Kobarnews.id, SERANG – Gubernur Banten Andra Soni memastikan arah pembangunan di Provinsi Banten sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.
Hal itu disampaikan Andra Soni usai menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Banten dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung DPRD Provinsi Banten, Kota Serang, Jumat (14/8/2026).
Andra hadir bersama Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah. Menurutnya, sejumlah capaian dan arah kebijakan yang disampaikan Presiden Prabowo selaras dengan program pembangunan yang tengah dijalankan Pemprov Banten.
Salah satunya, kata Andra, adalah kebijakan pembangunan dari desa dan dari bawah yang diarahkan untuk mendorong pemerataan ekonomi sekaligus mengentaskan kemiskinan.
“Tadi disampaikan capaian-capaian yang telah diraih oleh pemerintah pusat. Alhamdulillah, apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden juga sinkron dengan apa yang kita lakukan di daerah,” kata Andra.
Baca Juga:
Dia mencontohkan pembangunan infrastruktur dasar, konektivitas jalan, hingga irigasi yang dikerjakan secara sinergis oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Banyak capaian-capaian yang telah dilaksanakan, salah satunya adalah pembangunan irigasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan juga oleh pemerintah daerah, baik kabupaten/kota maupun provinsi, dan juga pembangunan konektivitas jalan desa,” ujarnya.
Andra menegaskan, sinergi pusat dan daerah menjadi kunci agar pembangunan benar-benar memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat.
Baca Juga:
“Alhamdulillah ini linier atau sinkron dengan kebijakan pemerintah pusat,” tegasnya.
Sementara, Ketua DPRD Provinsi Banten Fahmi Hakim mengatakan rapat paripurna tersebut merupakan bagian dari rangkaian agenda kenegaraan dalam menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.
“Tadi kita melaksanakan kegiatan rapat paripurna, yakni mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia di hari kemerdekaan,” ujar Fahmi.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyoroti pentingnya kemandirian ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global yang dipicu konflik geopolitik, perang dagang, hingga gangguan rantai pasok dunia.
Presiden menilai Indonesia harus mampu berdiri di atas kaki sendiri sehingga tidak mudah terdampak perubahan situasi global.
“Dalam keadaan seperti ini, Indonesia harus semakin mampu berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita harus bisa mandiri, kita tidak boleh tergantung pasokan-pasokan dari luar,” kata Prabowo.
Baca Juga:
Di tengah tekanan ekonomi global, Prabowo menyebut kinerja perekonomian Indonesia tetap positif. Realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp1.931 triliun dan menciptakan lebih dari 2,7 juta lapangan kerja.
Sedangkan pada semester pertama 2026, realisasi investasi mencapai Rp1.010 triliun dengan penciptaan lebih dari 1,4 juta lapangan kerja.
Pertumbuhan ekonomi juga disebut menunjukkan tren positif. Ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 tumbuh 5,61 persen, sementara pertumbuhan semester I 2026 mencapai 5,45 persen.
“Ini adalah pertumbuhan kuartal pertama dan pertumbuhan semester pertama tertinggi dalam 13 tahun terakhir ini,” imbuh Prabowo.
Presiden optimistis pertumbuhan ekonomi masih dapat ditingkatkan hingga akhir 2026. Bahkan, target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen diyakini bisa dicapai melalui kebijakan yang tepat dan rasional.
Namun, Prabowo mengingatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi bukanlah tujuan akhir pembangunan. Ukuran keberhasilan pembangunan, kata dia, adalah seberapa besar manfaatnya dirasakan masyarakat, khususnya kelompok paling bawah.
“Tetapi saya tegaskan di hadapan majelis ini, bagi saya pertumbuhan dan investasi bukan tujuan akhir. Tujuan kita adalah kesejahteraan rakyat kita,” tegasnya.
Prabowo juga menekankan pentingnya mewujudkan kemandirian pangan. Pemerintah, kata dia, harus menyelesaikan berbagai persoalan yang selama ini dihadapi petani, mulai dari akses pupuk, harga gabah, hingga aturan yang berbelit-belit.
Pemerintah memilih mencari solusi dan memastikan birokrasi tidak menjadi penghambat kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
Karena itu, Prabowo menegaskan perlunya pembenahan birokrasi agar bekerja lebih efisien dan terbebas dari praktik penyalahgunaan kewenangan.
Negara, menurutnya, harus hadir untuk memudahkan masyarakat, baik melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. (Ris)
