Kobarnews.id, PANDEGLANG – Warga Pandeglang kini tak perlu pergi jauh untuk mengakses berbagai layanan pemerintah. Pemprov Banten menghadirkan pelayanan kesehatan gratis, pangan murah, legalitas usaha, hingga bantuan pendidikan dan sosial di tengah masyarakat.
Layanan tersebut digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang, BUMD, dan sejumlah perangkat daerah di Lapangan Dapur Leoz, Desa Tegal, Kecamatan Cikedal, Pandeglang, Rabu (2/9/2026).
Gubernur Banten Andra Soni bersama Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah turut meninjau sejumlah stan pelayanan. Keduanya berdialog dengan warga dan melihat langsung proses pelayanan.
Beragam layanan yang tersedia antara lain Cek Kesehatan Gratis (CKG), Gerakan Pangan Murah, pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) gratis, layanan UMKM, hingga penyaluran bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
Wagub Banten Achmad Dimyati Natakusumah mengatakan, pelayanan langsung ke masyarakat merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam menjawab berbagai kebutuhan warga.
Baca Juga:
“Semua ada interdependensinya (hubungan timbal balik, red). Usaha, kesehatan, irigasi, air, pangan, sandang, papan, dan kesehatan. Kita berusaha supaya masyarakat bisa berusaha dan mandiri,” kata Dimyati.
Menurut Dimyati, pemerintah tidak cukup hanya memberikan bantuan. Masyarakat juga harus memiliki akses terhadap layanan dasar sekaligus kesempatan untuk mengembangkan usaha.
Baca Juga:
“Kalau sudah mandiri, mereka bisa menghasilkan uang sendiri, bisa juga meringankan beban negara dan pemerintah, terutama terkait pengangguran. Sehingga lapangan pekerjaan bisa tumbuh dari sektor usaha,” ujarnya.
Dia juga mendorong berkembangnya usaha berbasis rumah tangga atau home industry. Dengan begitu, masyarakat diharapkan tidak terus bergantung pada bantuan pemerintah.
“Semua rumah bekerja, tidak ada lagi lahan-lahan tidur atau usaha-usaha tidur. Semua bekerja, semua berusaha, semua produktif,” tegasnya.
CKG Banten Tembus 50 Persen
Salah satu layanan yang ramai dimanfaatkan warga adalah CKG. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Ati Pramudji Hastuti mengatakan program tersebut tidak sekadar mengejar target angka, tetapi memastikan masyarakat mendapat akses pemeriksaan kesehatan.
Dari sekitar 12,9 juta penduduk Banten, sebanyak 6,48 juta orang telah mengikuti CKG. Angka tersebut mencapai 50,24 persen.
Sementara itu, target CKG yang diamanatkan pemerintah pusat tahun ini berada di angka 46 persen.
Baca Juga:
“Pesan arahan Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur sangat jelas, yaitu capaian CKG bukan hanya sekadar target angka, tetapi bagaimana caranya kalau bisa lebih dari separuh penduduk mendapatkan akses layanan CKG,” ujar Ati.
Menurut Ati, pemeriksaan sejak dini penting untuk menemukan penyakit dan melakukan penanganan lebih cepat. Hasil CKG di Banten banyak menemukan penyakit tidak menular, terutama hipertensi dan diabetes.
Kedua penyakit tersebut, jika tidak terkendali, dapat memicu penyakit serius seperti penyakit jantung hingga gagal ginjal yang membutuhkan cuci darah.
Pemprov Banten juga melakukan deteksi penyakit menular, terutama tuberkulosis (TBC). Tahun ini Banten ditargetkan menemukan sekitar 50.750 penderita TBC. Hingga September, penemuan kasus telah mencapai sekitar 66 persen.
“Sekarang kita lakukan active case finding di mana-mana. Kami optimistis target bisa tercapai,” kata Ati.
Warga yang dinyatakan sehat akan mendapat edukasi untuk kembali melakukan pemeriksaan pada tahun berikutnya. Sementara warga yang terdeteksi hipertensi atau diabetes dapat langsung memperoleh penanganan dan obat serta diarahkan melanjutkan pengobatan di puskesmas.
Bantuan Pendidikan hingga Jamsos Keluarga
Selain layanan kesehatan dan administrasi, Pemprov Banten menyalurkan berbagai bantuan kepada masyarakat. Bantuan tersebut antara lain 350 paket sembako, bantuan pendidikan anak yatim, bantuan masjid dan musala, majelis taklim, pondok pesantren, guru ngaji, Jaminan Sosial (Jamsos) Keluarga, Usaha Ekonomi Produktif (UEP), beasiswa Sarjana Penggerak Desa, bantuan pangan beras, serta bantuan sosial bagi anak, penyandang disabilitas, dan lansia.
Salah satu penerima manfaat adalah Rangga Aditia (19), warga Kampung Kaduheleut, Pandeglang. Lulusan SMA Negeri 11 Pandeglang itu sempat berencana langsung bekerja karena keluarganya belum mampu membiayai kuliah.
Namun, Rangga kemudian mengikuti seleksi Program Sarjana Penggerak Desa. Dia dinyatakan lolos dan mendapat bantuan pendidikan Rp20 juta untuk melanjutkan kuliah di Universitas Mathla’ul Anwar.
“Alhamdulillah keterima. Tadinya mau kerja, belum kepikiran kuliah,” ujar Rangga.
Manfaat program sosial juga dirasakan Sofariah, warga Cipancur, Menes. Dia menerima bantuan Jamsos Keluarga sebesar Rp500 ribu yang akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anak.
Suami Sofariah bekerja sebagai buruh bangunan. Sementara dia bekerja sebagai buruh pengolah emping melinjo dengan penghasilan Rp10 ribu per kilogram atau sekitar Rp30 ribu per hari saat musim melinjo.
“Alhamdulillah bisa buat kehidupan sehari-hari, buat sekolah anak,” tuturnya.
Di lokasi yang sama, Gerakan Pangan Murah yang melibatkan BUMD Provinsi Banten, BUMD Pandeglang, dan UMKM binaan juga diserbu warga.
Pemprov Banten turut menyediakan layanan NIB gratis melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Layanan ini memudahkan pelaku usaha memperoleh legalitas usaha.
Dimyati mengatakan seluruh program tersebut saling berkaitan dan diarahkan untuk membangun masyarakat yang sehat, produktif, serta mandiri.
“Pokoknya bagaimana masyarakat bisa berusaha, sehat, produktif, dan mandiri. Semua program itu saling berkaitan,” pungkasnya. (Red/Riyan)
