Kobarnews.id, SERANG – Komisi I DPRD Kota Serang mulai membahas APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 dan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027. Dalam pembahasan tersebut, dewan meminta agar kebijakan anggaran lebih berpihak pada peningkatan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Rapat kerja hari pertama digelar bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) mitra, yakni Sekretariat Daerah (Setda), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta para camat se-Kota Serang.
Anggota Komisi I DPRD Kota Serang dari Fraksi PKS, Hj. Erna Yuliawati, menegaskan anggaran daerah harus diarahkan pada program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar kegiatan seremonial.
“Anggaran daerah harus benar-benar berdampak langsung kepada masyarakat. Jangan hanya habis untuk program yang bersifat seremonial, tetapi harus menyentuh kebutuhan warga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” kata Erna, Selasa (4/8/2026).
Menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan publik harus menjadi prioritas hingga ke tingkat kecamatan. Karena itu, Komisi I mendorong penguatan Mall Pelayanan Publik (MPP), baik dari sisi jumlah gerai layanan maupun kualitas pelayanan.
Baca Juga:
“Layanan publik harus terus ditingkatkan hingga ke tingkat kecamatan. Mall Pelayanan Publik juga perlu diperkuat agar masyarakat memperoleh pelayanan yang cepat, mudah, dan profesional,” ujarnya.
Selain pelayanan publik, Komisi I juga meminta pemerintah daerah memperbesar alokasi anggaran untuk peningkatan kapasitas aparatur, mulai dari Aparatur Sipil Negara (ASN), PPPK penuh waktu, hingga PPPK paruh waktu.
Dalam kesempatan itu, Erna turut menyoroti pencairan insentif bagi guru ngaji, marbot, dan pemandi jenazah. Ia berharap insentif tersebut dapat direalisasikan pada Agustus 2026.
Baca Juga:
“Kami berharap insentif guru ngaji, marbot, dan pemandi jenazah bisa dicairkan pada bulan Agustus ini sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada mereka yang telah mengabdi di tengah masyarakat,” tuturnya.
Erna berharap pembahasan APBD Perubahan 2026 dan KUA-PPAS 2027 berjalan lancar serta menghasilkan kebijakan anggaran yang benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Kami ingin setiap kebijakan anggaran yang dibahas benar-benar memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat Kota Serang,” pungkasnya. (Danu)
