Oleh: Satrio Arismunandar*
Ketua Dewan Pengawas Perkumpulan Penulis Indonesia SATUPENA
(Foto: Satrio A)
Ada yang menarik dari susunan baru Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 2 Oktober 2026. Bukan semata karena jumlah anggotanya mencapai 26 orang.
Yang menarik justru keragaman latar belakang mereka. Di dalamnya terdapat mantan menteri, jenderal, pengusaha, ulama, tokoh organisasi keagamaan, akademisi, ahli hukum tata negara, mantan hakim Mahkamah Konstitusi, aktivis, hingga tokoh yang selama ini dikenal kritis terhadap pemerintah.
Keragaman itu menyimpan pesan politik sekaligus kelembagaan.
Prabowo tampaknya tidak sedang membangun semacam “kabinet kedua”. Ia membentuk ruang konsultasi yang lebih luas, tempat pengalaman pemerintahan, bisnis, agama, keamanan, hukum, masyarakat sipil, hingga suara kritik ditempatkan dalam satu meja.
Pertanyaannya kemudian bukan sekadar siapa saja mereka. Pertanyaan yang lebih penting adalah untuk apa Prabowo membutuhkan mereka dalam tiga tahun terakhir pemerintahannya menuju 2029?
Karakter Wantimpres Baru
Di pucuk Wantimpres terdapat Pratikno sebagai ketua, Hatta Rajasa sebagai wakil ketua, dan Muhammad Qodari sebagai sekretaris.
Baca Juga:
Ketiganya membawa pengalaman berbeda.
Pratikno merupakan akademisi ilmu politik yang pernah menjadi Rektor UGM dan Menteri Sekretaris Negara selama dua periode pemerintahan Joko Widodo. Ia kemudian dipercaya menjadi Menko PMK pada pemerintahan Prabowo.
Hatta Rajasa merupakan teknokrat-politikus yang pernah menjadi menteri pada pemerintahan Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono. Sementara Qodari memiliki pengalaman di bidang riset politik, survei, komunikasi politik, dan pemerintahan Prabowo.
Susunan ini memberi gambaran mengenai karakter Wantimpres baru: pengalaman birokrasi, kebijakan ekonomi-politik, serta kemampuan membaca opini dan komunikasi publik.
Pratikno menjadi sosok yang menarik perhatian. Ia baru saja meninggalkan posisi Menko PMK dan kemudian ditempatkan sebagai Ketua Wantimpres.
Artinya, Pratikno tidak memasuki lembaga tersebut sebagai orang yang harus mempelajari mesin pemerintahan Prabowo dari awal. Ia datang dari dalam pemerintahan itu sendiri.
Pengalaman tersebut penting karena Wantimpres membutuhkan orang yang memahami bagaimana kebijakan dirumuskan, dinegosiasikan antarkementerian, diterjemahkan menjadi program, hingga persoalan yang biasanya muncul di dalam birokrasi.
Bukan Sekadar “Orang Dekat”
Dalam politik, istilah afiliasi memiliki banyak bentuk. Bisa berupa hubungan partai, organisasi, profesional, personal, maupun pengalaman bekerja bersama.
Namun, afiliasi tidak otomatis berarti ketidakprofesionalan.
Dalam sebuah lembaga penasihat presiden, kedekatan dengan pusat kekuasaan dapat menjadi sumber pengetahuan. Tetapi kedekatan juga bisa menjadi kelemahan jika membuat seseorang kehilangan jarak kritis.
Karena itu, ukuran penting Wantimpres bukan sekadar apakah anggotanya dekat atau tidak dengan Presiden.
Pertanyaan yang lebih substantif adalah: apakah mereka mampu mengatakan kepada Presiden sesuatu yang mungkin tidak ingin didengarnya?
Di sinilah keberadaan Rocky Gerung menjadi menarik.
Rocky bukan figur yang selama ini dikenal sebagai bagian dari lingkaran kekuasaan Prabowo. Sebaliknya, ia dikenal sebagai akademisi dan intelektual publik yang kerap menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah.
Setelah dilantik, Rocky mengatakan fungsi Wantimpres adalah bersikap “kritis terhadap kebijakan”. Menurut dia, Wantimpres berada pada wilayah pertimbangan etis dan strategis, bukan mengurusi teknis pemerintahan sehari-hari.
Jika fungsi itu benar-benar dijalankan, keberadaan Rocky dapat dibaca sebagai upaya menghadirkan “cermin” dari luar lingkaran birokrasi.
Presiden tentu memiliki menteri, staf, penasihat politik, dan aparat birokrasi yang setiap hari memberikan laporan. Yang lebih sulit adalah memperoleh suara yang bersedia mengatakan bahwa sebuah kebijakan mungkin keliru, masyarakat melihat persoalan secara berbeda, atau konsekuensinya tidak seperti yang dibayangkan pemerintah.
Dari NU hingga Lintas Agama
Dimensi lain yang terlihat dari komposisi Wantimpres baru adalah representasi keagamaan dan sosial.
Ada Quraish Shihab, Said Aqil Siradj, Anwar Iskandar, Yahya Cholil Staquf, dan Salim Segaf Al-Jufri. Ada pula Shinta Nuriyah Wahid.
Dari komunitas agama lain terdapat Philip Kuncoro Wijaya dari lingkungan umat Buddha, Budi Tanuwibowo dari komunitas Khonghucu, serta Jacky Manuputty dari lingkungan gereja.
Komposisi ini penting karena pemerintahan tidak hanya berhadapan dengan persoalan ekonomi dan keamanan. Pemerintah juga harus mengelola kohesi sosial.
Dalam tiga tahun terakhir menuju 2029, pertumbuhan ekonomi harus dijaga, program-program besar harus menghasilkan dampak, sementara masyarakat menghadapi fragmentasi akibat media sosial, politik identitas, ketimpangan informasi, dan pertarungan opini.
Dalam situasi seperti itu, tokoh agama tidak hanya dibutuhkan untuk berbicara mengenai agama. Mereka juga dapat menjadi kanal untuk membaca kondisi sosial masyarakat.
Quraish Shihab membawa otoritas keilmuan Islam. Said Aqil dan Yahya Staquf memiliki pengalaman panjang di lingkungan NU. Anwar Iskandar membawa pengalaman kelembagaan MUI. Salim Segaf memiliki pengalaman politik dan pemerintahan sekaligus latar belakang keagamaan.
Sementara Shinta Nuriyah dikenal dengan tradisi pemikiran pluralisme dan dialog lintas agama yang selama bertahun-tahun melekat pada warisan pemikiran Abdurrahman Wahid.
Komposisi tersebut dapat dibaca sebagai sebuah “panel sosial-keagamaan”. Fungsinya bukan untuk mengendalikan masyarakat melalui tokoh agama, melainkan memberikan perspektif kepada Presiden mengenai bagaimana kebijakan negara diterima oleh komunitas yang berbeda.
Ada Jenderal, Ada Pengusaha
Dimensi lain adalah keamanan dan ekonomi.
Agum Gumelar, Budi Gunawan, dan Ida Bagus Purwalaksana membawa pengalaman dari lingkungan pertahanan dan keamanan. Dalam pemerintahan Prabowo, perspektif tersebut memiliki relevansi tersendiri.
Prabowo memiliki latar belakang militer dan agenda pertahanan yang besar, mulai dari modernisasi alutsista, penguatan industri pertahanan, ketahanan nasional, hingga posisi Indonesia di tengah kompetisi kekuatan besar.
Namun Wantimpres tidak berhenti pada isu keamanan.
Ada Chairul Tanjung, Dato’ Sri Tahir, dan Jusuf Hamka yang membawa pengalaman dari dunia usaha dengan latar belakang masing-masing.
Kehadiran pengusaha dapat memberikan perspektif yang tidak selalu tersedia di birokrasi: bagaimana regulasi dirasakan pelaku usaha, bagaimana investor membaca risiko Indonesia, bagaimana proyek infrastruktur menghadapi persoalan pembiayaan, serta bagaimana kebijakan pemerintah diterjemahkan menjadi keputusan ekonomi.
Namun, di sinilah prinsip profesionalitas menjadi penting.
Pengusaha yang duduk sebagai penasihat Presiden idealnya tidak sekadar membawa kepentingan dunia usaha. Mereka juga harus mampu melihat kepentingan ekonomi nasional secara lebih luas.
Kebijakan ekonomi selalu memiliki dua sisi. Ada kebutuhan investasi, pertumbuhan, efisiensi, dan kepastian usaha. Di sisi lain ada kepentingan pekerja, konsumen, UMKM, lingkungan, fiskal negara, dan pemerataan.
Wantimpres akan diuji pada kemampuannya mempertemukan berbagai kepentingan tersebut, bukan sekadar menyuarakan kepentingan kelompok asalnya.
Bagaimana Mengukur Kinerja Wantimpres?
Di sinilah Wantimpres menjadi lembaga yang unik.
Publik mungkin tidak pernah tahu apakah sebuah keputusan Presiden lahir setelah mendengar nasihat tertentu dari Wantimpres. Akibatnya, keberhasilan lembaga ini tidak mudah diukur dengan indikator yang biasa digunakan untuk kementerian.
Tidak ada jalan tol yang bisa diklaim sebagai hasil kerja Wantimpres. Tidak ada angka ekspor yang secara langsung dapat diberi label sebagai “hasil Wantimpres”.
Keberhasilannya lebih subtil.
Apakah Presiden memperoleh perspektif yang lebih luas sebelum mengambil keputusan? Apakah ada kebijakan yang diperbaiki setelah mendapat masukan? Apakah risiko yang sebelumnya tidak terlihat menjadi teridentifikasi?
Dan yang paling penting: apakah para penasihat berani berbeda pendapat?
Menuju 2029, Bukan Sekadar Popularitas
Di sinilah paradoks Wantimpres baru berada.
Prabowo mendapatkan sebuah dewan dengan kekayaan pengalaman yang besar. Secara teoritis, hal itu berarti kekayaan perspektif.
Namun, kekayaan perspektif baru berarti jika berbagai pandangan benar-benar dipertemukan.
Jika semua orang hanya menyampaikan apa yang ingin didengar Presiden, Wantimpres berisiko berubah menjadi ruang gema. Sebaliknya, jika perbedaan pandangan dapat disampaikan secara profesional, argumentatif, dan dalam koridor kerahasiaan yang diperlukan, lembaga ini dapat menjadi semacam ruang uji bagi kebijakan Presiden.
Sampai 2029, tantangan pemerintahan Prabowo bukan hanya mempertahankan popularitas. Yang lebih penting adalah apakah janji politik dapat diterjemahkan menjadi kapasitas negara dan apakah program-program unggulan pemerintah mampu bertahan menghadapi keterbatasan anggaran serta perubahan ekonomi global.
Untuk itu, Presiden membutuhkan lebih dari sekadar loyalitas. Ia membutuhkan pengalaman, keahlian, sekaligus kritik.
Makna penting dari susunan Wantimpres baru ini karena itu bukan semata siapa yang paling dekat dengan Prabowo, siapa yang pernah dekat dengan Jokowi, siapa yang berasal dari NU, siapa yang pengusaha, atau siapa yang selama ini dikenal sebagai pengkritik pemerintah.
Yang lebih penting adalah apakah seluruh latar belakang tersebut dapat diubah menjadi keragaman nasihat.
Figur seperti Rocky Gerung, misalnya, diharapkan membawa fungsi yang berbeda: menjaga agar meja pertimbangan Presiden tidak kehilangan suara kritis.
Pada akhirnya, efektivitas Wantimpres akan sangat bergantung pada bagaimana seluruh anggota menjalankan perannya. Sebab nasihat yang berguna bagi seorang presiden bukan hanya nasihat yang membenarkan keputusan.
Nasihat yang berguna adalah nasihat yang membuat seorang presiden melihat sesuatu yang sebelumnya tidak terlihat.
Tiga tahun terakhir menuju 2029 akan menjadi ujian bagi 26 anggota Wantimpres: apakah mereka sekadar menjadi bagian dari struktur kekuasaan, atau benar-benar menjadi ruang berpikir strategis bagi Presiden Prabowo dalam menyelesaikan agenda pemerintahannya.
Editor: Deni Setiadi
