Kobarnews.id, JAKARTA – Realisasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencapai Rp101,1 triliun hingga akhir kuartal II-2026. Program prioritas pemerintah itu telah menjangkau 63,13 juta penerima manfaat di berbagai daerah.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan anggaran MBG merupakan bagian dari fungsi APBN sebagai agent of development atau pendorong pembangunan nasional.
“Sebagai agent of development, APBN diarahkan untuk mengakselerasi pelaksanaan program prioritas, termasuk program MBG yang telah merealisasikan anggaran sebesar Rp101,1 triliun untuk 63,13 juta penerima manfaat,” kata Purbaya dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di kantor Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Jakarta, dikutip dari ANTARA.
Purbaya menjelaskan APBN tidak hanya berfungsi sebagai shock absorber dan pelindung masyarakat miskin, tetapi juga menjadi instrumen pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program strategis yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Selain MBG, pemerintah juga telah merealisasikan anggaran Rp13,1 triliun untuk pembangunan 104 Sekolah Rakyat permanen di berbagai daerah. Program tersebut ditujukan untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Di bidang perlindungan sosial, pemerintah juga terus mengoptimalkan belanja APBN guna menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan.
Hingga akhir kuartal II-2026, realisasi anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai Rp14,5 triliun. Sementara itu, anggaran Kartu Sembako telah terealisasi Rp19,7 triliun dan Program Indonesia Pintar (PIP) sebesar Rp8,8 triliun.
Menurut pemerintah, kombinasi program pembangunan seperti MBG dan Sekolah Rakyat dengan program perlindungan sosial menjadi strategi untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Baca Juga:
Realisasi berbagai program tersebut menunjukkan APBN tetap menjadi instrumen utama pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat perlindungan sosial, serta mempercepat pelaksanaan program-program prioritas sepanjang 2026. (Red)
