Kobarnews.id, JAKARTA –Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) menyatakan dukungan terhadap langkah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam memberantas dugaan praktik mafia beras yang dinilai merugikan masyarakat dan negara.
Ketua Umum DPP KNPI Dr. Ali Hanafia menyampaikan dukungan tersebut setelah menghadiri pertemuan dengan Menteri Pertanian di kediaman Amran Sulaiman, Minggu (2/8/2026). Pertemuan itu turut dihadiri sejumlah organisasi kepemudaan untuk membahas perkembangan sektor pertanian nasional.
Dalam pertemuan tersebut, Ali mengatakan Menteri Amran memaparkan sejumlah capaian pemerintah di bidang pertanian, termasuk upaya mencapai swasembada beras. Menurut dia, capaian itu menjadi langkah penting setelah Indonesia selama bertahun-tahun masih bergantung pada impor beras.
“Keberhasilan swasembada beras merupakan pencapaian yang patut diapresiasi. Namun, di tengah capaian tersebut masih terdapat pihak-pihak yang diduga memainkan tata niaga beras untuk memperoleh keuntungan besar dengan mengorbankan masyarakat,” ujar Ali Hanafiah kepada awak media.

Ali menilai praktik manipulasi harga dan penyimpangan dalam tata niaga beras perlu mendapat perhatian serius. Ia menyebut praktik tersebut berpotensi membebani masyarakat serta menimbulkan kerugian bagi negara.
“Negara tidak boleh kalah oleh pihak-pihak yang mempermainkan kebutuhan pokok masyarakat,” katanya.
Atas dasar itu, KNPI menyatakan mendukung langkah pemerintah, termasuk Presiden Republik Indonesia dan Menteri Pertanian, dalam melakukan penertiban serta penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran di sektor pangan.
“KNPI berada di belakang Presiden Republik Indonesia dan Menteri Pertanian. Kami mendukung langkah penegakan hukum terhadap mafia beras maupun pihak lain yang merusak tata kelola pangan nasional,” ujar Ali.
Ali menambahkan, KNPI siap mengawal upaya pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pangan yang transparan dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“KNPI siap berada di garda terdepan mendukung pemberantasan mafia beras demi menjaga ketahanan pangan nasional dan melindungi kepentingan rakyat,” pungkasnya. (Ris)

