Kobarnews.id, TANGERANG – Gubernur Banten Andra Soni menyebut implementasi program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto ikut memperkuat kondisi fiskal Banten. Di sisi lain, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banten 2025 berada di peringkat ke-7 nasional.
Hal itu disampaikan Andra saat menghadiri APKASI Otonomi Expo 2026 di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Kamis (27/8/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya dan Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi.
Andra mengatakan kondisi fiskal Pemprov Banten saat ini cukup kuat. Menurutnya, sebagian besar belanja daerah ditopang Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat relatif lebih kecil.
“Alhamdulillah, berbagai program tersebut berdampak pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banten tahun 2025 yang mencapai 77,25 poin atau peringkat ke-7 secara nasional,” kata Andra.

Di tengah tekanan fiskal yang dialami sejumlah daerah, Pemprov Banten memperketat belanja. Anggaran difokuskan untuk pelayanan dasar serta program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Sejumlah program yang disebut menjadi bagian dari implementasi arahan Presiden Prabowo antara lain bantuan keuangan kepada 1.238 desa, program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra), dan sekolah gratis bagi siswa SMA, SMK, serta SKh swasta.
Andra juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Menurutnya, sinergi diperlukan untuk menjalankan program prioritas nasional dan daerah.
Program tersebut di antaranya Cek Kesehatan Gratis (CKG), Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, penyediaan rumah rakyat, hingga peningkatan produktivitas pertanian.
“Kita perlu membangun ekosistem pembangunan daerah yang mempertemukan pemerintah daerah, dunia usaha, investor, perbankan, perguruan tinggi, komunitas, dan masyarakat,” ujarnya.
Dorong Investasi Daerah
Andra menilai APKASI Otonomi Expo 2026 menjadi salah satu ruang untuk mempertemukan potensi daerah dengan peluang investasi. Pameran yang mengusung tema Trade, Tourism, Investment, and Procurement itu diharapkan dapat memperluas jaringan perdagangan dan kerja sama antar-daerah.
“Forum ini menjadi upaya kita bersama dalam mempromosikan potensi daerah,” katanya.
Sementara itu, Wamendagri Bima Arya mengatakan pemerintah daerah menghadapi tantangan dalam menjalankan berbagai program di tengah terbatasnya ruang fiskal. Pemda, kata dia, tidak hanya dituntut menjalankan program prioritas nasional, tetapi juga melakukan inovasi.
Bima mengatakan Kemendagri terus mengadvokasi peningkatan Transfer ke Daerah (TKD) sesuai aspirasi pemerintah daerah. Namun, peningkatan anggaran tetap harus diarahkan untuk pelayanan dasar.
“Mendagri selalu mengingatkan agar peningkatan itu tetap difokuskan pada pelayanan dasar masyarakat,” tegas Bima.
Bima juga menyoroti peran pemerintah kabupaten dalam memperkuat ketahanan pangan. Menurutnya, daerah memiliki sumber daya alam dan tenaga kerja lokal yang dapat dikembangkan.
Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi mengatakan potensi sumber daya alam di sejumlah daerah masih belum optimal karena keterbatasan daya dukung.
“Melalui pameran ini, diharapkan setiap daerah bisa saling mendukung dan berkoordinasi untuk memaksimalkan potensinya, termasuk dengan menggandeng pengusaha dan akademisi,” pungkas Bursah. (Red/Ris)




