Kobarnews.id, PANDEGLANG – Kabupaten Pandeglang memiliki potensi besar di sektor pariwisata, pertanian, kelautan hingga budaya. Namun, potensi tersebut dinilai belum mampu mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal.
Salah seorang pengamat pembangunan Provinsi Banten, H Aang Kunaefi, menilai ada sejumlah persoalan yang membuat pertumbuhan PAD Pandeglang berjalan lambat.
Menurut Aang, sedikitnya ada tiga persoalan yang perlu menjadi perhatian. Pertama, masih adanya potensi PAD yang belum tergarap secara optimal.
“Potensi ada, tetapi tidak tercatat sebagai PAD. Retribusi wisata, parkir, galian C, sarang burung walet dan lainnya harus ditertibkan agar masuk ke kas daerah,” kata Aang kepada wartawan, Rabu (30/9/2026).
Persoalan kedua, menurut dia, berkaitan dengan struktur belanja APBD. Belanja rutin yang besar dinilai dapat membatasi ruang fiskal pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan yang produktif.
Baca Juga:
Ketiga, investasi dinilai belum optimal karena persoalan perizinan dan kesiapan infrastruktur.
Aang mengatakan, Pandeglang perlu terlebih dahulu membenahi sumber-sumber PAD yang sudah ada. Salah satunya melalui digitalisasi pajak dan retribusi.
“Semua hotel, restoran, parkir dan pasar bisa menggunakan sistem elektronik sehingga penerimaan lebih mudah dipantau,” ujarnya.
Dia juga mendorong pemerintah daerah melakukan audit terhadap aset milik Pemkab Pandeglang. Menurutnya, tanah maupun bangunan daerah yang dimanfaatkan pihak ketiga harus dipastikan memberikan kontribusi kepada daerah.
Selain itu, potensi wisata dan aktivitas ekonomi yang belum tertib juga perlu ditata. Aang mencontohkan kawasan wisata yang memiliki potensi besar, tetapi pengelolaan tiket maupun retribusinya belum optimal.
Kembangkan Potensi Lokal
Aang menilai Pandeglang tidak perlu mengikuti pola pembangunan daerah seperti Cilegon dan Tangerang yang memiliki basis industri kuat. Menurut dia, Pandeglang justru perlu fokus mengembangkan sektor yang menjadi keunggulannya.
“Pandeglang tidak bisa bersaing di sektor industri dengan Cilegon atau Tangerang. Kekuatan Pandeglang ada pada pariwisata, pertanian dan ekonomi pesisir,” katanya.
Di sektor pariwisata, dia mendorong pengembangan desa wisata agar tidak hanya mengandalkan kawasan Tanjung Lesung.
Menurut Aang, pemerintah daerah dapat memilih sejumlah desa sebagai desa wisata unggulan dengan konsep yang berbeda-beda. Pengembangan tersebut juga dapat melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
“Misalnya desa wisata dengan potensi durian atau desa pesisir yang mengembangkan homestay dan wisata nelayan. PAD bisa diperoleh dari aktivitas ekonomi yang berkembang, sementara BUMDes mendapatkan bagi hasil,” ujarnya.
Di sektor pertanian, Aang mendorong agar Pandeglang tidak hanya menjual hasil pertanian dalam bentuk bahan mentah.
Pandeglang yang dikenal sebagai salah satu lumbung beras di Banten, kata dia, perlu mengembangkan industri pengolahan dan branding produk beras daerah.
“Jangan hanya menjual gabah mentah. Bisa dibangun rice milling dan dikembangkan branding beras Pandeglang sehingga nilai tambahnya tetap berada di daerah,” katanya.
Sementara di sektor kelautan, pengembangan kawasan pesisir seperti Ujung Kulon, Panimbang dan Labuan dinilai perlu diarahkan pada penguatan rantai ekonomi perikanan.
Salah satunya melalui pengembangan tempat pelelangan ikan modern dan fasilitas penyimpanan dingin atau cold storage.
“Dengan begitu hasil tangkapan nelayan tidak langsung dibawa ke luar daerah dengan harga murah,” ujarnya.
Perizinan Investasi Harus Dipermudah
Aang juga mendorong Pemkab Pandeglang memperbaiki iklim investasi. Menurutnya, pelayanan perizinan harus dibuat sederhana, cepat dan terintegrasi.
Dia mengusulkan penguatan Mal Pelayanan Publik (MPP) dengan layanan perizinan yang benar-benar dapat diselesaikan secara cepat dan tidak berbelit.
Selain itu, pemerintah daerah dapat memberikan insentif bagi investor yang menyerap banyak tenaga kerja lokal.
“Investor yang menggunakan tenaga kerja lokal Pandeglang dalam jumlah besar dapat diberikan insentif tertentu sesuai aturan yang berlaku,” katanya.
Aang juga mengingatkan pembangunan infrastruktur perlu diarahkan pada akses yang menunjang kegiatan ekonomi.
“Perbaiki jalan akses wisata dan pertanian terlebih dahulu sebelum membangun gedung baru,” katanya.
Menurut Aang, transparansi APBD juga menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus mencegah kebocoran penerimaan daerah.
“Kalau warga bisa melihat di website, tahun ini PAD targetnya berapa, realisasinya berapa dan digunakan untuk apa, maka kontrol sosial berjalan. Kebocoran juga bisa ditekan,” pungkasnya.
Sementara pihak Pemkab Pandeglang baik Sekda maupun pihak terkait belum bisa dimintai keterangan terkait hal tersebut. (Red/Fidz)
