Kobarnews.id, TANGERANG – Pemkot Tangerang menegaskan komitmennya menyelaraskan program pembangunan daerah dengan arah kebijakan pemerintah pusat.
Hal itu disampaikan Wali Kota Tangerang Sachrudin seusai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam momentum HUT ke-81 RI, Jumat (14/8/2026).
Sachrudin mengatakan pidato kenegaraan menjadi momentum untuk kembali memperkuat semangat perjuangan kemerdekaan melalui berbagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dia menilai sejumlah program yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto, di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat, perlu terus mendapat dukungan agar manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat.
“Intinya bagaimana kita bisa melanjutkan perjuangan para bangsa kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Banyak hal yang kita dengarkan dari Pak Presiden, kaitannya dengan MBG, kemudian Sekolah Rakyat yang begitu besar perannya,” ujar Sachrudin.
Menurut Sachrudin, Pemkot Tangerang akan terus menyelaraskan program pemerintah daerah dengan kebijakan Presiden Prabowo. Hal itu dinilai penting agar pembangunan berjalan searah dan memberikan manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat.
“Tentunya kita terus berusaha untuk menyelaraskan program Presiden Prabowo, untuk bisa langsung menyentuh dan dirasakan oleh masyarakat,” katanya.
DPRD Soroti Regulasi hingga Pengelolaan APBD
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kota Tangerang Andri Septiawan Permana mengatakan pidato kenegaraan HUT ke-81 RI menjadi momentum untuk memperkuat semangat mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
Andri menilai pemerintah daerah perlu merespons arah kebijakan nasional melalui penyusunan program dan regulasi yang mendukung percepatan pembangunan.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memiliki kerangka kerja dan kebijakan yang linier dengan pemerintah pusat. Evaluasi terhadap regulasi yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah juga dinilai perlu dilakukan.
“Yang paling penting yang harus kita soroti adalah ada upaya untuk sama-sama merapikan regulasi yang selama ini menghambat proses percepatan ekonomi dan pertumbuhan pembangunan di daerah,” ujar Andri.
Selain regulasi, Andri menekankan pentingnya pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Dia mengatakan anggaran daerah harus kembali dirasakan masyarakat melalui program yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat.
“Pentingnya penguatan jaring pengaman sosial melalui berbagai program yang dijalankan perangkat daerah. Sementara dalam bidang kesehatan, Kota Tangerang telah memiliki capaian yang cukup baik melalui program jaminan kesehatan,” kata Andri. (Red/Reza)




