Kobarnews.id, PANDEGLANG – Aliansi Mahasiswa Pandeglang Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Pandeglang. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga anggaran untuk peningkatan kapasitas anggota DPRD.
Salah satu orator aksi, Asep Saepulloh dari LMMD, menilai persoalan pembangunan dan program pemerintah daerah tidak semestinya dibebankan kepada masyarakat. Menurutnya, pemerintah daerah dan DPRD memiliki tanggung jawab dalam mengelola sumber daya yang ada untuk meningkatkan PAD.
“Kalau hari ini ada pembangunan infrastruktur, tetapi ada program yang tidak tercapai karena tidak ada anggaran, apakah itu salah masyarakat? Apakah itu salah rakyat?” kata Asep dalam orasinya, Kamis (3/9/2026) 16.00 WIB usai kegiatan Paripurna DPRD Pandeglang.
Dia menilai persoalan yang terjadi di masyarakat Pandeglang berkaitan dengan kemampuan pejabat dalam mengelola sumber daya daerah.
“Ini permasalahan pejabat kita yang tidak becus dalam mengelola sumber daya alam yang bisa dimaksimalkan untuk menunjang pendapatan asli daerah kita,” ujarnya.
Asep juga menyinggung kondisi PAD Pandeglang. Dia menyebut terdapat penurunan target PAD yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
“Kalau kita melihat flashback 2024, penurunan target PAD itu sangat signifikan. Maka hari ini akan kita tuntut dan kita tanyakan, apakah mereka bisa menjalankan tugas untuk mengokohkan pendapatan asli daerah dan melakukan kebijakan yang masyarakat Kabupaten Pandeglang bisa rasakan manfaatnya,” tuturnya.
Selain persoalan PAD, mahasiswa menyoroti anggaran sekitar Rp 1,1 miliar yang disebut dialokasikan untuk peningkatan kapasitas anggota DPRD Kabupaten Pandeglang.
Menurut Asep, anggaran tersebut perlu dipertanyakan apabila kapasitas DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, dan pembentukan kebijakan belum dirasakan maksimal oleh masyarakat.
“Kalau kita melihat anggaran yang dituangkan, kita meyakini bahwa DPRD Kabupaten Pandeglang tidak memiliki kapasitas di dalam mengontrol, di dalam budgeting, dan di dalam membuat kebijakan yang sehat terhadap rakyat,” katanya.
Aksi mahasiswa kemudian diterima pimpinan DPRD Kabupaten Pandeglang. Sejumlah pimpinan dan anggota DPRD menemui massa, di antaranya Tb Agus Khotibu Umam, Dadi Rajadi, Fuhaira Amin, serta sejumlah wakil rakyat lainnya.
Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa meminta DPRD membuka data absensi anggota dewan sejak awal hingga akhir tahun.
“Kita minta absensi dari awal tahun sampai akhir tahun. Kita lihat mana dewan dari 50 yang tidak pernah rapat. Kalau berani, buka. Kalau tidak berani, selesai persoalan,” ujar salah satu orator.

Mahasiswa juga menyerahkan dokumen fakta integritas kepada pimpinan DPRD untuk ditandatangani. Mereka meminta pimpinan dan anggota DPRD menunjukkan komitmen dalam menjalankan fungsi sebagai wakil rakyat.
Dalam orasinya, mahasiswa menegaskan aksi tersebut merupakan bentuk kontrol terhadap kinerja pemerintah daerah dan DPRD.
“Kita yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pandeglang Bersatu mempunyai komitmen dan harapan yang sama untuk kemajuan Kabupaten Pandeglang,” kata perwakilan mahasiswa.
Aliansi tersebut disebut terdiri dari sejumlah elemen mahasiswa, di antaranya PMI, GMMI, elemen HMI, dan Kumala.
“Mahasiswa datang bukan untuk main-main. Kita mengingatkan yang tidur untuk bangun, yang tidak bergerak untuk bergerak, dan meluruskan yang bengkok,” ujarnya.
Mahasiswa juga menilai DPRD tidak boleh hanya menikmati fasilitas dan anggaran yang bersumber dari APBD. Mereka meminta para wakil rakyat menunjukkan kapasitas dan kinerja sesuai mandat yang diberikan masyarakat melalui pemilu.
“Jangan sampai DPR hanya duduk manis menikmati fasilitas yang memang ada dalam kekuasaan. DPRD dipilih oleh suara rakyat melalui pemilu. Artinya, bapak-bapak datang ke masyarakat menunjukkan kapasitas dan kemampuan,” tegasnya.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian hingga nyaris bentrok. Massa kemudian menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Pandeglang untuk ditindaklanjuti. (Red/




