Kobarnews.id, PANDEGLANG – DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Pandeglang mendesak DPRD setempat menindaklanjuti sejumlah aspirasi masyarakat, mulai dari revitalisasi sekolah hingga transparansi anggaran kepemudaan. KNPI juga menyoroti anggaran perjalanan dinas DPRD yang disebut mencapai Rp 44 miliar.
Desakan itu disampaikan dalam audiensi atau rapat dengar pendapat (RDP) antara DPD KNPI Pandeglang dan DPRD Pandeglang, Rabu (21/10/2026).
Selain anggaran perjalanan dinas, KNPI menyoroti peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), persoalan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Audiensi tersebut dihadiri Ketua Komisi IV DPRD Pandeglang TB Udi Juhdi beserta jajaran, Sekretaris Dewan (Sekwan), serta sejumlah pejabat Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Pandeglang.
Ketua Umum DPD KNPI Pandeglang, Saepudin, mengapresiasi penerimaan pihak DPRD dalam audiensi tersebut. Namun, dia menyayangkan belum adanya solusi konkret atas sejumlah persoalan yang disampaikan.
Baca Juga:
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Komisi IV DPRD Pandeglang dan Sekretariat DPRD yang telah menerima kami dalam audiensi ini. Namun, kami menyayangkan karena belum ada solusi konkret yang dapat menjawab berbagai persoalan yang kami sampaikan,” ujar Saepudin kepada wartawan usai audiens tersebut, Kamis (22/10/2026).
KNPI Kecewa Ketua DPRD dan Kepala Disdikpora Tak Hadir
Saepudin juga menyampaikan kekecewaan karena Ketua DPRD Pandeglang tidak hadir menemui rombongan KNPI. Dia turut menyoroti ketidakhadiran Kepala Disdikpora Pandeglang yang dinilai penting untuk memberikan penjelasan mengenai persoalan pendidikan dan kepemudaan.
Menurut Saepudin, kehadiran para pemangku kepentingan diperlukan agar persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat dapat dibahas secara terbuka dan menghasilkan langkah penyelesaian yang jelas.
Baca Juga:
“Kami kecewa karena persoalan yang kami bawa menyangkut kepentingan masyarakat luas, dunia pendidikan, serta pembinaan dan pemberdayaan pemuda di Kabupaten Pandeglang. Kami menilai pemerintah daerah, khususnya Disdikpora, harus lebih responsif terhadap aspirasi pemuda, mahasiswa, dan masyarakat,” katanya.
Dia menegaskan KNPI Pandeglang akan terus mengawal berbagai persoalan daerah. Saepudin juga meminta DPRD menjalankan fungsi representasi dan pengawasan secara optimal sebagai wakil rakyat.
KNPI Minta Anggaran Kepemudaan Transparan
Dalam audiensi tersebut, KNPI Pandeglang turut mendesak agar anggaran kepemudaan direalisasikan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Saepudin meminta Pemerintah Kabupaten Pandeglang menjalankan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kepemudaan secara konsisten. Dia juga mendorong adanya aturan teknis melalui Peraturan Bupati (Perbup) untuk memperjelas implementasi perda tersebut.
“Kami berharap anggaran kepemudaan dapat direalisasikan secara akuntabel, transparan, dan bijaksana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kami juga mendorong agar Perda tentang Penyelenggaraan Kepemudaan diperkuat melalui Peraturan Bupati (Perbup), sehingga pelaksanaannya memiliki pedoman teknis yang jelas dan sesuai dengan regulasi,” ungkapnya.
Menurut Saepudin, transparansi anggaran diperlukan agar program kepemudaan benar-benar memberikan manfaat bagi pengembangan kapasitas, kreativitas, serta pemberdayaan generasi muda di Pandeglang.
Baca Juga:
DPRD Bakal Gelar RDP Lanjutan
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Pandeglang TB Udi Juhdi mengatakan audiensi tersebut memberikan informasi penting bagi DPRD, terutama mengenai program revitalisasi sekolah dan anggaran kegiatan kepemudaan.
Dia menyebut berbagai aspirasi yang disampaikan KNPI akan menjadi bahan pembahasan internal DPRD untuk menentukan langkah tindak lanjut.
“Ini merupakan informasi penting yang kami terima. Selain persoalan revitalisasi sekolah, ternyata ada informasi lain terkait anggaran kegiatan kepemudaan di Kabupaten Pandeglang yang perlu kami dalami. Hal ini akan menjadi bahan pembahasan internal DPRD dan akan kami tindak lanjuti,” ujar Udi Juhdi.
Udi mengatakan Komisi IV DPRD Pandeglang berencana kembali menggelar RDP bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan DPD KNPI Pandeglang dalam waktu dekat.
Menurutnya, pertemuan lanjutan diperlukan untuk mendalami persoalan yang disampaikan sekaligus mencari solusi bagi kepentingan pemuda dan masyarakat.
“Dalam waktu dekat, kami akan mengupayakan pelaksanaan RDP kembali dengan OPD terkait dan teman-teman DPD KNPI Pandeglang untuk membahas persoalan ini serta mencari solusi terbaik bagi kepentingan pemuda dan masyarakat,” tuturnya.
KNPI Pandeglang berharap DPRD dan pemerintah daerah segera menindaklanjuti hasil audiensi, terutama terkait transparansi anggaran, peningkatan PAD, pengawasan program pembangunan, serta penguatan kebijakan kepemudaan.
KNPI menegaskan akan terus mengawal aspirasi masyarakat agar penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan transparan dan akuntabel serta memperhatikan kepentingan masyarakat Pandeglang. (Red/Irfan)
