Kobarnews.id, CILEGON – Kinerja organisasi yang dinilai lamban merespons persoalan selama kurang lebih satu tahun terakhir membuat Lembaga Bantuan Hukum Kesatuan Komando Pembela Merah Putih Markas Wilayah Provinsi Banten (LBH-KKPMP Mawil Banten) melakukan evaluasi besar-besaran.
Restrukturisasi kepengurusan pun menjadi langkah yang diprioritaskan untuk mengembalikan efektivitas roda organisasi.
Ketua LBH-KKPMP Mawil Banten, Ahmad Rosidin, CPL, menegaskan, struktur organisasi harus mampu mengikuti strategi dan dinamika di lapangan. Menurutnya, organisasi yang dinamis membutuhkan struktur yang fleksibel, responsif, dan adaptif.
“Kalau struktur tidak mengikuti strategi, organisasi akan sulit bergerak cepat,” tegas Ahmad dalam forum diskusi dan koordinasi di Sekretariat LBH-KKPMP Mawil Banten, Link Sambilawang, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Senin (31/8/2026).
Forum tersebut turut dihadiri Ketua KKPMP Mawil Banten, Jeri Kaspor, serta Sekjen Markas Besar KKPMP, Jajat Sudrajat, S.Sos.
Tegakkan Hirarki, Jangan Jalan Sendiri
Dalam forum itu, Ahmad juga memberikan teguran keras terkait pentingnya disiplin organisasi dan penegakan hirarki.
Dia menegaskan, setiap kebijakan dan langkah organisasi di tingkat wilayah harus berjalan sesuai garis komando yang telah ditetapkan.
“Semua kebijakan di tingkat provinsi harus tegak lurus di bawah komando Ketua LBH-KKPMP Markas Besar (Mabes) dan Ketua KKPMP Markas Wilayah Banten,” ujarnya.
Menurut Ahmad, ketegasan garis komando diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun kebijakan di tubuh organisasi.
Karena itu, restrukturisasi tidak sekadar mengganti susunan kepengurusan. Langkah tersebut ditujukan untuk memperkuat koordinasi, mempercepat respons organisasi, sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan program di wilayah Banten.
Siapkan Rakerwil, Pengurus Definitif Menyusul
Tak berhenti pada restrukturisasi, LBH-KKPMP Mawil Banten juga menyiapkan agenda Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) dan program pembinaan secara intensif.
Agenda tersebut dinilai penting untuk memastikan organisasi memiliki arah kerja yang jelas sekaligus menjaga kesinambungan program di wilayah Provinsi Banten.
“Langkah ini kami ambil agar roda organisasi tetap berputar secara normal sembari menyempurnakan struktur kepengurusan baru yang definitif,” kata Ahmad.
Dia berharap seluruh jajaran, baik di tingkat kota maupun kabupaten, dapat memahami proses evaluasi dan pembenahan tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat organisasi.
Ahmad juga mengimbau seluruh konstituen dan kader untuk tetap solid, merapatkan barisan, serta mengedepankan profesionalisme dalam menjalankan tugas organisasi.
“Yang terpenting, seluruh kader tetap solid dan profesional dalam mengawal serta memperjuangkan hak-hak masyarakat,” pungkasnya. (Red/Oyo)




