan, serta mendukung percepatan pembangunan.
“Menjaga stabilitas politik harus tetap dilakukan dengan baik. Bukan hanya di internal lembaga legislatif, tetapi juga dengan lembaga vertikal lainnya. Karena itu, komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi harus terus dibangun di jajaran Forkopimda Kabupaten Pandeglang,” kata Agus Umam kepada wartawan, Kamis (13/8/2026).
Baca Juga:
Ketua DPD Partai Golkar Pandeglang itu menilai sinergitas tidak hanya diperlukan bersama unsur TNI dan Polri, tetapi juga dengan pemerintah daerah.
“Bukan saja dengan Pak Dandim dan Pak Kapolres yang selama ini selalu menjaga K3, tetapi yang lebih utama adalah sinergitas dengan eksekutif. Semuanya harus tetap solid untuk membangun Kabupaten Pandeglang agar lebih baik dan maju,” ujarnya.
Agus menambahkan, kekompakan di internal DPRD juga dapat memudahkan lembaga legislatif membangun komunikasi yang setara dan konstruktif dengan kepala daerah.
Baca Juga:
Menurutnya, seluruh energi dan kerja bersama harus diarahkan pada kepentingan masyarakat, bukan kepentingan kelompok tertentu.
“Fokus kita adalah kepentingan rakyat. Energi kolektif harus diarahkan sepenuhnya untuk mengawal kebijakan yang pro-rakyat, bukan untuk kepentingan golongan tertentu,” katanya.
Agus berharap perbedaan pandangan yang muncul dalam menjalankan tugas dapat diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat. Ia juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi dalam setiap proses pembangunan daerah.
“Strateginya adalah mewujudkan kekompakan dan selalu mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap perbedaan pandangan. Intinya, penguatan koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi yang konstruktif dalam pembangunan daerah untuk kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (Red)
