Kobarnews.id, JAKARTA – Perbedaan hasil survei tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto kembali memanaskan perdebatan politik nasional. Dalam rentang waktu yang relatif berdekatan, sejumlah lembaga survei merilis temuan dengan selisih angka yang sangat mencolok, bahkan mencapai sekitar 30 poin persentase.
Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dilakukan pada 5–19 Juli 2026 mencatat tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo sebesar 51,1 persen. Angka ini jauh di bawah hasil survei Indonesian Data Monitoring (IDM) yang menempatkan tingkat kepuasan publik di angka 81,5 persen.
Sebelumnya, Indikator Politik Indonesia pada Januari 2026 mencatat kepuasan publik sebesar 79,9 persen. Sementara Poltracking Indonesia pada Maret 2026 merekam angka 74,1 persen.
Selisih yang sangat lebar itu menjadi perhatian karena berada jauh di luar kisaran yang lazim dijelaskan oleh margin of error. Dalam metodologi survei, perbedaan sebesar itu umumnya dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti waktu pelaksanaan survei, karakteristik responden, teknik pembobotan sampel, hingga redaksi pertanyaan yang digunakan.
Dalam laporannya, SMRC menyebut penurunan tingkat kepuasan publik berkaitan dengan memburuknya persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi, situasi politik, dan penegakan hukum. Hampir separuh responden menilai kondisi ekonomi nasional berada dalam kategori buruk atau sangat buruk.
Baca Juga:
Pengamat politik menilai, perbedaan hasil survei tersebut tidak otomatis menunjukkan ada lembaga yang keliru. Sebaliknya, kondisi itu dapat mencerminkan dinamika dan perubahan sentimen publik yang sedang berlangsung.
“Yang perlu dibaca bukan hanya angkanya, tetapi juga trennya. Jika dalam beberapa bulan ke depan lembaga-lembaga lain ikut menunjukkan penurunan, maka hasil SMRC bisa menjadi sinyal awal melemahnya kepercayaan publik. Namun jika mayoritas survei tetap berada di atas 70 persen, berarti dukungan terhadap Presiden Prabowo masih relatif kuat dan hasil SMRC lebih tepat dipandang sebagai peringatan dini, bukan kesimpulan akhir,” ujar seorang pengamat politik.
Menurutnya, tingkat kepuasan publik sangat dipengaruhi kondisi ekonomi yang dirasakan langsung masyarakat, mulai dari harga kebutuhan pokok, kesempatan kerja, pendapatan rumah tangga, hingga biaya hidup.
Baca Juga:
Legitimasi politik, lanjutnya, tidak hanya dibangun melalui kebijakan pemerintah, tetapi juga melalui persepsi publik terhadap kesejahteraan mereka. Ketika ekonomi dirasakan membaik, tingkat kepuasan biasanya ikut meningkat. Sebaliknya, tekanan ekonomi berpotensi menggerus dukungan politik.
Meski demikian, mayoritas survei nasional sejauh ini masih menunjukkan tingkat kepuasan terhadap Presiden Prabowo berada pada level tinggi. IDM, Indikator Politik Indonesia, dan Poltracking Indonesia sama-sama mencatat angka kepuasan di kisaran 74 hingga 81 persen, yang mengindikasikan legitimasi politik pemerintahan masih relatif kuat.
Karena itu, perbedaan sekitar 30 poin tersebut dinilai belum cukup menjadi dasar untuk menyimpulkan bahwa dukungan publik terhadap pemerintah telah merosot tajam. Perkembangan hasil survei dalam beberapa bulan mendatang akan menjadi indikator penting untuk melihat apakah temuan SMRC merupakan awal dari perubahan tren atau justru menjadi pengecualian dibandingkan mayoritas hasil survei nasional.
Di tengah silang pendapat itu, satu hal menjadi jelas: survei bukan sekadar deretan angka, melainkan instrumen yang terus menjadi rujukan dalam membaca arah opini publik dan dinamika politik Indonesia. (Ris)
