Kobarnews.id, TANGERANG – Gubernur Banten Andra Soni menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk memperkuat iklim investasi yang kondusif dan berpihak kepada masyarakat. Banten saat ini konsisten masuk lima besar provinsi dengan kontribusi investasi terbesar secara nasional.
Komitmen tersebut disampaikan Andra Soni saat membuka Karya Kreatif Banten (KKB) dan Banten Investment Forum (BIF) di Hotel DoubleTree, Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, Jumat (9/10/2026).
Andra mengatakan Pemprov Banten terus berupaya memberikan kepastian hukum, mempermudah proses perizinan, memperkuat infrastruktur, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik guna menarik minat investor.
“Mari kita jadikan Provinsi Banten sebagai daerah yang tidak hanya menarik untuk berinvestasi, tetapi juga memberikan kepastian, kemudahan, peluang pertumbuhan, dan manfaat jangka panjang bagi para investor maupun masyarakat,” ujar Andra.
Dia mengatakan penguatan iklim investasi dilakukan melalui penyederhanaan perizinan sesuai ketentuan, jaminan kepastian berusaha, serta sinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota.
Baca Juga:
Andra juga mengajak investor, pelaku usaha, lembaga pembiayaan, dan mitra pembangunan untuk bersama-sama mengembangkan ekosistem usaha yang produktif dan berkelanjutan di Banten.
“Saya mengajak para investor, pelaku usaha, lembaga pembiayaan, dan mitra pembangunan untuk menjadikan Provinsi Banten sebagai mitra strategis dalam membangun ekosistem usaha yang produktif dan berkelanjutan,” katanya.
Dorong UMKM Naik Kelas
Menurut Andra, KKB dan BIF menjadi momentum untuk menyinergikan kreativitas, inovasi, dan investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu fokusnya adalah memperluas akses pasar produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sekaligus menarik minat investor.
Dia menilai UMKM memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional, termasuk saat menghadapi berbagai krisis.
“Sejarah telah menunjukkan bahwa dalam menghadapi berbagai krisis, mulai dari krisis ekonomi 1997-1998, krisis keuangan global tahun 2008, hingga pandemi COVID-19, UMKM selalu hadir dan tetap menjadi penopang perekonomian nasional,” paparnya.
Karena itu, Andra mendorong peningkatan daya saing UMKM melalui inovasi produk, pemanfaatan teknologi digital, penguatan akses pembiayaan, serta kemitraan dengan industri besar.
Dia menegaskan investasi tidak cukup hanya dilihat dari besarnya modal yang masuk atau jumlah proyek yang terealisasi. Investasi juga harus memberikan dampak nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
“Investasi bukan semata-mata tentang besarnya nilai modal yang masuk atau banyaknya proyek yang terealisasi. Investasi harus mampu menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, memperkuat struktur perekonomian daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Banten Punya 21 Kawasan Industri
Dukungan terhadap pengembangan investasi dan UMKM di Banten juga disampaikan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Solikin M. Juhro melalui pesan video. Dia menyebut Banten memiliki potensi ekonomi yang besar, tetapi pengembangan UMKM perlu ditopang tiga faktor utama.
“Pertama adalah kualitas, UMKM Banten harus naik kelas. Kedua konektivitas, di mana produk yang baik harus bertemu dengan pasar, pembiayaan, dan investor. Terakhir adalah kolaborasi, karena tidak ada UMKM yang bisa naik kelas sendirian,” ujar Solikin.
Sementara itu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu menyebut Banten konsisten berada di lima besar provinsi penyumbang investasi nasional dan terus berupaya menembus tiga besar.
Menurut Todotua, keberadaan kawasan industri menjadi salah satu keunggulan Banten dalam menarik investasi.
“Provinsi Banten memiliki 21 kawasan industri, yang menjadikannya terbanyak kedua di Pulau Jawa setelah Jawa Barat. Banten juga memiliki dua Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yakni di Tanjung Lesung dan BSD,” ungkap Todotua.
Di kesempatan yang sama, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan mengapresiasi kinerja penataan ruang dan pelayanan pertanahan di Banten. Dia menilai koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah berjalan baik.
Salah satu capaian yang disorot adalah penyelarasan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP). Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal daerah.
“Salah satu capaian nyata yang berhasil kita lakukan adalah penyelarasan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP), yang ke depannya akan meningkatkan kapasitas fiskal daerah,” kata Ossy.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Banten Sofwan Kurnia turut menilai peluang investasi di Banten masih terbuka luas. Menurutnya, potensi tersebut perlu dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kami melihat, peluang dan ruang untuk berinvestasi di Provinsi Banten masih terbuka jauh lebih lebar dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa,” pungkas Sofwan. (Red/Rez)
