Kobarnews.id – Video bantuan pangan bagi warga terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) mendadak menjadi sorotan di media sosial. Pasalnya, paket bantuan yang diperlihatkan dalam video disebut diperuntukkan bagi satu RT yang dihuni 30 kepala keluarga (KK).
Dalam video yang beredar, seorang warga menunjukkan sejumlah bahan pangan yang diterimanya. Bantuan tersebut terdiri atas telur, minyak goreng, mi instan, dan beras.
Warga itu menyebut bantuan diterima pada hari kelima setelah gempa. Namun, jumlah bantuan yang terlihat dalam video memicu tanda tanya karena disebut untuk dibagikan kepada puluhan keluarga.
“Ini ada telur 10 butir, minyak ada seperempat liter, dan juga ada mi satu dus, beras ada 15 kilo. Ini untuk satu RT. Dalam satu RT ada 30 kepala keluarga,” kata warga tersebut dalam video.
Video itu diunggah akun Instagram @fransiska_aja. Unggahan tersebut kemudian ramai diperbincangkan warganet.
Baca Juga:
Sebagian warganet mempertanyakan apakah bahan pangan yang ditampilkan benar-benar merupakan keseluruhan bantuan untuk 30 KK atau hanya salah satu bagian dari distribusi bantuan yang belum seluruhnya diterima warga.
“Gak mungkin presiden ngasih segitu, itu pasti ada yang gak beres di lapangan,” tulis salah satu warganet.
Sorotan juga mengarah pada mekanisme penyaluran bantuan. Jika paket tersebut memang merupakan total bantuan yang dialokasikan untuk satu RT, jumlahnya dinilai perlu mendapat penjelasan lebih lanjut.
Baca Juga:
Namun, belum ada informasi resmi yang memastikan konteks lengkap bantuan dalam video tersebut. Belum diketahui pula apakah paket yang diperlihatkan merupakan jatah kolektif satu RT, bantuan sementara, atau bagian dari distribusi yang masih berlanjut.
Karena itu, isi video tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya penyimpangan dalam penyaluran bantuan.
Kondisi ini membuat transparansi distribusi menjadi penting, terlebih bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat yang tengah menghadapi situasi darurat akibat bencana.
Pihak terkait perlu memberikan penjelasan mengenai jumlah bantuan, penerima, hingga mekanisme distribusinya agar informasi yang beredar di media sosial tidak menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat. (Red)
