Kobarnews.id, PANDEGLANG – Tiga pimpinan DPRD Kabupaten Pandeglang menemui sedikitnya 200 yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pandeglang Bersatu. Mahasiswa sebelumnya menggelar aksi di halaman Gedung DPRD Pandeglang dan mendesak para wakil rakyat menandatangani pakta integritas, Kamis (3/9/2026) sore.
Ketiga pimpinan DPRD yang menemui massa aksi yakni Ketua DPRD Pandeglang Tb Agus Khotibul Umam dari Fraksi Golkar, Wakil Ketua II Dadi Rajadi dari Fraksi NasDem, dan Wakil Ketua III Fuhaira Amin dari Fraksi Demokrat yang juga didampingi Sekretaris Daerah Taufik Muslim.
Fuhaira hadir bersama anggota Fraksi Demokrat lainnya. Pertemuan tersebut mendapat pengawalan aparat Polres Pandeglang yang dipimpin Kasat Intelkam AKP Sely Eldiansyah.
Setelah menemui massa di halaman gedung, pimpinan DPRD kemudian menggelar audiensi dengan mahasiswa. Kedua pihak duduk bersama membahas sejumlah tuntutan yang disampaikan mahasiswa.
Ketua DPRD Pandeglang Tb Agus Khotibul Umam mengapresiasi aksi mahasiswa dan menilai kritik yang disampaikan merupakan bentuk kepedulian terhadap pembangunan Kabupaten Pandeglang.
Baca Juga:
Mahasiswa dalam aksinya menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kinerja DPRD, hingga anggaran peningkatan kapasitas anggota DPRD yang disebut mencapai sekitar Rp 1,1 miliar.
Mereka mempertanyakan efektivitas anggaran tersebut dan meminta DPRD lebih fokus mengoptimalkan fungsi pengawasan, penganggaran, serta pembentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
Selain itu, mahasiswa meminta DPRD membuka data kehadiran anggota dalam rapat serta meningkatkan pengawasan terhadap potensi kebocoran pendapatan daerah.
Baca Juga:
Aliansi Mahasiswa Pandeglang Bersatu juga menyerahkan pakta integritas kepada pimpinan DPRD. Mereka meminta komitmen tersebut ditandatangani sebagai bentuk keseriusan DPRD dalam menindaklanjuti tuntutan mahasiswa.
Dalam audiensi, mahasiswa menegaskan DPRD tidak boleh hanya menikmati fasilitas jabatan tanpa memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Mereka juga meminta DPRD turun langsung ke lapangan untuk mengawasi potensi kebocoran PAD, termasuk dari sektor parkir, pariwisata, pasar, restoran, dan hotel.
“Kami tidak mau DPRD hanya duduk manis menikmati fasilitas. Kami ingin DPRD benar-benar menunjukkan komitmen dan turun langsung ke lapangan,” ujar salah seorang perwakilan mahasiswa dalam audiensi.
Mahasiswa juga meminta DPRD memberikan ruang lebih besar bagi pemuda dan mahasiswa untuk terlibat dalam pembahasan kebijakan publik.
Mereka memberikan waktu tiga hari kerja kepada DPRD untuk menindaklanjuti tuntutan yang telah disampaikan.
Baca Juga:
Menurut mahasiswa, apabila tuntutan tersebut tidak mendapat respons dan realisasi, mereka berencana kembali menggelar aksi dengan massa yang lebih besar.
Sementara itu, Wakil Ketua III DPRD Pandeglang Fuhaira Amin mengatakan DPRD menerima aspirasi yang disampaikan mahasiswa sebagai aspirasi murni masyarakat.
Fuhaira meminta mahasiswa tetap menjaga ketertiban selama menyampaikan aspirasi.
“Kami mengapresiasi rekan-rekan mahasiswa yang datang menyampaikan aspirasi. Aspirasi itu dilindungi oleh konstitusi dan kami menerima sebagai aspirasi masyarakat,” katanya.
Fuhaira mengatakan pihaknya akan mengkaji sejumlah tuntutan yang disampaikan mahasiswa. Salah satunya mengenai anggaran peningkatan kapasitas anggota DPRD.
Menurutnya, DPRD akan melakukan rasionalisasi dan efisiensi terhadap anggaran yang dinilai perlu dievaluasi.
“Kalau memang bisa dikaji ulang dan dilakukan efisiensi, pasti akan kita dorong,” ujarnya.
Ia juga menyebut DPRD membuka ruang partisipasi bagi mahasiswa dan masyarakat dalam pembahasan kebijakan publik, termasuk menghadiri rapat paripurna yang bersifat terbuka.
Namun, Fuhaira mengatakan terdapat sejumlah poin dalam pakta integritas yang tidak dapat langsung disetujui karena berada di luar kewenangan DPRD.
“Kalau ada tuntutan yang bukan kewenangan DPRD, tentu harus kita kaji. Kami tidak bisa mengambil kewenangan lembaga lain,” katanya.
Wakil Ketua II DPRD Pandeglang Dadi Rajadi juga mengatakan aspirasi mahasiswa akan menjadi perhatian DPRD.
Menurutnya, sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan peningkatan PAD, pengawasan kebijakan, serta pelibatan mahasiswa dalam pembangunan akan dibahas bersama unsur DPRD lainnya.
“Apa yang disampaikan dan diaspirasikan oleh teman-teman mahasiswa tentu menjadi perhatian kami. Intinya, kita semua ingin Pandeglang menjadi lebih baik,” kata Dadi.
Sementara itu, Ketua DPRD Pandeglang Tb Agus Khotibul Umam menanggapi kritik terkait anggaran peningkatan kapasitas anggota DPRD.
Ia mengatakan peningkatan kapasitas diperlukan agar anggota DPRD dapat memahami berbagai regulasi dan perubahan kebijakan yang terus berkembang.
Menurut Agus, fungsi DPRD dalam pengawasan, penganggaran, dan legislasi membutuhkan pemahaman terhadap aturan yang berlaku.
Ia juga menepis anggapan bahwa DPRD tidak melakukan upaya dalam meningkatkan PAD Kabupaten Pandeglang.
Agus menyebut PAD Pandeglang mengalami peningkatan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Ia mencontohkan pendapatan daerah yang sebelumnya berada di kisaran Rp 8 miliar dan kemudian meningkat menjadi puluhan miliar rupiah.
Menurutnya, peningkatan tersebut tidak terlepas dari berbagai kebijakan dan pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah bersama DPRD.
Agus mengatakan DPRD juga terus melakukan pengawasan terhadap sektor-sektor yang berpotensi meningkatkan pendapatan daerah, termasuk pajak restoran, pasar, pariwisata, dan parkir.
“Kami berterima kasih kepada mahasiswa yang terus mendorong kami. Apa yang menjadi kritik dan masukan tentu menjadi bahan evaluasi agar ke depan Pandeglang bisa lebih baik,” ujarnya.
Usai audiensi, mahasiswa tetap meminta pimpinan DPRD berkomitmen menindaklanjuti tuntutan mereka dalam waktu lima hari kerja.
Perwakilan mahasiswa mengatakan batas waktu tersebut jatuh pada Jumat, Senin hingga Kamis (10/9) depan.
Mereka meminta DPRD segera mengkomunikasikan tuntutan tersebut kepada seluruh anggota dan fraksi.
Mahasiswa juga meminta agar anggota DPRD yang tidak bersedia menandatangani komitmen tersebut diumumkan secara terbuka.
“Ok, kami memberikan waktu lima hari kerja. Kami meminta komitmen dari bapak-bapak yang hadir dan seluruh anggota DPRD. Kalau ada yang tidak setuju, sampaikan kepada kami,” ujar Asep Saefullah perwakilan mahasiswa.
Mahasiswa menegaskan akan kembali menggelar aksi dengan massa yang lebih besar apabila tuntutan mereka tidak mendapatkan tindak lanjut.
Sebelum fakta integritas ditanda-tangani oleh ketiga pimpinan, Fuhaira Amin membacakan terlebih dahulu. Sedangkan Wakil Ketua I Fikri Pebriansyah dari Fraksi Gerindra dihubungi langsung melalui telepon selulernya menggunakan video call yang pada intinya ikut menyepakati fakta integritas tersebut. (Red/DS)
