Kobarnews.id, PANDEGLANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang tancap gas membenahi infrastruktur jalan. Untuk 2027, anggaran pembangunan jalan ditargetkan menembus Rp 100 miliar yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Saat ini, anggaran yang telah dikalkulasikan tim perencana baru mencapai sekitar Rp 87 miliar. Namun, pimpinan daerah mengarahkan agar alokasi tersebut ditingkatkan seiring dengan upaya mendongkrak PAD.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pandeglang, Hasan Bisri, SE, MSi, mengatakan peningkatan anggaran jalan menjadi salah satu prioritas dalam penyusunan rencana pembangunan daerah 2027.
“Pimpinan mengarahkan kalau PAD kita meningkat, anggaran untuk jalan bisa ditingkatkan menjadi Rp 100 miliar. Saat ini, yang sudah kita kalkulasikan bersama tim sekitar Rp 87 miliar,” kata Hasan kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (12/10/2026).
Selain infrastruktur jalan, Pemkab Pandeglang juga memprioritaskan pembangunan desa dengan tingkat kesulitan geografis tinggi. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) perangkat daerah serta dukungan terhadap program strategis nasional dan Provinsi Banten turut menjadi perhatian.
Hasan menjelaskan, pemenuhan SPM terutama menyasar sektor pendidikan dan kesehatan. Sementara itu, salah satu program strategis nasional yang menjadi perhatian di Pandeglang adalah pembangunan Sekolah Rakyat.
Tak hanya itu, ketahanan pangan juga masuk dalam daftar prioritas pembangunan. Pandeglang dinilai memiliki peran penting dalam menjaga pasokan pangan karena menjadi salah satu daerah penghasil padi terbesar di Banten.
“Ketahanan pangan juga menjadi perhatian. Ibu Bupati, Wakil Bupati bersama Pak Sekda mengarahkan tim perencana agar mengalokasikan anggaran untuk mendukung program tersebut,” ujarnya.
Baca Juga:
Hasan menegaskan, peningkatan pembangunan infrastruktur tidak hanya bergantung pada kemampuan PAD. Pemkab Pandeglang juga berharap adanya dukungan pendanaan dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Banten, serta kementerian terkait.
Untuk menentukan sasaran perbaikan jalan, pemerintah daerah akan mengacu pada data kondisi kemantapan jalan yang tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian, alokasi anggaran diharapkan lebih tepat sasaran sesuai kondisi dan kebutuhan di lapangan.
Musrenbang 2027 Mulai Disiapkan
Di sisi lain, Bappeda Pandeglang mulai mempersiapkan tahapan penyusunan rencana pembangunan 2027 melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Sesuai jadwal yang direncanakan, Musrenbang tingkat desa akan digelar pada pekan pertama Januari, disusul tingkat kecamatan pada pekan kedua Januari. Selanjutnya, Musrenbang tingkat kabupaten dijadwalkan berlangsung pada pekan pertama Februari.
Bappeda berharap seluruh tahapan berjalan sesuai jadwal dan mekanisme yang berlaku, sehingga penyusunan program pembangunan dapat dilakukan secara terarah dan terukur.
Saat ini, Bappeda masih menuntaskan sejumlah tahapan perencanaan, termasuk perubahan anggaran tahun 2026. Penyusunan program untuk 2027 pun diarahkan agar selaras dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang.
Baca Juga:
Menurut Hasan, keselarasan tersebut penting agar setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar mendukung prioritas pembangunan daerah.
Luncurkan Aseupan, Pengawasan Makin Terukur
Tak hanya fokus menyusun anggaran, Bappeda Pandeglang juga memperkuat pengendalian dan evaluasi pembangunan melalui aplikasi Sistem Evaluasi Pengendalian Pembangunan (Aseupan).
Aplikasi tersebut diluncurkan Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani pada 2 Oktober 2026 di Ruang Pintar.
Hasan mengatakan, Aseupan dirancang untuk memudahkan perangkat daerah dan kecamatan memasukkan data, termasuk laporan realisasi program pembangunan tahun 2026. Data tersebut selanjutnya menjadi bahan evaluasi bagi pimpinan daerah dalam menentukan kebijakan pembangunan berikutnya.
“Melalui Aseupan, seluruh perangkat daerah dan kecamatan bisa menginput data realisasi pembangunan. Ini menjadi pijakan bagi pimpinan untuk melakukan evaluasi agar pelaksanaan program ke depan lebih optimal dan berbasis data,” jelasnya.
Selain Aseupan, Bappeda juga menyiapkan dashboard legislatif untuk membantu DPRD memantau dan mengevaluasi kinerja perangkat daerah.
Dashboard tersebut memuat data pokok-pokok pikiran anggota DPRD berdasarkan daerah pemilihan (dapil). Informasi ini diharapkan dapat menjadi bahan pendukung dalam penyusunan rencana sekaligus evaluasi pembangunan.
Bappeda juga mengembangkan pemanfaatan dashboard eksekutif, dashboard Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah, serta dashboard IKU perangkat daerah. Seluruh sistem tersebut diharapkan memperkuat transparansi, efektivitas pengawasan, dan sinkronisasi program pembangunan di Kabupaten Pandeglang.
Hasan menilai, integrasi berbagai menu pemantauan tersebut menjadi salah satu keunggulan sistem evaluasi pembangunan yang dimiliki Pandeglang.
“Sepengetahuan saya, hanya Pandeglang yang memiliki menu-menu kaitan dengan realisasi anggaran dan pencapaian indikator daerah dibandingkan dengan daerah lainnya,” pungkasnya. (Red/Riyan)
