kobarnews.id
Senin, 23 November 2026
  • News
  • Nasional
  • Internasional
  • Daerah
  • Lifestyle
  • Hukum
  • Budaya
  • Ekbis
  • Barjas
  • Infrastruktur
  • Inspirasi
  • Kesehatan
  • Kobar Mania
  • Olahraga
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Politik
  • Sosial
  • Tekno
  • Viral
  • Pandeglang
  • Kabupaten Pandeglang
  • Banten
  • Lebak
  • Kabupaten Lebak
  • Rangkasbitung
  • Wisata Pandeglang
  • Pemkab Lebak
kobarnews.idkobarnews.id
Font ResizerAa
  • News
  • Viral
  • Hukum
  • Pemerintahan
  • Barjas
  • Budaya
  • Daerah
  • Ekbis
  • Infrastruktur
  • Inspirasi
  • Internasional
  • Kesehatan
  • Kobar Mania
  • Lifestyle
  • Nasional
  • Olahraga
  • Pendidikan
  • Politik
  • Sosial
  • Tekno
Search
  • Kanal
    • News
    • Daerah
    • Viral
    • Hukum
    • Ekbis
    • Nasional
    • Kesehatan
    • Internasional
    • Barjas
    • Inspirasi
    • Budaya
    • Kobar Mania
    • Lifestyle
    • Politik
    • Infrastruktur
    • Olahraga
    • Pendidikan
    • Sosial
    • Pemerintahan
    • Tekno
Punya akun? Masuk
Follow US
© 2026 Kobarnews.id. Designed with ❤︎⁠ by dezainin.com
DaerahPendidikanPolitikViral

Raperda Pemberdayaan Usaha Kecil Dibahas, Komisi II DPRD Banten Dorong Regulasi Berpihak

Oleh:
Redaksi
Oleh:Redaksi
Editor
Follow:
- Editor
11 September 2026
Bagikan
4 menit baca
Rapat ekspose Raperda di ruang rapat Komisi II DPRD Banten.
Bagikan

Kobarnews.id, SERANG – Komisi II DPRD Provinsi Banten membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Kecil. Dewan mendorong agar regulasi tersebut benar-benar memberikan kemudahan dan perlindungan bagi pelaku usaha kecil.

Pembahasan dilakukan dalam rapat ekspose Raperda di ruang rapat Komisi II DPRD Banten, Kamis (10/9/2026). Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPRD Banten KH Iip Makmur bersama anggota Komisi II dan perangkat daerah terkait.

Dalam rapat tersebut, pembahasan difokuskan pada kerangka besar Raperda, termasuk penyesuaian judul dan ruang lingkup agar sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi Banten.

Komisi II menilai Raperda tersebut tidak boleh sekadar menjadi produk regulasi. Aturan yang disusun harus menjadi instrumen kebijakan yang mampu memberikan kemudahan sekaligus keberpihakan kepada pelaku usaha kecil.

- Advertisement -
Ad image

Sebab, persoalan usaha kecil dinilai tidak cukup diselesaikan melalui pelatihan atau bantuan sesaat. Pelaku usaha masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan modal, akses pasar, kapasitas usaha, pelayanan, hingga persoalan hukum.

Baca Juga:

Kebakaran Pabrik Cikande, 50 Karyawan Belum Diketahui Nasibnya
Golkar Lebak Salurkan Bantuan Peralatan Dapur untuk Korban Kebakaran Baduy
Lukisan Badak Ujung Kulon Meneteskan Air Mata, Simbol Penolakan Relokasi ke Alas Purwo
Kebakaran Pabrik di Cikande Padam, 3 Kantong Jenazah Dievakuasi

Karena itu, substansi Raperda diarahkan untuk memastikan kehadiran pemerintah tidak hanya melalui program, tetapi juga dalam membantu pelaku usaha ketika menghadapi hambatan dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya.

Salah satu perhatian Komisi II adalah akses permodalan. Kemudahan memperoleh pembiayaan dinilai penting agar usaha kecil dapat meningkatkan skala usahanya dan tidak terus berada pada kondisi yang sama dari tahun ke tahun.

Selain modal, akses pasar juga menjadi sorotan. Produk usaha kecil dinilai tidak cukup hanya diproduksi dan dipamerkan dalam kegiatan pemerintah. Diperlukan ekosistem yang mampu membuka akses pasar secara lebih luas dan berkelanjutan.

Baca Juga:

Festival Cagar Budaya 2026 Digelar di Pandeglang, Dorong Pelestarian Warisan Banten
Kota Tangerang Borong Dua Emas Hoki Outdoor Porprov VII, Ali Hanafiah Bidik Prestasi di PON 2028
Andra Soni Apresiasi JHL Group dan Banksasuci, 80 Meter Waste Trap Dipasang di Cisadane
Budayawan Apresiasi Respons Cepat Gubernur Banten Tangani Kebakaran di Baduy

Peningkatan kapasitas pelaku usaha juga menjadi bagian penting dalam Raperda. Penguatan kemampuan manajemen, produksi, pemasaran dan pengembangan usaha dinilai dibutuhkan agar pelaku usaha kecil mampu menghadapi persaingan.

- Advertisement -
Ad image

Komisi II juga menyoroti pentingnya pusat pelayanan terpadu. Pelayanan bagi pelaku usaha diharapkan lebih sederhana dan mudah diakses sehingga persoalan administratif tidak menjadi hambatan dalam mengembangkan usaha.

Aspek perlindungan hukum turut menjadi perhatian. Pelaku usaha kecil dinilai perlu memiliki akses terhadap informasi dan pendampingan ketika menghadapi persoalan hukum.

Perlindungan tersebut tidak hanya dilakukan melalui proses litigasi. Penyuluhan, pembinaan dan pendampingan hukum secara nonlitigasi dinilai penting sebagai langkah pencegahan agar pelaku usaha memahami hak dan kewajibannya serta tidak mudah berada pada posisi yang dirugikan.

- Advertisement -
Ad image

Ketua Komisi II DPRD Banten KH Iip Makmur meminta seluruh perangkat daerah dan pihak terkait menyampaikan masukan secara tertulis untuk menyempurnakan materi Raperda sebelum masuk ke pembahasan pasal demi pasal.

“Masukan dari berbagai perangkat daerah dinilai diperlukan agar aturan yang nantinya disahkan tidak hanya kuat secara normatif, tetapi juga realistis untuk diterapkan di lapangan,” ujar Iip.

Baca Juga:

Wagub Banten Minta Sineas Angkat Kearifan Lokal Lewat Film
Hari Ketujuh Operasi Zebra Maung 2026, Satlantas Polres Lebak Gencarkan Edukasi Pengendara
Kebakaran Pabrik Permen di Cikande, 40 Pekerja Belum Diketahui Keberadaannya
Andra Soni Kebut Pembangunan 36 Rumah Warga Baduy Korban Kebakaran

Iip mengatakan keberhasilan Raperda tersebut tidak dapat diukur dari banyaknya pasal yang berhasil disusun.

“Keberhasilan Raperda ini tidak akan diukur dari banyaknya pasal yang berhasil disusun. Ukurannya justru akan terlihat dari kehidupan pelaku usaha kecil setelah aturan tersebut diberlakukan,” katanya.

Komisi II DPRD Banten berharap Raperda tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Kecil nantinya menjadi instrumen kebijakan yang benar-benar berpihak kepada pelaku usaha kecil, bukan sekadar menambah daftar regulasi daerah.

Rapat tersebut turut dihadiri DR Agus Lukman Hakim dari Jaringan Legislasi Nusantara selaku tim penyusun Naskah Akademik dan Raperda Pemberdayaan Usaha Kecil. (Red/Dian)

Bagikan berita ini
Facebook Whatsapp Whatsapp Copy Link
Sebelumnya Golkar Lebak Bagikan 10.000 Masker untuk Warga Terdampak Abu Vulkanik Anak Krakatau
Selanjutnya Krisis Air Bersih, Satpol PP-Damkar Lebak Salurkan Bantuan ke Warga Cilograng
- Advertisement -
Ad image
TERKINI

Gubernur Andra Soni Siapkan 36 Rumah dan Lumbung Padi untuk Warga Baduy, Pembangunan Mulai Desember

Live Music dan Menu Favorit Jadi Magnet, Cafe TEMPAT NGOPI Serang Diserbu Ratusan Pengunjung

150 Peserta Ikuti Lebak Outdoor Festival 2026, Perkuat Kesiapsiagaan SAR

Warga Ujung Kulon Tolak Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo, Soroti Isu Tambang

Ade Yuliasih hingga Taufik Ruki Kompak Tolak Relokasi Badak Jawa dari Banten

- Advertisement -
Ad image
- Advertisement -
Ad image
Berita Terkait
Daerah Hukum

Gate Parkir Motor di Mall of Serang Macet, Pejalan Kaki Terancam Terserempet

Daerah Hukum

Hari Ketiga Pencarian, Dua Warga Baduy Korban Hanyut di Sungai Cisimeut Ditemukan

Daerah Hukum

Kunjungan Kapolri ke Polda Banten Berjalan Tertib, Pembatasan Peserta karena Kapasitas Aula

Daerah Nasional

Kepala SPTN Wilayah I Panaitan: Kawasan Panaitan, Peucang dan Handeuleum Aman untuk Dikunjungi Wisatawan

Daerah Nasional

Kunjungan Kapolri ke Polda Banten Diwarnai Protes Wartawan Online, FKAWB: Kami Seperti Dianaktirikan!

  • Trending Topics:
  • Daerah
  • Viral
  • News
  • Pemerintahan
  • Hukum
  • Nasional
  • Inspirasi
  • Pendidikan
  • Budaya
  • Ekbis
  • Politik
kobarnews.id
Kobarnews.id mengangkat berbagai isu, mulai dari politik, pemerintahan, hukum, sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, budaya, hingga peristiwa dan perkembangan masyarakat di daerah.
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Kontak & Iklan
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Syarat & Ketentuan

2016 © Kobarnews.id. Designed with ❤︎⁠ by dezainin.com